http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/06/25/20320625/ada.ribuan.siswa.miskin.di.yogya
Home/Edukasi/News Ada Ribuan Siswa Miskin di Yogya / Kamis, 25 Juni 2009 | 20:32 WIB Laporan wartawan KOMPAS Defri Werdiono YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah warga kurang mampu pemegang Kartu Menuju Sejahtara atau KMS di Kota Yogyakarta yang telah mendatakan diri untuk bisa masuk di sekolah negeri hingga Kamis (25/6) siang, mencapai 1.706 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 986 lulusan SD dan 720 lulusan SMP. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta HM Mawardi Dalga mengemukakan jumlah orangtua murid pemegang KMS yang memiliki anak duduk di bangku kelas 6 SD mencapai 1.187 orang, sedang kelas 9 SMP/ MTS sebanyak 889 orang. Lulusan SD akan menggunakan KMS untuk memasuki SMP/MTS, sedang lulusan SMP/MTS menggunakan KMS untuk masuk ke SMA/SMK/MA. Keberadaan KMS dipakai untuk mendapatkan jaminan pendidikan dari Pemerintah Kota. Masih ada 201 pemegang KMS untuk SD dan 169 untuk SMP yang belum melakukan data diri. Mereka masih punya waktu dua hari sampai Sabtu besok, ujarnya. Meski masih ada kesempatan waktu, Mawardi berharap hari ini semua pemegang KMS sudah bisa mendatakan diri. Sehingga besok pihaknya bisa mengumumkan rentang nilai (perengkingan). Rentang nilai ini sebaiknya dipakai sebagai bahan pertimbangan para orangtua untuk memilih sekolah yang tepat bagi anaknya. Jangan sampai anak yang nilainya tidak terlalu bagus dipaksakan masuk ke sekolah favorit. Setelah rentang nilai diumumkan, pada 29 dan 30 Juni dilakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dengan sistem on line. PPDB bagi pemegang KMS dijadwalkan lebih awal dibanding non-KMS. Tanggal 1 Juli dilakukan pengumuman siswa baru, siapa saja yang diterima dan tidak. Hari itu juga dilakukan daftar ulang, ujarnya. Keluhan Disinggung mengenai keluhan dari calon siswa, Mawardi mengungkapkan sebagian orangtua mengeluhkan KMS yang dicabut oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sehingga tidak bisa mendatakan diri secepatnya. Ada puluhan orang yang mengeluhkan pencabutan itu. Dinas Pendidikan sendiri tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan siapa yang berhak mendapat KMS ada pada Dinsosnakertrans. Alasan pencabutan, (Dinsosnakertrans) bilang sudah tidak sesuai dengan parameter (kemiskinan). Sedang, yang bersangkutan (orangtua) bilang kami masih tetap miskin, kata Mawardi. Pujiati orangtua calon siswa asal Baciro menuturkan dirinya mendengar ada tetangga yang KMS-nya dicabut. Namun, ia tidak tahu apakah tetangganya itu menghadapi kesulitan yang sama. "Saya masih memiliki KMS, meski BLT (bantuan langsung tunai) jatah saya telah dicabut," ujarnya.
