Radio Nederland Siaran Indonesia - Ranesi. http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/KasusMunir/Munir_Belanda061109 Kasus Munir Dalam Politik Luar Negri Belanda ranesi
09-11-2006 Hak-hak azasi manusia, itulah salah satu tonggak politik luar negeri Belanda. Faktor inilah yang menjadi ganjalan di masa silam dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1990an, pemerintah Indonesia menganggap Belanda terlalu menggurui Jakarta dalam kritik soal pelanggaran hak-hak azasi manusia. Hubungan Belanda-Indonesia saat ini baik sekali, apalagi setelah Belanda lewat Menteri Luar Negeri Benard Bot mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Namun bagaimana dengan kasus pembunuhan tokoh hak-hak azasi manusia Munir? Apa dampaknya untuk persahabatan Belanda Indonesia ? Radio Nederland Wereldomroep meminta komentar para politisi Belanda di Den Haag. Memprihatinkan Tidak semua politisi Belanda setuju situasi hak-hak azasi manusia di Indonesia sudah sempurna. Dan mengingat tonggak HAM dalam politik luar negeri Belanda, maka untuk sementara kalangan politisi di Den Haag Belanda masih harus kritis ihwal kasus Munir ini. Misalnya Farah Karimi, anggota parlemen Belanda untuk partai Kiri Hijau, GroenLinks. Farah Karimi: "Saya selalu meminta perhatian parlemen untuk kasus Munir, karena ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah Belanda. Organisasinya Munir juga mendapat bantuan LSM Belanda dan Munir datang ke Belanda atas undangan salah satu LSM Belanda. Saya sangat kecewa dengan proses peradilan kasus Munir, dikabarkan dinas-dinas intel terlibat, tapi satu-satunya terdakwa bebas. Itulah sebabnya partai Kiri Hijau menentang ekspor kapal krovet ke Indonesia karena ini adalah isyarat yang salah pada Indonesia, kami tetap berpendapat situasi HAM di Indonesia masih memprihatinkan, dan penjualan perlengkapan militer tidak membantu menyelesaikannya." Perubahan Boikot ekspor militer, memberi kesan kadaluwarsa dalam hubungan Belanda-Indonesia. "Kita tidak mungkin menganggap Indonesia masa kini seakan-akan tidak ada perubahan. Memang Belanda terlibat juga dalam kasus Munir, tapi kita tidak bisa meremehkan perubahan HAM di Indonesia." Demikian Bert Koenders jurubicara luar negeri partai sosial demokrat PvdA yang beroposisi. Bert Koenders: "Saya yakin ada perubahan di Indonesia. Pemerintah SBY mencatat kemajuan dalam bidang hak-hak azasi, misalnya di Aceh. Memang pada awalnya kami menentang ekspor kapal korvet, tapi mustahil mengangap Indonesia saat ini sama dengan Indonesia tahun 1990an. Contohnya Aceh, kami tadinya menentang karena kapal korvet itu bisa dimanfaatkan di Aceh. Tapi sekarang Aceh sudah berubah, dan ini tidak bisa dipungkiri. Indonesia membutuhkan kapal krovet ini untuk membasmi bajak laut." Bukan tanggung jawab Belanda Sikap kritis terhadap keadaan hak-hak azasi manusia di Indonesia dalam kasus Munir ini tentu saja ditentang oleh partai-partai pemerintah, yang mendukung kebijakan pemerintah Belanda untuk mengekspor kapal korvet ke Indonesia. Hans van Balen dari partai konservatif VVD menyesalkan pembunuhan ini tapi ini bukan tanggung jawab pemerintah Belanda. Hans van balen: "Munir berada dalam pesawat Garuda, diracun, dan meninggal, kemudian diotopsi di Belanda. Ini bukan tanggung jawab khusus Belanda. Masalah ekspor kapal korvet sudah diperiksa dan dinyatakan mustahil dimanfaatkan untuk masalah kekerasan dalam negeri di Indonesia. Jangan lupa kami mengakui NKRI dan korvet ini sudah dijual dan kami senang." Sikap ini didukung wakil partai pemerintah terbesar CDA, partai kristen demokrat Henkjan Ormel. Indonesia adalah negara penting dengan hubungan historis dengan Belanda. Henkjan Ormel: "Di Belanda tinggal banyak orang dengan latar belakang Indonesia. Hubungan bersejarah ini kini bagus sekali, dan hubungan ini jangan digangu lagi dengan melarang ekpor korvet ke Indonesia gara-gara kasus Munir. Memang Belanda harus mengikuti perkembangan kasus Munir ini. Kapal-kapal korvet ini perlu untuk membasmi bajak laut, di masa silam memang pernah kapal korvet pernah dimanfaatkan di Aceh, tapi sekarang masalah Aceh sudah berakhir." Mengikuti perkembangan Lalu bagaimana sikap pemerintah Belanda? "Kami tetap mengikuti perkembangan kasus Munir", demikian menteri kerjasama pembangunan Belanda Agnes van Ardenne. Agner van Ardenne: "Tentu saja kami selalu menyinggung masalah Munir dengan semua menteri Indonesia yang kami jumpai. Karena kami sangat prihatin masalah ini tidak selesai-selesai. Jadi dipandang dari sudut pemerintah Belanda, ini harus dimengerti."
11281901
Description: Binary data
