REFLEKSI: Kalau makanan jemah haji [katering] disubkontrakkan maka tentu
sekali harganya lebih murah harganya dari harga yang dibayar oleh jemah haji.
Selain itu bila ada berapa subcontractor antara yang pertama dan memasak
makanan berarti harga makanan menjadi jauh lebih dengan begitu tentunya
berpengaruh pada kualitas makanan.
RIAU POS
Penyebab Kegagalan Pendistribusian Makanan Armina
Kamis 11 Januari 2007
Jamaah Dilayani Katering Subkontrak
Penyebab kegagalan pendistribusian katering di Arafah Mina (Armina)
terkuak. Ketua Komisi VIII DPR-RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR-RI
Hasrul Azwar menyebutkan, rekanan Depag Ana for Development (AFD), telah
mensubkontrakan pelayanan katering Armina bagi jemaah haji Indonesia kepada
perusahaan lainnya, yaitu Suraya Fatani. Laporan JPNN, Jakarta
Nilai subkontrak itu sebesar 14 juta riyal, lantas yang baru dibayar 7
juta riyal. Ana Katering telah mensubkontrakkan kepada Suraya Fatani," kata
Hasrul Azwar seperti dikutip Media Center Haji (MCH). Hasrul diwawancarai di
Bandara King Abdul Aziz, Jeddah saat hendak pulang ke tanah air, kemarin.
Hasrul mengaku mengetahui informasi tersebut dari media massa lokal, Al-Madina.
Menurut harian tersebut, kata Hasrul Azwar, 300 pekerjanya dijanjikan
Suraya Fatani menerima 2.000 riyal selama seminggu bekerja. Janji itu belum
teralisasi, sehingga pekerjanya melaporkan Suraya Patani kepada kapolda Mekkah
dan mereka telah diterima. Foto pekerja itu dimuat oleh Al Madina ketika
diterima pimpinan kepolisian di Makkah, ujarnya.
Hasrul menilai, soal kasus katering Arafah ini, kesalahan terbesar ada
pada kita. Selama ini yang mengelola katering 75 maktab untuk 189 ribu jemaah.
sekarang dikelola oleh sebuah katering swasta untuk memenuhi jumlah yang sama.
Malah ada informasi, tolong dicek Ana Katering itu bergerak dibidang pakan
ternak di Riyadh. Tidak pengalaman mengelola katering sama sekali," ucapnya.
Soal adanya unsur sabotase, kata Hasrul, terlalu terburu-buru kita
menyatakan adanya sabotase dari maktab. Ini miss manajemen kita sendiri. "Kita
yang salah urus. Saya terkejut ada temen dari Jakarta yang bilang ada sabotase
dari Muassasah dan Maktab. Jangan terburu-burulah untuk menuduh itu," tegasnya.
Hasrul sendiri merupakan Tim Pengawas Haji DPR-RI yang paling akhir
meninggalkan Arab Saudi, semula dia inggin menunggu kedatangan Tim Investigasi
Haji bentukan Presiden SBY, untuk menyampaikan berbagai masukan bagi tim
tersebut. Namun hingga Selama malam, tim investigasi itu belum
mengkonfirmasikan kepastian kedatangannya ke Arab Saudi. Menurut Hasrul, tim
tersebut belum keluar visanya.
Sementara itu, Ketua Muasasah Asia Tenggara, Ali Yasin, menyatakan siap
dipertemukan dengan semua pihak terkait tuduhan sabotase terhadap muasasah yang
mengakibatkan gagalnya katering untuk jamaah haji Indonesia di Arafah-Mina
(Armina) pada 28 Desember 2006 lalu.
Ali mengatakan pertemuan dengan semua pihak termasuk dengan perwakilan
Depag di Jeddah dan perusahaan katering AFD untuk menjelaskan kegagalan
katering di Armina. Lebih baik muka bertemu muka dari pada melempar tuduhan di
belakang, katanya di Makkah, kemarin.
Pertemuan tersebut, kata Ali, akan membuat masalah kegagalan katering
tersebut menjadi lebih jelas. Tak ada lagi prasangka yang timbul di antara
semua pihak yang terkait. Saya siap untuk menjelaskan berita tentang sabotase
tersebut, katanya.
Menurut Ali, ia juga siap memberikan keterangan kepada tim investigasi
katering yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Ia akan memaparkan semua hal
yang terkait dengan katering di Armina termasuk tuduhan sabotase.
Meski demikian, Ali menyatakan bahwa dalam konteks ini pihaknya dalam
posisi menunggu. Ia tak akan berinisiatif mengundang pihak-pihak yang terkait
untuk memberikan penjelasan.
Ali mengatakan bahwa apa yang terjadi di Arafah-Mina adalah kesalahan
misi haji Indonesia. Mereka, kata dia, memilih perusahaan katering yang pada
akhirnya tak mampu menyediakan makanan dan menyebabkan jamaah menahan lapar
selama di Arafah-Mina.
Menurut Ali, sebenarnya 6 bulan sebelumnya pemerintah Indonesia dan
muasasah melakukan kesepakatan. Namun sebulan sebelum penyelenggaraan haji
kesepakatan itu kemudian dibatalkan.Ini keputusan Depag hingga menyebabkan
jamaah kelaparan, katanya. (agm
