Sekretariat mempunyai kompilasi data elektronik PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN yang terdiri dari:
Undang-undang
1 UU Nomor 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2 UU Nomor 9 Tahun 1985
Perikanan
3 UU Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia
Peraturan Pemerintah
1 PP Nomor 15 Tahun 1984
Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2 PP Nomor 15 Tahun 1990
Usaha Perikanan
3 PP Nomor 46 Tahun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha
Perikanan
4 PP Nomor 70 Tahun 1996
Pelabuhan
5 PP Nomor 141 Tahun 2000
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Usaha
Perikanan
6 PP Nomor 142 Tahun 2000
Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Kelautan dan Perikanan
7 PP Nomor 25 Tahun 2001
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995
Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan
proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
KEPUTUSAN PRESIDEN
1 Nomor : 22 Tahun 1998
Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru
2 Nomor : 174 Tahun 1998
Pemanfaatan Kapal Ikan Asing Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
3 Nomor : 161 Tahun 1999
ewan Maritim Indonesia
4 Nomor : 14 Tahun 2000
Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
5 Nomor : 107 Tahun 2000
Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal muatan
kapal yang tenggelam
INSTRUKSI PRESIDEN
1 Nomor : 2 Tahun 1990
Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Nomor : 41 Tahun 2000
Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
2 Nomor KEP.23/MEN/2001
Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
3 Nomor KEP. 33/MEN/2001
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang
Kelautan dan Perikanan
4 Nomor KEP.45/MEN/2001
Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan Yang Terutang
5 Nomor KEP.46/MEN/2001
Pendaftaran Ulang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan
6 Nomor KEP.47/MEN/2001
Format Perizinan Usaha Penangkapan Ikan
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
1 Nomor : 815/Kpts/IK.120/11/90
Perizinan Usaha Perikanan
2 Nomor : 816/Kpts/IK.120/11/90
Pengunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing Dengan Cara Sewa Untuk Menangkap
Ikan Di ZEE Indonesia
3 Nomor : 144/Kpts/IK.410/2/93
Penetapan Pelabuhan Sebagai Pangkalan Bagi Kapal Perikanan Berbendera Asing
Dengan Cara Sewa Untuk Menangkap Ikan Di ZEEI
4 Nomor : 57/Kpts/IK.410/1/95
Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 144/Kpts/IK.410/2/93
tanggal 27 Januari 1993 tentang Penetapan Pelabuhan Sebagai Pangkalan Bagi
Kapal Perikanan Berbendera Asing Yang Disewakan Perusahaan Indonesia Untuk
Menangkap
Ikan Di ZEEI
5 Nomor : 375/Kpts/IK.250/5/95
Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (Chelinus Undulatus Ruppell)
6 Nomor : 509/Kpts/IK.120/7/95
Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola PIR
7 Nomor : 805/Kpts/IK.120/12/95
Ketentuan Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan
8 Nomor : 14/Kpts/IK.410/1/96
Perubahan ke II Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
144/Kpts/IK.410/I/93 tanggal 27 februari 1993
9 Nomor : 405/Kpts/LB.730/5/96
Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal
Perikanan berbendera Asing.
10 Nomor : 646/KP/IK.150/7/96
Pembentukan Tim Pembina Dan Pengendali Pengadaan Kapal Perikanan
11 Nomor : 770/Kpts/IK.120/10/96
Pengunaan Pukat Ikan Di ZEEI Samudera Hindia Perairan Barat Sumatera
sekitar daerah Istimewa Aceh
12 Nomor : 957/Kpts/IK.120/12/96
Pengunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing Dengan Cara Sewa Untuk Menangkap
Ikan di ZEE Indonesia
13 Nomor : 51/Kpts/IK.120/1/97
Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon
14 Nomor : 60/Kpts/IK.120/2/97
Pemberian Ijin Impor Kapal Perikanan
15 Nomor : 26/Kpts/OT.210/1/98
Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional
16 Nomor : 41/Kpts/IK.210/2/98
Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan
17 Nomor : 391/Kpts/PL.810/4/99
Perubahan Kedua Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PL.810/7/96
Tentang Pengadaan Kapal Perikanan dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal
Perikanan Berbendera Asing
[merubah SK Mentan Nomor 508/Kpts/PL.810/96]
18 Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99
Jalur-Jalur Penangkapan Ikan
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 Nomor : 94/Kp/V/95
Larangan Ekspor Ikan Napoleon Wrasse (Chelinus Undulatus Ruppell)
2 Nomor :229/MPP/Kep/7/1997
Ketentuan Umum Di Bidang Impor
3 Nomor :213/MPP/Kep/7/2001
Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Hasil Perikanan
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PERHUBUNGAN
1 Nomor : 492/Kpts/IK.120/7/96
Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan
2 Nomor : 493/Kpts/IK.410/7/96
Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Sebagai Prasarana Perikanan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1. Nomor : 486/KMK.04/2000
Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
239/KMK.01/1996 Tanggal 1 April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 463/KMK. 01/1998
Tanggal 21 Oktober 1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan
Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri``
2. Nomor : 316/KMK.06/2001 Tatacara Pengenaan dan Penyetoran Pungutan
Perikanan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN DAN/ATAU DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
1 Nomor : IK.010/D5.10588/96
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Sebagai Prasarana
Perikanan
2 Nomor : IK.120/Dj.7172/96
Pemberian Surat Ijin Berlayar Kapal Perikanan Dan Kapal Pengangk Ikan
3 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Selaku Ketua Tim Pembina Dan
Pengendali Pengadaan Kapal Perikanan Nomor : TU.110/Dj.11051/96
Pembentukan Sekretariat Dan Pengangkatan Pembatu Teknis Tim Pembina Dan
Pengendali Pengadaan Kapal Perikanan
4 Nomor : IK.340/DJ.11052/96
Tata Cara Pengadaan Kapal Perikanan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dari Dalam
Dan Atau Luar Negeri
5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor : IK.420/S3.3996-94
Petunjuk Teknis Operasional Bagi Pengawasan Kapal Ikan
6 Nomor : HK.330/S3.6631/96
Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor : HK.330/Dj.8259/95
tentang Ukuran, Lokasi Dan Tatacara Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse
(Cheilinus Undulatus Ruppels)
7 Nomor : IK.340/DJ.10106/97
Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
503/Kpts/Um/7/1980
Format file dalam bentuk PDF (Adobe Acrobat File).
Bila ada yang berminat kirim email ke [EMAIL PROTECTED] dengan mencantumkan
nama, lembaga dan alamat email.
Terimakasih
Ari Syarifudin
Database and Information Specialist
--------------------------------------
Kelompok Kerja Ornop Untuk Reformasi Kebijakan PSDA (POKJA ORNOP PSDA)
Sekr. Jl. Jatimulya IV No. 21 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta selatan 12540
Indonesia
Telp. +62-21-7884 5872 Fax;+62-21-7806094, 78845872
Email : [EMAIL PROTECTED]
website: http://www.pokja-psda.f2s.com
CP : Ari Syarifudin 0818 951523
Rina K 0812 953 7278
--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Website mancing-l at http://www.MancingL.com --> Fishing information, online chat,
forum discusion, clasifiedads, etc
MancingL Archive at http://www.mail-archive.com/[email protected]
Fishing@Indonesia a MancingL sharing picture forum at
http://communities.msn.com/FishingIndonesia
Millis ini terselengara berkat dukungan PT. Metrocom Global Solusi
The Prefered IT Solution Company - http://www.metrocom.co.id
** Save Bandwidth... potong berita yang tidak perlu **
