Berikut sedikit bocoran buat mas anantö yang dengan terlalu bersemangatnya mengatakan pemerintahan pak Nur tidak becus, hehehe.
Ini baru sedikit. Nantikan hasil review secara lengkap di media Depok-Post. --wqs Powered by Gentoo! _____ Subject: e-announcement Depok terbaik versi KPK Kok ini tidak banyak yang bahas? Tranparansi menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian (besar?) birokrat pemkot dan anggota DPRD yang menentang Pak Nur. Agung W Silakan baca berita di bawah ini: Pengadaan Barang dan Jasa Nur Mahmudi Klaim Depok Paling Konsisten Jakarta, 5 Januari 2007 11:56 Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, mengaku telah mendapatkan hasil evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok adalah yang paling konsisten dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e- Announcement) "Hasil evaluasi dari KPK, pada bulan Nopember yang lalu terhadap daerah-daerah, Pemkot Depok dianggap yang paling konsisten dalam statusnya uji coba," kata Nur Mahmudi, kepada wartawan, di kantor KPK, Jakarta, Jum`at (5/1). E-Announcement, sebuah aplikasi baru yang dirakit oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Aplikasi yang diluncurkan pada Jum`at (5/1) di Jakarta ini, merupakan aplikasi yang didukung KPK, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah secara online. "Uji coba e-Announcement ini, (Pemkot Depok) dinilai yang paling banyak mengumumkan materi-materi di dalam pengadaan barang dan jasanya," tambah Nur Mahmudi dengan bangga, kendati ia mengaku tidak mengetahui secara detil nilai dari pengadaaan barang dan jasa secara online tersebut. E-announcement, aplikasi online yang dapat diakses melalui www.pengadaannasional-bappenas.go.id, yang menyajikan informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa ini, rencananya bakal dilaksanakan di semua instansi pemerintah. Seara garis besar, aplikasi ini menampilkan tiga pengumuman. Pertama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kedua, rencana paket kegiatan pengadaan barang dan jasa --termasuk nilainya dalam satu tahun anggaran-- di awal tahun anggaran. Ketiga, pengumuman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan penyedia barang dan jasa melalui prosedur pelelangan. Diharapkan, dengan adanya e-Announcement ini, peningkatan transparansi untuk menekan peluang korupsi dan penyimpangan lainnya, dapat diminimalisir. Dalam pengoperasiannya, e-Announcement dikelola oleh Bappenas. Sedangkan dukungan teknis dan supervisi dilakukan oleh Depkominfo. [EL] http://www.gatra. <http://www.gatra.com/artikel.php?id=100937> com/artikel.php?id=100937 Pemkot Depok Ikut "e-annoucement" Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra DEPOK, KOMPAS - Pemerintah Kota Depok merupakan satu dari 24 peserta yang ikut dalam "e-annoucement" atau pengumuman rencana pengadaan secara elektronik yang diluncurkan secara resmi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (5/1). Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma'il kepada pers Jumat siang di ruang kerjanya mengatakan, ini upaya pemkot menciptakan pemerintahan yang transparan dan bersih. Nur Mahmudi hadir di gedung KPK, memenuhi undangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. "Depok termasuk proyek percontohan pelaksanaan e-announcement, kerja sama dengan KPK. Sosialisasi telah dilaksanakan 24 Februari 2006 di Balai Kota Depok," kata Nur Mahmudi, didampingi Kepala Informasi dan Komunikasi Dani Kondani. Data yang dikeluarkan Direktorat e-Goverment Departemen Komunikasi dan Informatika menyebutkan, sampai 27 November 2006, Pemkot Depok tertinggi dalam jumlah rencana pengadaan yang diumumkan, dibandinkan dengan 23 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menerapkan e-annoucement, dengan 315 pengumuman. Nur mengatakan e-announcement dapat menyelamatkan uang negara. Di Depok misalnya, gedung dinas-dinas bertingkat yang sedang dibangun saat ini, dalam HPS atau harga perkiraan sendiri senilai Rp 6,9 miliar. "Ternyata setelah diumumkan lewat e-announcement, nilainya bisa Rp 5,9 miliar," kata Nur Mahmudi. Ini dilakukan secara transparan dan terbuka, dapat diikuti lebih dari 10 peserta bahkan sampai 60 peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Nur, jika e-announcement diterapkan sunguuh-sungguh oleh seluruh instansi pemerintah seluruh Indonesia, uang negara yang dapat diselamatkan puluhan triliun dari sektor pengadaan barang dan modal. "Jumlah itu kan bisa saja digunakan untuk kenaikan gaji PNS," kata Nur mengutip Ketua KPK Taufiqurahman Ruki. Instansi pemerintah di Indonesia yang menerapkan e-announcement hingga November lalu adalah KPK, Depkomfindo, Menristek, BPPT, Bepeten, Batan, Depkeu, Depnakertrans, Pemkot Depok, Pemprov DKI, Pemprov NAD, Pemkot Banda Aceh, Pemkab Aceh Barat, Pemkot Lhkoseumawe, Pemprov Gorontalo, Pemkab Aceh Timur, Pemkab Aceh utara, Deptan, Pemprov Sumbar, Depkes, Pemkot Bekasi, Pemkot Denpasar, Pemprov Jatim, dan Pemprov Kaltim. http://kompas. <http://kompas.com/ver1/Nasional/0701/05/155356.htm> com/ver1/Nasional/0701/05/155356.htm Transparansi lelang `Antisipasi APBD bocor' MARGONDA, MONDE: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Taufiqurrahman Ruki mengatakan dari sekitar 60% pengeluaran negara untuk belanja barang/jasa, 10%-50% diantaranya mengalami kebocoran. Dia mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan Bank Dunia dalam Country Procurement Assessment Report (CPAR) pada 2001. Hal serupa dituturkan Walikota Depok Nur Mahmudi kepada pers di Balaikota kemarin seusai menghadiri peresmian pengumuman rencana pengadaan secara elektronik (e-announcement) di gedung KPK, Jl Veteran Jakarta. "Artinya dari dana yang tersedia untuk penyediaan barang jasa pemerintah Rp118,5 triliun pada APBN 2006, sebanyak 25%-nya mengalami kebocoran. Ini belum termasuk dana di pemerintah daerah dan BUMN. Sekitar 25% APBN kita bocor," katanya. Sementara itu Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan pihaknya memperkirakan potensi penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa publik secara terbuka dan transparan akan menghemat APBN dan APBD di seluruh pemda di Indonesia hingga Rp45 triliun-Rp90 triliun pada 2007.(m-7) http://www.monitord <http://www.monitordepok.com/news/depokrasi/11044.html> epok.com/news/depokrasi/11044.html
