REFLEKSI: Kalau anggota DPR mengeluh karena kenaikan anggaran dalam APBN 2007 tidak disertai tambahan biaya fasilitas mereka, maka pertanyaannya apa yang akan dikeluhkan oleh pemilih mereka alias rakyat mayoritas yang hidup dalam keadaan senin kemis?
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/12/18/n3.htm Anggota DPR Mengeluh Jakarta (Bali Post) - Anggota DPR mengeluhkan kenaikan anggaran DPR dalam APBN 2007 tidak disertai penambahan fasilitas Dewan. Kalangan DPR menuding pihak Sekretariat Jenderal tidak mau mengefektifkan peningkatan dana tersebut, tetapi lebih mementingkan proyek fisik gedung MPR/DPR yang terletak di Senayan itu. Anggota DPR Abdullah Azwar Anas, Minggu (17/12) kemarin mengatakan sampai saat ini kinerja Dewan belum maksimal karena usulan untuk menambah setidaknya seorang staf ahli untuk satu anggota DPR saja belum bisa dipenuhi. ''Padahal kami dituntut bekerja maksimal,'' sesalnya. Selain itu, ia juga mempersoalkan peningkatan infrastruktur teknologi informasi (TI) baru seperti internet nir kabel, sehingga anggota Dewan dapat membaca internet di saat sidang. Namun, usulan ini juga ditolak dengan alasan dana operasionalnya masih kurang. ''Selama ini anggota DPR mengalami kesulitan mengakses informasi saat rapat. Padahal itu sangat penting, agar mereka bisa meningkatkan kinerja,'' ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) ini. Di sisi lain, ia menyesalkan justru perbaikan yang dilakukan pihak Setjen lebih kepada hal yang tidak urgen. Misalnya perbaikan taman. Menurutnya, dana sebesar Rp 1,7 trilyun pada APBN 2007 untuk DPR tidak akan banyak berpengaruh terhadap kinerja DPR kalau program perbaikan yang dilakukan masih seperti itu. Sekjen DPR Faisal Djamal membenarkan ada penambahan dana DPR yaitu dari Rp 1,08 trilyun pada 2006 menjadi Rp 1,7 trilyun dari usulan yang diajukan sebesar Rp 2,5 trilyun. Namun, menurutnya, jika dihitung dari indeks pembiayaan, angka Rp 1,7 trilyun itu malah menurun. ''Indeks pembiayaannya naik hampir dua kali lipat. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya... menurun,'' jelas Faisal. Belum lagi hampir semua biaya operasional di DPR naik. Ia mencontohkan, biaya pembuatan undang-undang yang menjadi tugas DPR selaku pejabat legislatif, meningkat 100 persen dari Rp 640 juta menjadi Rp 1,2 milyar per UU. Belum lagi biaya lain, seperti tiket pesawat dan dana dinas anggota ke dalam dan luar negeri. ''Jadi, kalau penolakan penambahan staf itu ya... urusannya Menkeu. Saya tidak tahu,'' tepisnya. Saat ini, kata Faisal, pemerintah telah memberikan gaji Rp 3 juta kepada satu orang staf pribadi untuk tiap anggota Dewan. Sedangkan staf ahli hanya disediakan untuk fraksi yang jumlahnya paling banyak 11 orang dengan gaji Rp 7,5 juta/staf. Banyak staf ahli yang diberikan kepada tiap fraksi bervariasi tergantung besar kecilnya anggota fraksi yang bersangkutan. Faisal membantah jika pihaknya hanya mementingkan proyeknya. Perbaikan taman, menurutnya, hak dari Setjen DPR untuk memperindah kompleks rumah wakil rakyat ini, karena sering dimasuki oleh tamu-tamu dari seluruh dunia. Ia mengatakan kenaikan anggaran DPR tidak banyak dinikamti Setjen DPR karena dana yang dialokasikan ke Setjen DPR tidak banyak. ''Jatah yang diterima Setjen dari kenaikan anggaran DPR 2007 nanti cuma Rp 400 milyar dari Rp 1,7 trilyun untuk operasional di DPR itu,'' tandasnya. (kmb4
