Dear Bung Danny,
tolonglah sampaikan kepada yth Pak Santoso agar melihat di kamus,
saya kira harusnya fait accompli "sesuatu yang telah accomplished"
jadi bukan d'accompli. Maaf!
Sekait isi tulisan, kita pertahankanlah batas-batas RI seperti yang ada kini,
saya yakin punya latar belakang historis yang kuat. Imperatifnya siapa
saja yang sedang pegang kekuasaan di RI harus membuat Papua cepat
tumbuh secara ekonomi, namun jangn sampai hancur ranah ekologinya.
Selebihnya saya sangat setuju dengan isi. Papua telah
jadi Negara Freeport! Mungkin ini awal terkepingnya RI.
Karena baru saja "Negara Exxon" diperluas dari Natuna
ditambah Blok Cepu! Hebat Ranesi!
DM
Danny Lim <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Radio Nederland Siaran Indonesia - Ranesi
http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/kabar_papua051117/negara_freeport_abs060303
'Negara Freeport' Sebuah Tragedi Fait Daccompli Kolom Aboeprijadi
Santoso
03-03-2006
Papua adalah sinonim dari tragedi fait daccompli. Papua sering terjebak ke
dalam kondisi yang dipaksakan dunia luar yang kemudian seolah tak mungkin
berubah lagi. Pertama, Belanda datang, kedua, sebagai bagian Hindia-Belanda,
dia masuk ke dalam republik, tapi dengan cara yang curang, namun dianggap absah
oleh dunia. Nah, fait daccompli yang ketiga adalah operasi perusahaan raksasa
yang mengikat kepentingan politik dan ekonomi lokal dan (multi)-nasional, yang
membawa sumberdaya besar bagi semua pihak kecuali rakyat setempat, tapi juga
membawa musibah multidimensional bagi rakyat dan negeri tsb. Tragedi ini
bernama Freeport.
Tak tinggal diam
Dua minggu lamanya Papua berkemelut. Mulanya, sejumlah pendulang emas di
kawasan operasi perusahaan tambang tembaga dan emas raksasa Amerika, Freeport
McMoRan Copper and Gold Inc. ditahan. Selidik punya selidik, ternyata mereka
didatangkan dan giat di situ berkat upaya satuan tentara yang bertugas mengawal
perusahaan Freeport. Jadi, penambang ilegal ini digiring oleh tentara yang sama
yang mendatangkan mereka? Alasannya, mereka dituduh OPM, Organisasi Papua
Merdeka. Lhaa, kalau mereka OPM, mengapa didatangkan ke situ? Orang luar, orang
Jakarta, orang di rantau, mereka yang suka memakai NKRI sebagai slogan
belaka, biasanya sudah puas dengan dalih ada OPM. Sah, kan, sebab itulah yang
merongrong NKRI, mau alasan apa lagi? Namun dalih OPM adalah untuk
menunjukkan indikasi ketidakamanan, dan ketidakamanan adalah alasan untuk
menaikkan rekening jasa keamanan kepada Freeport.
Rakyat Papua yang mengenal denyut dinamika yang berkembang di Papua, sudah
lama tahu. Yang menarik, kali ini mereka tidak diam. Itu skenario tentara
selama puluhan tahun di Papua, katanya. Mereka membuka suara, tidak hanya di
media, tapi turun ke jalan. Tidak hanya di Wamena, tapi di Nabire, Jayapura,
Manokwari, Makasar, Yogyakarta dan Jakarta. Mereka menuntut Freeport ditutup
karena memprotes skenario yang disebut praktek Negara Freeport.
Hampir identik dengan Orba
Negara Freeport? Perusahaan yang mengelola salah satu pertambangan emas
terbesar di jagad ini memang bukan sekadar suatu badan usaha. Letaknya amat
rumit, terpencil di dataran tinggi Grasberg, lereng Pegunungan Tengah.
Sejarahnya istimewa inilah investasi modal asing pertama yang dilakukan Orde
Baru yang kontraknya bahkan diteken semasa status Papua (Irian Barat) masih
mengambang, yaitu 1 April 1967, ketika menantikan plebisit PBB, Pepera
(Penentuan Pendapat Rakyat), pada 1969. Sekarang, menurut laporan harian The
Australian pendapatan Freeport sepanjang tahun lalu mencapai US $ 4,2 milyar,
dengan laba sebesar US$ 934,6 juta. Jika negara Orde Baru membuka riwayat
politiknya dengan tragedi besar pembantaian 1965-66, dia mengawali akumulasi
sumberdaya ekonominya dengan langkah Freeport di Papua.
Freeport bukan sekadar tragedi fait daccompli, dia datang bersamaan dengan
Orde Baru yang tampil dengan kendali militer NKRI yang sentralistis. Markasnya
di Louisiana, AS, beroperasi di tengah rimba Papua sebagai sosok pertama yang
memasuki kawasan Grasberg. Tak seorang pun wartawan pernah memasuki kawasan
tsb. Jadi lereng Grasberg itu hanya bisa dilihat lewat Google. Sepanjang
riwayatnya Freeport telah menggaruk keuntungan yang menjadi sumber pendapatan
ketiga terbesar bagi republik ini, serta menjadi pemasok kekayaan Keluarga
Besar Soeharto dan tentara. Sejak 1980an, berkat tampilnya menantu Soeharto,
Mayjen Prabowo, maka Freeport membayar Kodam, dan satuan tentara dan polisi
yang menjaga kawasan Freeport, suatu hal yang terlarang menurut hukum Amerika
tapi absen dalam hukum Indonesia.
Oleh karena itu, Freeport tidak pernah beroperasi secara transparan. Masuk
akal. Sebab Freeport juga bagian dari mekanisme Orde Baru. Dia hampir identik
dan operasinya hanya dimungkinkan oleh rezim Orde Baru dengan pola
sentralismenya NKRI. Karena itu, suka atau tidak, Freeport adalah semacam
negara sendiri.
Berkat Google, kita tahu, para pendulang atau orang luar, bahkan penduduk
lokal, pun, mustahil dapat memasuki kawasan operasi Freeport yang tinggi di
pegunungan dan dijaga ketat tentara - kecuali apabila para pendulang itu dibawa
serta oleh tentara pengawal Freeport. Dan tentara di sana, di kawasan Freeport
itu, adalah semacam Tuhan, ujar pengamat Papua Dr. Benny Giay. Berkat laporan
The New York Times Desember lalu, kita tahu, betapa besar privilege yang
dinikmati Freeport sejak masa Orde Baru hingga kini melalui kontraknya yang
miring.
Tuntuntan peninjauan ulang kontrak
Sekarang rakyat Pegunungan Tengah itu marah. Timbul gerakan-gerakan rakyat yang
semula terilhami oleh pejuang hak-hak sipil Amerika Martin Luther King dan
bergerak aktif di Papua maupun di kota kota di Jawa dan Sulawesi. Kali ini
mereka marah terhadap Freeport dan tentara yang berkuasa di Freeport. Beberapa
bulan lalu, Wagheke, seorang anak laki penduduk setempat ditembak mati dan
pelakunya, seorang prajurit TNI, dihukum ringan. Lebih menyakitkan rupanya
adalah penahanan belasan orang yang bersama Antonius Wamang dituduh terlibat
pembunuhan warga Amerika dan para guru sekolah di dekat Timika, Agustus 2002.
Menurut laporan Kapolda kala itu, I Made Mangku Pastika, pelakunya adalah
sejumlah anggota TNI, tetapi ketika Amerika terus menekan Jakarta agar menahan
dan mengadili para pelaku, Jakarta menyodorkan Wamang dan sejumlah warga Papua
lain, bukan para pelaku sebenarnya.
Rangkaian inilah yang rupanya kini bermuara pada protes Pegunungan Tengah
yang menuntut Freeport ditutup. Pemerintah Jakarta tentu tak mau mendadak
kehilangan sumberdaya yang mahal, tapi Freeport pun tentu tak mau kehilangan
nilai investasinya yang sebesar 12 milyar dolar. Kembali Papua terjebak fait
dáccompli. Maka, pantaslah jika tuntutan Papua Tengah itu kini sedikitnya
diterjemahkan menjadi tuntutan peninjauan kembali kontrak RI dan Freeport.
Duuuh, Freeport!
--------------------------------------------
Reaksi:
Hening Tyas Sutji, 04-03-2006 - Indonesia
Kontrak karya Freeport yang terahkir telah ditandatangani oleh Soeharto
sebelum lengser dari jabatannya sebagai presiden RI tahun1997, dengan masa
kontrak penambangan selama 30 tahun. Ini gila memang...., biasanya kontrak
karya Freeport diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Apakah dalam hal ini SBY
akan berani melakukan renegosiasi kontrak ulang?. Mengingat konsekuensinya amat
berat. Karena SBY akan berhadapan dengan banyak pihak yaitu birokrasi,elit
politik/ekonomi dan tentara yang selama ini paling menikmati biaya siluman yang
diberikan oleh Freeport. Kontrak ulang akan punya konsekuensi dipangkasnya
biaya siluman ini untuk dikompensasikan pada kontrak baru yang lebih adil bagi
pemerintahan Indonesia dengan jaminan keamanan Freeport ada dipundak SBY.
Apakah SBY akan mampu memenuhi tuntutan renegosiasi kontrak ulang, ketika
jaminan keamanan, tentara, elit politik/ekonomi, birokrasi tidak sepenuhnya
dibawah kekuasaannya?. Ini bak buah simalakama, tetapi SBY harus mampu
membuat solusi segera demi tegaknya good governance dan good corporate
governance, issu yang membawa dia pada popularitas dan kepercayaan rakyat
hingga saat ini.
---------------------------------
Don't get soaked. Take a quick peak at the forecast
with theYahoo! Search weather shortcut.
