Kapan ya bangsa ini akan berani bicara lugas,
demokratis, dan non-feodal? Tidak saja KIB diintervensi, ttp DIKEMUDIKAN oleh
asing! Ngomong gini aja kok repot dan ketakutan banget sih?!
TSL
Jumat, 29 Desember 2006 22:34:00
Pemerintahan SBY Diintervensi Asing
Makassar-RoL--Hizbut Tharir Indonesia menilai, hingga tiga tahun pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan HM Jusuf Kalla, roda pemerintahan masih
diintervensi oleh pihak-pihak asing, khususnya Amerika Serikat dan Australia.
Humas Hizbut Tahrir Sulawesi Selatan, Hasanuddin Rasyid di Makassar, Jumat
mengatakan, seiring dengan pergantian tahun baru, SBY-JK belum memberikan
perubahan yang berarti kepada rakyat karena selama ini beberapa bagian
kebijakan yang ditetapkan tidak terlepas dari pengaruh pihak asing.
Hasanuddin mencontohkan, di tengah meningkatnyan kebutuhan pendapatan negara
untuk membiayai pembangunan, sejumlah aset milik negara justru dilepas ke
perusahaan asing.
Pada bulan Maret 2006, katanya, pemerintah memutuskan menunjuk Mobil Cepu
Limited (MCL) sebagai pimpinan operasi (lead operator) Blok Cepu, salah satu
sumber migas terbesar di tanah air.
Sementara diketahui, MCL merupakan anak perusahaan Amerika Exxon Mobil Oil
Indonesia (EMOI).
"Meski pertamina beberapa kali menyatakan penolakannya tetapi pemerintah tidak
menggubrisnya," katanya.
Selain itu, pengelolaan tambang emas Freeport dan gas di blok Natuna Alpha
Delta yang dikelola pihak asing, teryata tidak memberikan keuntungan kepada
Indonesia.
Hal ini menguatkan kenyataan bahwa negeri ini tidak memiliki kedaulatan atas
pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya sehingga mengakibatkan rakyat
tidak mengalami peningkatan kesejahteraan.
Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, tuntutan sejumlah kalangan di tahun 2006
untuk meninjau ulang kontrak-kontrak pertambangan yang dibuat pada masa Orba
yang disinyalir sarat KKN, seperti Freeport dan Newmont, tidak ditanggapi
serius oleh pemerintahan saat ini.
"Hingga tahun 2006 berakhir, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah maupun DPR
terkait hal tersebut dan isu itu kini hilang dengan sendirinya," katanya.
Hasanuddin menyayangkan, di tengah kemiskinan rakyat Indonesia, pemerintah
malah melepas sebagian aset yang dimilikinya padahal bila dikelola dengan baik,
hal tersebut akan memberikan keuntungan kepada rakyat Indonesia.
Berdasarkan data HTI, angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun mengalami
peningkatan. Pada tahun 2005, jumlah kemiskinan mencapai sekitar 35 juta orang,
2006 meningkat menjadi 39 juta orang. antara/pur
BERITA LAIN Perempuan Harus Jadi
Pelopor Gerakan Ahlak Mulia
TPDI: Terjadi Pengkaplingan Kasus Korupsi Antara Polri, Kejaksaan
dan KPK
Arafah Mendung dan Dingin
Depag Sesalkan Ada Idul Adha Ganda
Timnas Butuh Dua Pekan Amati Kondisi Tanggul Lumpur
Bantuan Terus Mengalir Bagi Korban Lumpur
Jenazah Mayjen Idris Gassing Dibawa ke Jakarta
Harga BBM Industri Naik
Tim Penertiban Maksiat Depok Berhasil "Garuk" 35 PSK
139 Pegawai Pemkot Depok di Mutasi
Edisi Kemarin -->
function load() { lebar = (window.screen.availWidth / 2) - 250;
tinggi = (window.screen.availHeight / 2) - 200; window.open('cahaya.htm',
"",
"toolbar=0,location=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=500,height=286,left="
+ lebar + ",top=" + tinggi); } --> -->
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
