Quote: ".. Selain itu merebaknya dana asing ke capres juga dipicu pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bank Indonesia, Yunus Husein, yang mensinyalir adanya dana sebesar 50 juta dolar AS yang masuk ke rekening capres-cawapres tertentu.
Terhadap laporan itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga Ketua Kelompok Kerja Dana Kampanye Mulyana W Kusumah mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi langsung ke PPATK. Termasuk, meminta penjelasan dari LSM-LSM yang pernah melansir kabar adanya dana asing untuk pasangan capres-cawapres tertentu. .." Apakah Mulyana 'ditangkap' tempo hari, karena ada kaitan dengan masa lalu-nya yang 'cukup berani' ini? Soalnya, anggota" KPU yang lain sehat wal-afiat aja tuh.. gak pernah disentuh hukum.. :-P Lantas bagaimana kelanjutan kabar tersebut ? Bener apa 'gak sih? Atau cuma TST & akhirnya dibiarkan saja 'menguap'/menghilang, mengharapkan orang lupa (atau bahkan TIDAK TAHU)? :-( Wassalam, Irwan.K http://www.gatra.com/2004-09-01/versi_cetak.php?id=45142 *NASIONAL* *[ GATRA Printed Edition ]* ------------------------------ Manullang: Sulit Buktikan Dana Asing buat Capres Jakarta, 1 September 2004 13:34 Pengamat intelijen AC Manullang mengatakan, pihak-pihak yang mencoba melacak aliran dana asing ke rekening calon presiden (capres) akan mengalami kesulitan menemukan bukti-bukti konkrit. Namun hendaknya tetap diteruskan upaya-upaya untuk menyelidikinya. "Sulit untuk membuktikanya, karena masuknya dana asing itu tidak begitu saja, tetapi melalui rekening antar lembaga-lembaga tertentu dan tidak saling mengetahui. Barulah setelah itu masuk ke LSM-LSM," kata AC Manullang di Jakarta, Rabu. Kendati demikian, doktor sosiologi politik lulusan Universitas Mainz Jerman itu mengatakan, perlu dilakukan langkah-langkah serius untuk membuktikan keberadaan dana asing untuk mendukung capres itu. Mantan Direktur Bakin tersebut mensinyalir dana asing berasal dari AS yang kemudian ditransfer ke Singapura atau Thailand, baru kemudian ke Indonesia, misalnya melalui Batam. "Prosesnya tidak sesederhana yang dikira banyak orang," ujarnya. Ketika didesak lembaga mana saja yang menerima sumbangan itu, Manullang enggan menjelaskannya. Tapi menurutnya, penerima dana tidak semuanya tampil partisan. Sebaliknya, banyak di antaranya yang kelihatan netral dan independen. Sejumlah lembaga survei Pemilu disinyalir menerima dana tersebut, bahkan salah satu di antaranya untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) SBY sendiri membantah berkali-kali telah menerima bantuan asing, seperti yang disampaikannya saat berkunjung ke kantor berita *Antara* beberapa waktu lalu. Bahkan saat melakukan verifikasi kekayaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (31/8), SBY kembali menegaskan, dirinya tidak pernah menerima dana dari Amerika sebesar 50 juta dolar AS. "Saya pastikan, apalagi pada tingkat saya, bahwa itu nol besar. Tidak ada satu dolar pun atau satu rupiah pun bantuan dari negara luar, seperti yang dituduhkan dari Amerika Serikat, yang diterima oleh Partai Demokrat maupun saya pribadi," ujarnya. Tanggapan SBY terkait dengan analisis AC Manullang sebelumnya, bahwa Amerika mendukung capres militer. Selain itu merebaknya dana asing ke capres juga dipicu pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bank Indonesia, Yunus Husein, yang mensinyalir adanya dana sebesar 50 juta dolar AS yang masuk ke rekening capres-cawapres tertentu. Terhadap laporan itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga Ketua Kelompok Kerja Dana Kampanye Mulyana W Kusumah mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi langsung ke PPATK. Termasuk, meminta penjelasan dari LSM-LSM yang pernah melansir kabar adanya dana asing untuk pasangan capres-cawapres tertentu. "Jika memang terbukti ada transaksi dana dari luar negeri kepada capres-cawapres tertentu, sanksi untuk pasangan yang melanggar itu adalah pembatalannya sebagai peserta," jelas Mulyana. *[Tma, Ant]* ------------------------------ *URL: *http://www.gatra.com/2004-09-01/versi_cetak.php?id=45142 On 1/15/07, MTI <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pelaku Transaksi Mencurigakan Kebanyakan Pejabat JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pejabat negara mendominasi transaksi keuangan mencurigakan selama 2003-2006. Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, dari 433 kasus, sebanyak 178 kasus merupakan transaksi keuangan kasus dugaan korupsi atau penggelapan uang. "Korupsi atau penggelapan uang itu sebagian besar dilakukan pejabat," katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan Departemen Keuangan di Jakarta kemarin Korupsi itu, kata Yunus, dilakukan pejabat di departemen dan institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, dia enggan memerinci identitas lembaga pemerintah tersebut. "Tak etis kalau saya sebutkan nama departemen atau orangnya," ujarnya. Dia mengatakan 433 kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 400 triliun tersebut sudah diserahkan kepada penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Ada 12 kasus besar korupsi yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kasus-kasus ini luar biasa dan tidak bisa disidik kejaksaan dan polisi." Yunus tidak menyebutkan secara detail kasus besar itu. Dia hanya mengatakan, "Ada satu kasus yang berhubungan dengan pejabat Tentara Nasional Indonesia." Dari ratusan kasus yang sudah disidangkan, hanya delapan kasus yang diputus dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Saya berharap ke depan lebih intensif lagi," kata Yunus. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mencegah dan memberantas korupsi di departemen, perlu diketahui aliran dana yang digunakan para pejabat. Sebab, kerap kali koruptor mencuci uang hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan identitasnya. "Kami harus bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk lembaga antipencucian uang yang paham soal ini," katanya. Menurut Sri Mulyani, pencegahan korupsi sangat penting untuk mengamankan penerimaan negara dan mencapai kesinambungan fiskal. Selain itu, kerja sama dengan lembaga antipencucian uang akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk membawa temuan penyimpangan di departemen, terutama Departemen Keuangan, ke wilayah hukum. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Permana Agung menjelaskan, sampai akhir 2006, ada sekitar 8.000 kasus dugaan penyimpangan senilai Rp 4 triliun di Departemen Keuangan yang belum dapat diselesaikan. Sebagian besar penyimpangan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea-Cukai. "Masih didalami apakah ada indikasi pencucian uang atau tidak," katanya. Dia menambahkan, pada 2006, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan kembali menemukan 36 penyimpangan. Sebagian besar penyimpangan berupa pelanggaran sistem dan prosedur. "Saat ini kasusnya masih diteliti." ANTON APRIANTO Sumber: Koran Tempo - Sabtu, 13 Januari 2007 ++++++++++
