DL - Meski pun terlambat, perlu digalakkan subsidi pertanian di Indonesia, dananya diambil dari penghapusan subsidi BBM. Di negara nggenah mana pun juga pertaniannya selalu disubsidi, BBM-nya yang dipajaki tinggi. Harga BBM di Belanda misalnya, adalah yang paling tinggi sedunia, uang pajak BBM yang diterima pemerintah Belanda kemudian disubsidikan ke sektor pertanian. Pemompaan subsidi ke sektor pertanian pada gilirannya akan menciptakan banyak lapangan kerja, di samping tanah Indonesia sendiri amat subur tonggak kayu pun menjadi tanaman. Kesebelasan Indonesia (akademika, kabinet, ekspat dll.) patut memperkuat sektor pertanian Indonesia secara TOTAL FOOTBALL. Perkuatlah subsidi pertanian, bangun sarana distribusi pelelangan, sarana transportasi, sarana ekspor, dll. Belanda sangat piawai dalam sektor pertanian, belajarlah dari Belanda dan ajaklah Belanda bersama-sama membangun pertanian Indonesia. Sukses ya.
SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Liberalisasi Pertanian Tak Bisa Dihindari [JAKARTA] Liberalisasi perdagangan produk pertanian, sebagaimana yang ditargetkan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), adalah sesuatu yang tak bisa dihindari negara mana pun. Oleh karenanya, Indonesia harus segera menyiapkan sektor pertaniannya, menyongsong era perdagangan bebas produk pertanian tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, di Jakarta, Sabtu (18/11), menanggapi langkah APEC yang akan mendorong liberalisasi produk pertanian. Dia mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan program-program pertanian di Tanah Air, misalnya subsidi bunga kredit pertanian, subsidi benih, dan subsidi pupuk, agar produk-produk pertanian Indonesia bisa bersaing dengan produk dari luar. Di negara-negara lain, ungkapnya, sektor pertanian sangat dilindungi sehingga bisa bersaing di pasar dunia. Sedangkan di Indonesia masih tersendat-sendat, bahkan kalangan perbankan lebih suka menyimpan uangnya di Bank Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah, daripada menyalurkannya untuk kepentingan sektor riil, terutama pertanian. Padahal, menurutnya, sektor pertanian banyak sekali menyerap tenaga kerja dan menjadi gantungan hidup puluhan juta rakyat Indonesia. Dia menyarankan, revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden, Juni 2005, ditindaklanjuti oleh semua sektor, bukan hanya sektor pertanian. Winarno mengingatkan, pertanian tidak akan maju jika tidak didukung keterlibatan terpadu semua pihak, termasuk institusi perbankan, perindustrian, perdagangan, koperasi, BUMN, dan sektor lainnya. Komitmen itu juga terutama harus ada pada Departemen Pertanian sendiri untuk melakukan gebrakan yang lebih nyata. Makin Terpuruk Sementara itu, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Witoro, menyatakan bahwa rencana APEC yang akan mendorong liberaliasi produk pertanian dipastikan akan membuat petani Indonesia semakin terpuruk. Keputusan itu lebih menguntungkan negara-negara yang sudah maju sektor pertaniannya, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, China, juga negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. "Kita tentu patut curiga kepada negara-negara kuat yang akan memaksakan liberalisasi, dan mempercepatnya. Kami mengingatkan agar pemerintah berhati-hati, jangan gegabah mengambil keputusan yang menyangkut sektor strategis seperti pertanian. Jika salah langkah, maka puluhan juta rakyat akan menjadi korban. Sektor pertanian di negara kita masih tertinggal jauh," ujar Witoro. Dia mendesak pemerintah dan semua pihak untuk serius memajukan sektor pertanian di dalam negeri dulu. Petani dan masyarakat sipil harus diajak merumuskan bersama-sama untuk memastikan bahwa petani dilindungi dan tidak akan dirugikan. KTT APEC di Hanoi tampaknya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pembicaraan mengenai perdagangan dunia. Sebanyak 21 negara anggota APEC telah menyiapkan draf kesepakatan yang mencerminkan kampanye luas untuk melanjutkan pembahasan subsidi pertanian di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terganjal, Juli lalu. Dalam draf kesepakatan itu, APEC berkomitmen untuk melakukan segala cara supaya negosiasi yang tertunda dapat kembali dilanjutkan. APEC akan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memperluas akses pasar produk pertanian, antara lain memangkas subsidi pertanian dan menurunkan tarif masuk produk pertanian. [S-26] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 18/11/06
