http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=39176


*Adili Yudhoyono di pengadilan rakyat
*  *Tanggal* :  01 Mar 2008 *Sumber* :  Harian Terbit

*JAKARTA -* *Seperti sudah diduga, akhirnya kasus BLBI (Bank Central
Asia/Anthony Salim dan Bank Dagang Nasional Indonesia/Sjamsul Nursalim),
kandas. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus itu dengan alasan
tidak ditemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi. Karuan saja penghentian
kasus itu mengecewakan rakyat.*

*Itulah sebabnya, sejumlah tokoh yang dihubungi Harian Terbit di Jakarta,
Sabtu pagi (1/3) mendesak seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat, seluruh
elemen-elemen simpul massa, dan kekuatan-kekuatan gerakan moral di ne-geri
ini, untuk bersatu menggelar pengadilan rakyat. *

*Selain mengadili obligor BLBI yang sudah menghabiskan uang rakyat,
pengadilan rakyat juga harus dia-rahkan kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (S-BY) dan Wapres Jusuf Kalla. "Saya menduga penghentian kasus
BLBI itu tak lepas dari keterlibatan SBY-JK. Karena-nya rakyat harus
mengadili keduanya," kata mantan aktivis mahasiswa angkatan 77-78, S Indro
Tjahyono.*

*Menurut Indro, yang juga Ketua Partai Hati Nurani Rakyat, pengadilan rakyat
dalam kasus BLBI sangat tepat menjadi pilihan karena sangat efektif untuk
mengadili para koruptor dan rezim yang mendukungnya. *

*"Disaat negeri ini berantakan, hukum lemah dan aturan negara sudah
digunakan pemimpin untuk kepenti-ngan sendiri, saat itulah rakyat tampil
dengan 'pengadilannya'. Soal pengadilan rakyat ini juga pasti akan mendapat
dukungan internasional," papar Indro. *

*Hal senada dikemukakan tokoh gerakan Pro Demokrasi (Prodem) Standarkia.
"Disaat hukum lemah, aturan negara dipermainkan, dan rakyat dirugikan,
pengadilan rakyat pilihan tepat. Mari kita galang kekuatan untuk
membersihkan elit-elit politik yang bermain dengan koruptor dan pengusaha
nakal yang memakan uang rakyat atau mengutamakan keuntu-ngan pribadi," ujar
Standarkia.*

*Sementara itu aktivis Forkot yang kini menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan
Nasional Aktifis 98 [Pena 98], Adian Napitupulu setuju kasus BLBI
diselesaikan lewat pengadilan jalanan atau Mahkamah Rakyat. *

*"Kalau kenyataannya seperti sekarang, kasusnya masih simpangsiur, alangkah
baiknya jika kasus BLBI di-selesaikan lewat Mahkamah Rakyat. Sejak dulu kita
memang mengusulkan seluruh kasus yang sulit ditangani sebaiknya diselesaikan
melalui Mahkamah Rakyat."*

*Ditambahkan, kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Mahkamah Rakyat
nan-tinya akan mempersulit rakyat, "Itu tidak benar. Kita justru harus
mempertanyakan dengan dasar apa orang bersangkutan mengatakan pendapat
seperti itu?" tanya Adian.*

*Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Bintang Pelopor
Demokrasi (FBPD) Yusron Ihza Mahendra mengatakan, tak ada pilihan lain,
Presiden SBY selaku pemegang otoritas kekuasan yang diberikan rakyat di
tanah air harus memerintahkan dan memaksa jajaran penegak hukum untuk
menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dinikmati
sejumlah konglomerat semasa pemerintahan Orde Baru. *

*Menurutnya, sangat aneh alasan Kejakgung untuk menghentikan kasus itu.
"Bagaimana tidak! Kasus tersebut ada dan penyelesaiannya belum tuntas karena
uang BLBI yang dinikmati belum dikembalikan sesuai jumlah yang mereka
terima, tetapi bisa-bisanya Kejakgung menghentikan. Jangan sakiti hati
rakyat. Mereka sudah hidup susah," kata dia. *

*Malah Yusron mempertanyakan bagaimana bisa pemerintah selama ini mengatakan
sekian triliun uang negara dilarikan para penjahat BLBI tersebut ke luar
negeri kalau memang mereka tidak punya bukti. "Ini saya duga Kejaksaan Agung
ingin menyelesaikan kasus tersebut secpatnya sehingga membuat keputusan
begitu. Jangan sakiti hati rakyat. Mereka sudah hidup susah," kata dia. *

*Ditanya apakah penyelesaiannya harus dengan cara pengadilan rakyat, Yusron
malah tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. "Pengadilan rakyat bukanlah
solusi terbaik karena akibatnya nanti rakyat juga yang menanggung. Mereka
sudah sengasara dan jangan diperparah kesengsaraan mereka. Karena itu saya
minta Presiden SBY segera turun tangan," kata dia.(pnb/lam/a*


-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist
************************************

Kirim email ke