Seminar Krisis Ekonomi Indonesia : Keberhasilan 53 Tahun Mafia Berkeley?
(Bagian I)
Selasa, 24 Maret 09
KESIMPULAN DAN RANGKUMAN
Berbeda dengan kebiasaan, saya akan mulai dengan kesimpulannya sebagai berikut.
Para akhli ekonomi kelompok tertentu yang secara konsisten menganut faham
mashab pikiran tertentu, yang dikenal dengan sebutan “Berkeley Mafia” berhasil
menguasai kendali kebijakan ekonomi sejak tahun 1966. Kendalinya putus selama
sekitar 2 tahun ketika Gus Dur menjabat Presiden.
Kelompok Berkeley Mafia tidak menjadi anggota partai politik. Maka mereka tidak
mencerminkan ideologi partai politik yang manapun juga. Ideologi mereka adalah
ideologi mekanisme pasar yang sangat condong pada liberalisme yang sebebas
mungkin dan kapitalisme partikelir. Itulah sebabnya sejak awal mereka sudah
menganut faham korporatokrasi; hal ini digambarkan sangat jelas dan ilustratif
oleh John Pilger yang mengutip Jeffrey Winters dan Bradley Simpson.
Berjayanya kelompok Berkeley Mafia dan stabilitas serta kontinuitas
kekuasaannya dalam bidang ekonomi diperkuat dengan kenyataan bahwa
partai-partai politik di Indonesia tidak mempunyai pikiran-pikiran bagaimana
menyelenggarakan negara yang baik. Semakin menuju pada demokratisasi yang
disebut era reformasi, orientasinya semakin hanya mencari kedudukan dan
kekuasaan. Ini terlihat sangat jelas kalau kita amati apa dan bagaimana yang
sekarang ini sedang berlangsung dalam proses pemilu, baik legislatif maupun
pemilihan presiden.
Hasil dari kebijakan ekonomi kelompok Berkeley Mafia sejak tahun 1966 ternyata
sangat merugikan negara dan bangsa, seperti yang akan diceriterakan
selanjutnya.
Kaitan antara kelompok Berkeley Mafia dan lembaga-lembaga keuangan
internasional yang menurut John Pilger dan Jeffrey Winters de facto didikte
oleh Kementerian Keuangan AS sangat kuat.
Dengan meledaknya krisis keuangan di AS yang dilandasi oleh rusaknya moralitas
dan akal sehat membuat para tokoh fundamentalisme mekanisme pasar, kapitalisme
partikelir dan Washington Concensus berganti haluan dalam pikirannya secara
drastis, seperti yang digambarkan dalam cover story majalah Newsweek tanggal 2
Maret yang lalu.
Pemerintah-pemerintah AS, Eropa, Jepang dan China telah selesai merumuskan
kebijakan dan langkah-langkahnya untuk menghadapi dan menanggulangi resesi dan
depresi ekonomi global. Mereka juga ditopang dengan dana sangat besar yang
dimiliki oleh pemerintahnya.
Masih sangat tidak jelas bagaimana Tim Ekonomi Indonesia meminimalkan dampak
dan pengaruh resesi dan depresi global yang trend-nya terlihat dengan jelas
dari angka-angka BPS terakhir, yang tertuang dalam buku kecil berjudul “Makro
Ekonomi Indonesia”, terbitan Lembaga Penelitian Institut Bisnis dan Informatika
Indonesia (LPE-IBII) yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma bagi yang berminat.
Kebijakannya hanya dalam bentuk stimulus fiskal yang dikatakan sebesar Rp. 73,1
trilyun, tetapi banyak yang dalam bentuk pengurangan pajak dan bukan
pengeluaran langsung. Kecuali itu, kalau digabung dengan SILPA tahun 2008,
netonya hanya Rp. 13,1 trilyun atau sekitar 0,19% dari PDB. Tingkat suku bunga
diturunkan, tetapi hanya dalam bentuk BI rate yang merupakan indikasi yang
masih bertengger sangat tinggi menurut ukuran dunia, yaitu sekitar 6%.
Kebijakan Gubernur BI ini dinetralisir oleh Menteri Keuangan yang menerbitkan
SUN dalam denominasi dollar AS sebesar US$ 3 milyar dengan tingkat suku bunga
antara 10 sampai 1 %.
Harapan perbaikan dalam pola pikir yang mewujud pada kebijakan dan tindakan
nyata bisa diwujudkan dengan kampanye besar-besaran dalam mengemukakan
pikiran-pikiran yang teknokratik dan sarat dengan pengetahuan yang didasarkan
atas akal sehat, nalar dan jiwa yang waras.
Kita masih mempunyai banyak akhli yang mampu melakukan ini. Tetapi media massa
kita menjadi sangat tidak peka pada pikiran-pikiran konstruktif yang memang
lebih sulit dicerna ketimbang berita-berita dan gossip yang sensasional.
Aka merupakan tantangan besar bagi elit muda Indonesia yang sebagian hadir
dalam ruangan ini untuk berinovasi tentang bagaimana memasyarakatkan
pikiran-pikiran yang baik dan konstruktif.
MEKANISME PASAR BUKAN SEGALA-GALANYA
Tidak dapat disangkal bahwa akhli ekonomi kelompok tertentu yang dikenal dengan
nama “Mafia Berkeley” mempunyai kepercayaan yang bagaikan agama, bahwa
mekanisme pasar dengan sendirinya dan senantiasa mewujudkan ketertiban dan
keadilan.
Sangatlah jelas bahwa krisis keuangan yang meledak di AS dilandasi oleh
ideologi dan paham pasar bebas yang ekstrem. Dalam rangka ideologi dan paham
ini, keserakahan menjadikan demikian banyak orang pandai di Wall Street dan
para pimpinan hedge funds tidak waras lagi. Malapetaka buatan manusia ini
sekaligus membuktikan bahwa kemampuan mekanisme pasar mengatur dirinya sendiri
yang didasarkan atas mengemukakan kepentingan dirinya sendiri (seperti yang
digambarkan oleh Adam Smith) sama sekali tidak benar.
Esensi yang paling dasar dari mekanisme pasar memang benar, tetapi dibutuhkan
moralitas dan pengaturan seperti yang sebelumnya telah ditulis oleh Adam Smith
dalam bukunya yang berjudul “The Theory of Moral Sentiments.” Kebanyakan akhli
ekonomi tidak memahami buku ini yang harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan
bukunya yang lebih terkenal, yaitu : “An Inquiry into the Nature and the Causes
of the Wealth of Nations.” Yang memahaminya Perdana Menteri China Wen Jiabao,
yang dikemukakannya dalam wawancara dengan Fareed Zakaria di majalah Newsweek.
Dengan runtuhnya sistem komunis, di semua negara kegiatan produksi, distribusi
dan konsumsi didasarkan atas mekanisme pasar. Namun demikian berbagai bangsa
mengenal kadar campur tangan pemerintah yang beragam, dari yang sangat bebas
sampai yang intervensinya oleh pemerintah sangat banyak.
Penentuan seberapa besar regulasi oleh pemerintah yang optimal banyak
ditentukan oleh ideologi yang dihayati dan kepercayaannya pada kemampuan
alokasi dan regulasi mekanisme pasar seperti yang digambarkan oleh Adam Smith.
MEKANISME PASAR, KAPITALISME PARTIKELIR DAN “MAFIA BERKELEY”.
AS adalah negara yang sangat condong pada kepercayaan cukup ekstrem terhadap
efisiensi dan keadilan yang dapat diperoleh dari bekerjanya daya regulasi pasar
bebas.
Pengaruh mashab pikiran AS terhadap Indonesia sangat besar melalui
lembaga-lembaga keuangan internasional dan korporasi besar. Sejak Presiden
Soeharto berkuasa, kendali ekonomi selalu ada di tangan para akhli ekonomi dari
satu kelompok mashab pikiran yang kita kenal dengan sebutan Mafia Berkeley.
Kekuasaan mereka terganggu sekitar 2 tahun dalam era Gus Dur sebagai Presiden
RI. Namun demikian, mereka berhasil menyusup ke dalam pemerintahan melalui
badan-badan ciptaannya yang dipaksakan kepada Gus Dur, yang sebelumnya tidak
pernah dikenal dalam struktur ketata-negaraan Indonesia. Dua Lembaga ini yalah
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang ketuanya Emil Salim dan sekretarisnya Sri
Mulyani, dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN yang diketuai oleh Widjojo
Nitisastro dengan Sri Mulyani sebagai sekretarisnya. Dua lembaga ini bubar
karena tidak dibutuhkan lagi ketika Megawati menjadi Presiden yang langsung
saja menyerahkan kekuasaan ekonomi kepada kelompok Mafia Berkeley lagi. Jelas
bahwa lembaga-lembaga tersebut dipaksakan untuk mengimbangi Tim Ekonomi yang
tidak akan terlampau patuh pada trio Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.
KARAKTERISTIK MAFIA BERKELEY
Di Indonesia ada satu kelompok ekonom dari satu mashab pikiran ekonomi tertentu
yang merupakan kelompok yang sangat kompak. Mereka membentuk
“keturunan-keturunannya” dari generasi-generasi berikutnya yang garis
kebijakannya selalu konsisten, yaitu selalu sejalan dengan 3 lembaga keuangan
internasional yang sampai sebelum krisis sedang berlangsung, mereka didikte
oleh Menteri Keuangan AS. Para anggota kelompok ini tidak perlu harus pernah
belajar di Universitas California di Berkeley. Faktor pengikatnya adalah
ideologi dan kepercayaan yang sama.
Garis kebijakannya dapat digambarkan sebagai fundamentalisme mekanisme pasar
dan kapitalisme partikelir.
Mereka juga terkenal dengan sebutan “teknokrat”. Tetapi dalam kiprah dan sepak
terjangnya sama sekali bukan teknokrat yang bebas nilai dan bebas ambisi
politik. Mereka mati-matian mempertahankan kedudukannya sebagai penentu
kebijakan ekonomi, siapapun Presidennya. Ibu Megawati yang putri kandung Bung
Karno juga berhasil diyakinkan bahwa pengendali kebijakan ekonomi terbaik
adalah kelompok mereka, walaupun pikiran-pikirannya sangat bertentangan dengan
pikiran-pikiran Bung Karno.
Dalam satu sidang CGI, Menko Perekonomian Pemerintah Megawati Soeranoputri
mengatakan bahwa beliau bukan anggota partai politik. Kalaupun harus menyebut
“partai”, maka boleh dikatakan “Partai UI di Depok”, yang pengurus-pengurus
terpentingnya adalah Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Ali Wardhana.
PONDASI KEBIJAKAN TIM EKONOMI INDONESIA
Kekuasaan dan landasan atau pondasi kebijakannya yang konsisten selama 53 tahun
berawal pada Pemerintah Soeharto yang urut-urutan kronologis sejarahnya sebagai
berikut.
Kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto diawali dengan konperensi di Jenewa
antara Tim Ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Prof Widjojo Nitisastro
bersama-sama dengan para ekonom dari UI, yang dalam suasana konperensi di
Jenewa itu lahir sebutan “Berkeley Mafia”. Tidak jelas siapa yang menemukan
istilah ini. Ada yang mengatakan pemimpin counterpart delegasi Indonesia, David
Rockefeller. Istilah ini dikemukakan dengan nada yang sangat menghargai
terhadap "the top economists of Indonesia".
Inzinkanlah saya mengutip gambaran yang diberikan oleh John Pilger, yang pada
gilirannya mengutip kata-kata Jeffrey Winters sebagai berikut : “Dalam bulan
November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya
dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa
yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para
pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang
seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili :
perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical
Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express,
Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang
meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut
"ekonoom-ekonoom Indonesia yang top".
"Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan 'the Berkeley Mafia', karena
beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat
untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai
peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang
hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan
menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam
….. pasar yang besar".
Di halaman 39 ditulis : "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi,
sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey
Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan
mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah
mempelajari dokumen-dokumen konperensi. 'Mereka membaginya ke dalam lima seksi
: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar
lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase
Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan
yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para
pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain,
mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada
dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya
tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya,
di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan
sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi
mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry
Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua
Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia.
Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat
hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang
tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto
membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara
rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on
Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada,
Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank
Dunia".
Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson, Jeffrey Winters dan John
Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan jalannya sebuah konperensi
yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib ekonomi bangsa Indonesia
selanjutnya.
Kalau baru sebelum krisis global berlangsung kita mengenal istilah
"korporatokrasi", paham dan ideologi ini sudah ditancapkan di Indonesia sejak
tahun 1967. Delegasi Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi counter part-nya
captain of industries atau para korporatokrat.
TONGGAK-TONGGAK KEBIJAKAN EKONOMI SELANJUTNYA
Setelah kaki-kaki korporatokrasi ditancapkan yang oleh Jeffrey Winters
dikatakan "pengambil alihan ekonomi Indonesia dalam 3 hari", berbagai istilah
dan pengertian yang tidak lazim diciptakan dengan maksud memperlancar
terjerumus dan terjeratnya Indonesia ke dalam utang, yang dijadikan alat
penekan untuk memaksakan kebijakan yang pro korporatokrasi.
Perwujudannya yalah organisasi yang khusus diciptakan buat negara-negara
pemberi utang yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang
kemudian berganti nama menjadi Consultative Group of Indonesia (CGI).
Koordinatornya Bank Dunia, yang bersama-sama dengan Bank Pembangunan Asia dan
IMF merupakan trio pemberi utang juga.
Bentuk-bentuknya antara lain adalah sebagai berikut :
Anggaran negara (APBN) yang jelas defisit disebut berimbang, yang ditutup
dengan utang luar negeri, tetapi tidak disebut utang. Sebutannya dalam APBN
"Pemasukan Pembangunan".
Utang luar negeri dari IGGI/CGI dan 3 lembaga keuangan tidak disebut "loan"
atau utang, tetapi disebut “aid” atau bantuan.
Jumlah defisit APBN dihitung tanpa memasukkan cicilan utang pokok sebagai
pengeluaran. Yang dihitung hanya pengeluaran uang untuk membayar bunga.
Memang kebiasaan internasional seperti ini supaya bisa membandingkan dengan
negara-negara lain. Tetapi kalau jumlah utang ditambah bunga sudah sekitar 25%
dari APBN, gambarannya lantas menyesatkan, dan perlu memberikan catatan khusus.
Anggaran pembangunan dibiayai sepenuhnya dari utang luar negeri yang katanya
untuk menghindari crowding out di dalam negeri. Tetapi ketika krisis dengan
enaknya membuat utang dalam negeri, yang ditambah dengan kewajiban membayar
bunga menjadi ribuan trilyun rupiah dalam bentuk BLBI ditambah obligasi rekap,
yang sebenarnya dapat ditarik kembali sebelum bank-bank yang mempunyai obligasi
rekap ini dijual dengan harga murah.
Boediono sebagai Menteri Keuangannya Presiden Megawati menyatakan dengan yakin
beban utang akan merata dan selesai dalam waktu 8 tahun setelah melakukan apa
yang olehnya dinamakan reprofiling. Sekarang kedodoran dengan beban sangat luar
biasa beberapa tahun mendatang, seperti yang diberitakan oleh media massa.
Tetapi tidak perlu khawatir. Toh bisa ditutup dengan utang baru. Dan karena
gurunya, Larry Summers dan Tim Geithner sudah mencetak uang besar-besaran,
mungkin muridnya juga akan melakukan hal yang sama.
Demikian juga dengan ukuran tentang jumlah utang luar negeri, apakah sudah
melampaui batas yang aman. Tadinya dinyatakan dalam rasio antara ekspor neto
dengan pembayaran cicilan utang pokok + bunga utang luar negeri yang disebut
Debt Service Ratio (DSR). Ketika sudah menjadi sangat tinggi, ukurannya diubah
menjadi dalam persen dari PDB.
Dalam menghitung ukuran tentang ambang batas yang aman, dalam DSR cicilan utang
pokok dihitung sebagai faktor. Tetapi dalam menghitung Defisit dalam APBN
cicilan utang pokoknya tidak dihitung, karena sudah menjadi sangat besar.
Subsidi BBM dinyatakan sebagai identik dengan pengeluaran uang tunai oleh
pemerintah, padahal tidak ada uang tunai yang dikeluarkan untuk memperoleh
minyak mentah kecuali yang harus diimpor.
Sekarang ini yang digembar-gemborkan menurunkan BBM tiga kali. Tetapi
menaikkannya tiga kali tidak disebut. Menaikkannya dari Rp. 2.700 sampai Rp.
6.000. Menurunkannya hanya sampai Rp. 4.500 saja, tetapi dijadikan bahan
kampanye dalam iklan yang sangat mahal.
Harga BBM harus ekivalen dengan harga minyak mentah yang
dibentuk oleh NYMEX. Tetapi sekarang ini, dengan kurs yang berubah dan harga
minyak mentah yang sudah berubah pula, harga BBM masih tetap saja dipertahankan
seperti apa adanya.
Oleh Kwik Kian Gie
Lebih bersih, Lebih baik, Lebih cepat - Yahoo! Mail: Kini tanpa iklan.
Rasakan bedanya! http://id.mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
