13 Des 2006 03:59 WIB Banjir dan Banjir Editorial : http://www.menlh.go.id/archive.php?action=cat&cat=268
Indonesia hanya mengenal dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan terjadi masalah banjir dan tanah longsor, di musim kemarau terjadi masalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Lalu ...... di musim apa Indonesia tidak punya masalah...?? mungkin hanya musim buah, yang umumnya setiap orang senang. Berbicara musim hujan, pastilah tidak akan lepas dari banjir dan tanah longsor, yang makin pasti setiap tahun datangnya. Masih jelas dalam ingatan kita di awal Januari 2002, 66% wilayah DKI Jakarta yang meliputi 174 kelurahan terendam air. Dua banjir besar juga terjadi di Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 29 Desember 2001 dan 14 Januari 2002, yang menimpa 13.018 keluarga di Medan, sedangkan di Deli Serdang menimpa 1.160 keluarga; Kejadian banjir di pemandian air panas, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto pada tanggal 11 Desember 2002, telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 26 orang meninggal, kejadian serupa terulang kembali di 8 kecamatan Kabupaten Mojokerto dan 2 kecamatan di Kota Mojokerto pada tanggal 4 Pebruari 2004. Tersentak hati kita mendengar 107 orang meninggal dan 169 jiwa hilang pada tanggal 31 Juli 2001 akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di 6 kecamatan Kabupaten Nias, kejadian serupa juga terjadi di desa Gunung Kemala, Kecamatan Pasir Tengah, Kabupaten Lampung Barat tanggal 27 Desember 2002, dan banjir di Kawasan Wisata Bukit Lawang, Bohorok, Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 3 Nopember 2003 telah merenggut nyawa 87 orang. Di awal tahun 2006 banjir dan tanah longsor terjadi di Kecamatan Panti, Kec. Sumber, Kaliwates, Arjasa dan Tanggul Kabupaten Jember, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2006 telah merenggut 79-120 orang meninggal dunia. Disusul di pagi hari tanggal 4 Januari 2006 tanah longsor terjadi di Desa Sijeruk, Kabupaten Banjarnegara dengan korban tewas mencapai 75 orang. Demikian juga banjir yang terjadi antara tanggal 13-19 Pebruari 2006, di Manado dan Minahasa telah merenggut nyawa 12 orang, sedangkan banjir di Kab-kota Sinjai, Kab. Bantaeng, Bulukumba pada tanggal 20 Juni 2006 telah merenggut 55 orang meninggal dan menyebabkan wilayah timur Sulawesi Selatan terisolasi karena putusnya 3 ruas jalan dari Makassar. Catatan panjang kejadian bencana banjir dan tanah longsor dengan korban jiwa manusia dan harta benda, telah menimbulkan luka sangat dalam dan trauma yang berkepanjangan terutama kepada keluarga yang langsung mengalami kejadian banjir dan tanah longsor yang tersebar merata di republik ini, hal itu menunjukkan bahwa potensi rawan banjir dan tanah longsor berada hampir diseluruh wilayah, hanya tinggal menunggu waktu, hanya menunggu giliran, apabila terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi, maka hampir dipastikan akan terjadi banjir dan longsor. Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan longsor melalui pemulihan lahan kritis, sudah lama dilakukan melalui : Program Penghijauan dan Reboisasi, dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL / Gerhan), Gerakan Sejuta Pohon, Program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), Gerakan Indonesia Menanam, Gerakan Nasional Kemitraan Pelestarian Sumber Air dan lain-lain, seolah-olah tidak mampu menahan perecepatan degradasi hutan dan lahan yang bergerak dengan kecepatan kerusakan 2,83 juta ha/tahun di dalam kawasan hutan dan 0,68 juta ha/tahun di luar kawasan hutan, belum termasuk kerusakan lahan pertanian yang mengalami erosi berat. Banjir dan tanah longsor yang hampir dipastikan terjadi setiap tahun, tidak dapat disandarkan pada : (1) Fenomena alam belaka, melainkan pada lemahnya kapasitas lembaga pengelola sumberdaya alam. (2). Tidak pernah ada penyebab tunggal yang dominan, melainkan segenap faktor, dan itupun tidak berpengaruh seketika, melainkan dalam jangka panjang. Maka sering dikatakan ada wilayah- wilayah yang punya bakat terjadi banjir dan tanah longsor dan beberapa lembagapun telah memetakannya. Namun, punya bakat saja tidak cukup. Saat kejadian banjir dan tanah longsor pasti ada pemicunya, yaitu curah hujan yang tinggi. (3). Menjelaskan sebab-sebab kejadian banjir dan tanah longsor di suatu tempat tertentu, tidak dapat menggunakan pengetahuan umum, yang meskipun sebab akibatnya bisa dijelaskan dan tidak keliru, tetapi seringkali tidak sesuai dengan kondisi setempat yang sangat spesifik. Untuk itu : (1). Faktor dominan : pertanian tanpa menerapkan kaidah konservasi dan laju kerusakan hutan yang semakin tinggi, harus dihentikan. (3). Kapasitas lembaga pengelola sumberdaya alam harus menjadi inti persoalannya : (a). Hampir seluruh instansi yang ada, lebih berurusan dengan komoditas dari sumberdaya alam, misalnya kayu, air, perolehan tiket masuk kawasan wisata, dll. daripada dengan bentang alam atau stock resources. Padahal sebab-akibat terjadinya banjir dan tanah longsor berada dalam bentang alam yang melintasi berbagai bentuk pemilikan, fungsi lahan, status lahan dan kawasan hutan, serta berbagai sistem pengelolaan. (b). Fragmentasi pembangunan menjadi sektor- sektor membawa konsekuensi adanya informasi dari pusat, hanya akan diterima oleh struktur vertikal dibawahnya. (c). Belum ada bangunan kelembagaan yang mampu memungkinkan hubungan rutin antara lembaga-lembaga yang bekerja dalam wilayah yang sama. Penguatan kapasitas kelembagaan masih dianggap bukan kegiatan nyata. Gejala- gejala terjadinya bencana alam perlu diprediksi dan dibahas bersama, meskipun kejadian yang sesungguhnya tidak dapat dipastikan. Seperti kesiap-siagaan untuk menghadapi banjir dan tanah longsor musim hujan akhir tahun 2006 dan awal 2007, sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada 6 Gubernur di Jawa, melalui Surat Mendagri tanggal 10 Oktober 2006, tentang Daerah Rawan Banjir dan Longsor, dimana disebutkan terdapat 762 titik tersebar di 69 kabupaten, di 142 DAS / Sub DAS, dengan luas 856.815 ha (kawasan hutan : 198.302 ha dan di luar kawasan hutan : 658.513 ha). Diperkirakan akan mengancam 536.350 KK di 5.077 desa. Namun Bupati/Walikota dan DPR(D) senantiasa belum sepenuhnya dapat menerima usulan anggaran yang tidak pasti ada kejadian/hasilnya. Demikian pula kegiatan penguatan kerjasama, penguatan kelembagaan dan upaya penyadaran masyarakat secara luas (birokrat, pengusaha dan masyarakat), masih dianggap tidak memberi hasil pembangunan yang nyata dan masih dianggap sebagai kegiatan atau pekerjaan mayapada tanpa ujung pangkal. Membangun kesadaran kolektif semua komponen bangsa, bukanlah pekerjaan yang dapat selesai dalam waktu setahun, dua tahun, tetapi yang pasti dan penting adalah kontuinitas dan semangat terus menerus, bahwa kita mampu melakukan pemulihan lahan kritis secara bertahap tapi pasti, di negara yang kita cintai bersama. Kesadaran kolektif sebagai gerakan bersama terhadap sesuatu yang diperjuangkan untuk peduli guna mencegah terjadinya banjir dan longsor di tanah air, di semua lini, di semua strata masyarakat, di kalangan birokrat dan pengusaha perlu dilakukan secara sistematis melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, jalur budaya dan kesenian tradisional, jalur organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, organisasi profesi, partai politik, jurnalist, media cetak dan media elektronik, sekolah-sekolah dan lain- lain, tumbuh berkembang sebagai kesadaran kolektif masyarakat secara nasional sebagai gerakan nasionalisme lingkungan. Dengan gerakan itu harapan kedepan adalah Indonesia yang tetap hijau dan lestari, bukan mimpi tapi pasti...!! Oleh : Sudariyono Deputi MENLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
