MUdah2an http://www.padangekspres.co.id/content/view/24349/1/ ini juga dibaca oleh stakeholders MakItam ...
Riri Sektor Strategis, Butuh Angkutan Kereta Api Minggu, 30 November 2008 [image: Sample Image]*Padang, Padek--*Infrastruktur transportasi terutama jalur kereta api mendesak diperbaiki dan dikembangkan di Sumbar. Dua sektor strategis yakni pertanian dan pariwisata Sumbar sudah tidak bisa mengandalkan jalur darat. Pengakutan hasil pertanian terutama perkebunan umumnya melebihi tonase, akhirnya merusak badan jalan. Jalur wisata dibeberapa titik juga rawan kemacetan dan membuat wisatawan tidak nyaman. "Jalur kereta api seperti Padangpanjang-Bukittinggi perlu segera dibangun untuk memberi kenyamanan bagi wisatawan. Sementara terowongan Padang-Solok membantu angkutan barang. Untuk terowongan Padang-Solok desainnya sudah ada, relnya juga sudah sampai ke Muaro Labuah. Dari Loge bisa tembus ke Pekanbaru dan Dumai," terang Anggota Komisi V DPR RI Darul Siska kepada koran ini menyikapi ruwetnya transportasi wisata dan angkutan barang di Sumbar. Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini untuk angkutan barang dengan menggunakan kereta api ini sudah tidak bisa ditawar-tawar, apalagi dari beberapa daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit seperti Dharmasraya, Sijunjung, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat. Begitu juga dari daerah perbatasan seperti Jambi dan Bengkulu. Dikatakannya selama ini angkutan logistik seperti CPO, batu bara dan lainnya dari Jambi perbatasan Padang menuju Teluk Bayur menggunakan jalur darat. "Akibatnya jalan disisi kiri banyak jalan rusak dan tingkat kecelakaan terus meningkat. Sawit juga banyak yang busuk di jalan-jalan karena terlambat masuk Teluk Bayur. Belum lagi antrean di Teluk Bayur lama, sampai tiga hari akibatnya tidak ekonomis. Dengan angkutan kereta api akan lebih efisien dari segi waktu dan kapasitas angkut serta lebih aman," ujarnya. Menurutnya persoalan itu harus harus diperjuangkan ke pusat secara terus menerus. Daerah katanya harus memberikan data-data riil akibat pemakaian jalan diluar kapasitas seperti kecelakaan, tingkat kerusakan jalan dan biaya perawatan termasuk proyeksi ekonomi 5 sampai 10 tahun ke depan. "Pendapatan secara nasional dari pungutan akibat kelebihan muatan hanya Rp 70 miliar per tahun. Sementara biaya perawatan jalan mencapai Rp 800 miliar. Lebih 10 kali lipat. Jadi sangat tidak sebanding," bebernya. Namun ia tetap berharap pembangunan terowongan Padang-Solok dan batas Jambi dan Bengkulu ini diharapkan masuk dalam rencana pembangunan Sumatera Run Way karena manfaaatnya bukan hanya untuk Sumbar tetapi Sumatera secara keseluruhan. Karena itu, harus ada upaya dari masing-masing daerah mendorong percepatan program tersebut ke pusat. "Harus ada semacam kesepakatan gubernur se Sumatera untuk meminta konsep Sumatera Rail Way segera direalisasikan," pungkasnya. Tindaklanjutnya kata Darul Siska perlu pembenahan Pelabuhan Teluk Bayur yang sudah berstatus internasional karena selama ini pelayanan masih lamban, kapasitas bongkar muatnya perlu ditambah serta fasilitasnya diperbaharui agar tidak manual lagi tetapi diubah menjadi elektrik. Begitu juga dermaga harus diperpanjang sehingga kapal-kapal besar tidak sulit berlabuh. Peningkatan kapasitas bongkar muat terang Darul Siska sudah ada master plannya. Sekalipun Pelindo setiap tahun anggaran sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikannya tetapi harus ada percepatan. Makanya Pelindo bersama pemerintah daerah harus memasukkan usulan ke pusat. Bisa juga dilakukan dengan sharing dana antara Pemda dan Pelindo. "Kalau ada usulan bisa kita sahuti di DPR," tukasnya. Pembenahan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), apalagi sudah ada penerbangan yang langsung ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia menurut Darul Siska juga mendesak dilakukan. Menurutnya bandara tersebut potensial untuk mengekspor hasil-hasil pertanian seperti sayur mayur dan ikan. "Tidak hanya potensi dari Sumbar tetapi juga dearah tetangga seperti Sumatera Utara Bagian Selatan, perbatasan Bengkulu dan Jambi. Kita berharap semua menggunakan BIM," harapnya. Dengan pembangunan BIM ini saja sebetulnya kebutuhan itu sudah terjawab sebagian. Hanya saja bandara yang dibangun tiga tahun lalu itu ternyata perencanaanya sudah ketinggalan 10 tahun. Makanya harus ada perpanjangan run way atau landasan pacu dan sudah dianggarkan dalam APBN 2009. "Namun sebelum itu, hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan harus sudah diselesaikan pemerintah daerah," ujarnya. (geb)
