Kalau saya melihatnya karena komunikasi yang tidak jalan di Kompas. Antara
bawahan dan atasan ada petak umpet, sehingga terjadi demikian. Kalau penjelasan
masalah pengalihan itu dilakukan sejak awal, mungkin tidak sampai ramai
seperti sekarang. Bagi pengusaha, mungkin masalah itu tidak perlu dijelaskan
secara detil, tapi bagi karyawan tidak. Inilah yang membuat masalah ini
terkesan disembunyikan. Mestinya saham 20 persen itu dibeli saja oleh
perusahaan atau dijual kepada siapa pun, dan hasilnya dibagikan langsung kepada
karyawan. Mungkin itu bisa menjadi solusi. Cara ini pernah dilakukan oleh koran
di Jawa Timur dan tidak ada gejolak, karena semuanya ikut tanda tangan
persetujuan.
Wido Q Supraha <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Updated
Pimred Kompas: PHK Bambang Wisudo Terkait Indisipliner
Budiono Darsono - detikcom
Jakarta - Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Suryopratomo, angkat bicara soal
PHK atas seorang wartawannya, Bambang Wisudo. "Ini soal indisipliner dan
hubungan kekaryawanan biasa," tandas Suryopratomo. Suryopratomo juga membantah
terjadinya penganiayaan terhadap Bambang Wisudo.
Kepada detikcom, Senin (11/12/2006) Suryopratomo menjelaskan, PHK terhadap
Bambang Wisudo, sudah dilakukan melalui proses dan mekanisme kekaryawanan yang
berlaku di lingkungan Kelompok Kompas Gramedia (KKG).
Salah satu bentuk indisipliner yang dilakukan Bambang Wisudo, tak lain karena
Bambang Wisudo telah menyebarkan surat pribadinya kepada pimpinan Kompas di
luar batas kepantasan. "Ditambah fitnah dengan penistaan sehingga membuat
resah," tandas Suryopratomo.
"Jadi jelas-jelas sudah terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Dan
kami ingin menyelesaikan secara baik baik," jelas Suryopratomo yang akrab
dipanggil Tommy.
Sedangkan mekanisme PHK itu, menurut Suryopratomo, antara lain juga sudah
melalui serangkaian rapat dengan Dewan Kehormatan Karyawan (DKK) Harian Kompas.
DKK ini diketuai oleh wartawan senior Kompas, Ninok Leksono. Tahapan
berikutnya, PHK itu disampaikan ke Depnakertrans untuk mendapat persetujuan.
"Dan kepada yang bersangkutan pun sudah diberi penjelasan resmi mengenai PHK
itu melalui surat," kata Suryopratomo.
Selama PHK itu diproses di Depnaker, menurut Suryopratomo, Bambang Wisudo
tetap memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Hak-hak itu antara lain gaji
setiap bulannya.
"Hak-hak itu diberikan utuh kepada Bambang Wisudo tanpa perlu dia masuk ke
kantor lagi. Hak- hak itu diberikan sampai Depnaker menyetujui PHK itu," jelas
Suryopratomo.
Jadi menurut Suryopratomo, PHK terhadap Bambang Wisudo itu benar-benar
masalah kekaryawanan biasa. "Tidak ada hubungannya dengan soal saham atau pun
soal pembatasan untuk perkumpulan karyawan. Manajemen tetap memberi kebebasan
bagi karyawan untuk mendirikan perkumpulan yang dipandang perlu oleh karyawan,"
tandas Suryopratomo.
Tak ada Penganiayaan
Benarkah telah terjadi penganiyaan dan penahanan Bambang Wisudo oleh petugas
Satpam KKG? "Sama sekali tidak ada penganiayaan atau pun penahanan terhadap
Bambang Wisudo oleh Satpam KKG," tandas Suryopratomo. "Semua itu bisa dilihat
dari rekaman CCTV yang ada," jelas Suryopratomo.(bdi/asy)
Source :
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/11/time/160707/idnews/718686/idkanal/10
---------------------------------
Kini dengan simpanan sebanyak 1GB
http://my.mail.yahoo.com/
