--- charles siahaan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Sepertinya Anda merupakan bagian dari kelompok yang mendulang keuntungan dari Porwanas? Mungkin Anda panitia Porwanas di Kaltim? Kalau benar, saya yakin akan banyak keuntungan finansial yang akan Anda raub dari kegiatan tersebut.
Sebab, sebagai orang Riau, saya mengikuti dari awal tahapan dan proses penyelenggaraan Porwanas dua tahun silam di daerah saya itu. Dananya, jika dibanding dengan Kaltim, hanya Rp 6 miliar. Dengan jumlah itu sudah memunculkan dugaan kasus korupsi yang kasusnya sampai sekarang digantung Polda Riau. Sejumlah eks panitia Porwanas masih belum tenang, karena sewaktu-waktu bisa jadi tersangka korupsi. Konon lagi Porwanas di Samarinda dengan dana Rp 10 miliar, betapa besarnya potensi disalah-gunakan. Di kalangan internalan PWI Riau, meskipun saya bukan anggota PWI, tetapi rekan sejawat saya banyak dari organisasi itu, merebak rumor yang menguatkan memang ada kelompok yang mengambil keutungan besar dari kegiatan tersebut. Kelompok tersebut langsung membeli sejumlah mobil begitu Porwanas usai. Mereka inilah yang berulang kali diperiksa Polda Riau. Anda katakan Porwanas ajang olahraga, bikin sehat sekaligus menunjukkan prestasi di luar kemampuan melakukan investigasi dan membuat berita. Pernyataan Anda ini teramat naif, memangnya untuk bisa olahraga dan bikin sehat harus ikut Porwanas? Harus menggunakan dana rakyat puluhan miliar? (Saya katakan puluhan miliar, karena sesungguhnya Porwanas merampas uang rakyat tak hanya di Kaltim sebagai tuan rumah, tetapi di seluruh Indonesia, di mana seluruh kontingen Porwanas pasti didanai APBD). Ingat Bung Charles, di setiap penyelenggaraan Porwanas selalu ada manipulasi. Banyak atlit profesional, bukan wartawan yang dibekali PWI kartu biru agar bisa bertanding. Keberadaan para wartawan gadungan inilah yang setiap kali Porwanas memicu baku pukul, sebagaimana yang terjadi di Porwanas Riau dua tahun silam. Apakah realita seperti ini yang Anda sebut menyehatkan? Selain itu, sudah saatnya Hari Pers Nasional dan Konvesi Media di-reorinteasi. Karena selama ini pelaksanaanya monopoli PWI, padahal dinegeri ini organisasi wartawan tak sekedar PWI, ada AJI, PJI, IJTI dan lainnya. Ironis, di saat kelompok lain sudah meninggalkan prilaku monopoli warisan Orba, justru PWI masih menikmatinya. Bagi saya, tidak masalah wartawan bikin kegiatan berskala nasional, tetapi sebaiknya jangan Porwanas, sebab kurang nyambung dengan tuntutan profesi. Ubahlah Porwanas menjadi Jambore Wartawan Nasional misalnya. Dengan jambore target kebersamaan jauh lebih bisa dicapai. Selain itu pasti lebih murah, tak perlu mengandalkan uang rakyat untuk penyelenggaraannya. Kalau saya terkesan emosional, memang benar. Betapa tak emosional, karena ada kelompok yang secara terang-terangan menggunakan profesi jurnalistik untuk melakukan panipulasi dan pembodohan dengan menggunakan uang rakyat bermiliyar rupiah setiap dua tahun. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua merenung dengan tulus, tanpa pretensi apapun, terutama pretensi keuntungan finansial, kemudian menjawab dengan jujur, "Apakah benar Porwanas masih harus dipertahankan?" Salam orang riau yang risau ahmad s.udi www.riauterkini.com > Dear, > > Saya melihat ada sikap emosional kalangan yang > mengaku - ngaku sebagai jurnalis "betulan" ketika > membicarakan Porwanas. Uang rakyat, menggerogoti, > korupsi, bodrek, dlsb. Nyaris tidak ada tempat > positif untuk even para "wartawannya" Tarman Azzam > itu. > Padahal, ini kan olahraga. Bikin sehat. Tempat > untuk beradu sehat, sekaligus menunjukkan prestasi > di luar kemampuan melakukan investigasi dan membuat > berita. Kalau uang untuk penyelenggaraanya berasal > dari uang negara yang uang rakyat, pernahkah kita > berpikir bahwa ketika kita naik bis kota, membeli > bensin, kita juga sudah memakan uang rakyat? > Porwanas IX di Samarinda berlangsung selama 10 > hari mulai tanggal 1 - 10 Pebruari 2007, dengan > biaya Rp10 Miliar. Tapi ada agenda lainnya sepeti > menyelenggarakan Hari Pers Nasional (HPN), Konvensi > Media Massa dan Rakernas SIWO. > Bagi (tentu sebagian) rakyat di Kaltim yang > kaya sumber daya alam, penyelenggaraan Porwanas > sebagai even nasional di daerah adalah hal yang > membanggakan. Bukan orang Jakarta, Surabaya dan > Bandung saja yang bisa menjadi tuan rumah, sebab > warga Kaltim juga mampu. Porwanas yang Rp10 M itu > masih sangat kecil dibanding dengan Popnas di Kaltim > yang rencananya menghabiskan Rp24 M dan PON tahun > 2008 yang menelan biaya lebih Rp300 Miliar. > Apa makna dari gaya orang Kaltim yang terkesan > menghambur uang rakyat itu? Atau mengapa uang itu > tidak digunakan untuk membantu orang miskin yang > sangat memerlukan? > Sejarah mencatat, kekayaan alam di Kalimantan > Timur pada masa lalu selalu dihambur-hamburkan oleh > orang - orang di Jakarta. Mereka mengeruk kekayaan > alam, untuk membangun berbagai fasilitas olahraga, > monumen membuat even-even nasional dan > internasional, sehingga Kota Jakarta dan > daerah-daerah di Pulau Jawa berdiri megah. Senjang > dengan daerah-daerah di Kaltim atau Timur Indonesia > yang menjadi sumber duitnya. Karena Jakarta lebih > modern, alhasil media dan juga para jurnalisnya > menjadi lebih pintar-pintar karena memang kondisinya > sebagai "penikmat" hasil uang kerukan daerah itu. > Jadi, sebenarnya terlalu pagi kalau kita > berbicara tentang uang rakyat dan siapa yang memakan > uang rakyat. Ketika otonomi daerah bergulir, Kaltim > dan daerah kaya lainnya seperti Riau sebenarnya > hanya mendapat kurang dari 10 persen dari hasil > PDRB-nya. Bayangkan, dari Rp160 Triliun PDRB, yang > kembali ke Kaltim dalam wujud APBD Provinsi dan 13 > Kota serta Kabupaten, hanya sekitar Rp13 Triliun. > > Oke, sekian dulu. Terima kasih. > Salam dari Samarinda > > > Charles Siahaan > > ===
