Hak mengemukakan pendapat termasuk demo dijamin oleh hukum, juga oleh
keadaban modern. Tetapi rakyat seperti Hariman dkk terbentur jalan buntu,
karena memang kebanyakan dimana saja demo tidak dapat secara UUD dan UU
menjatuhkan pemerintah. Kecuali yang besar-besaran. Bisa lalu parlemen atau
dikita MPR terpaksa meng impeach Kepala Negara. Ini resiko sistem yang
"executive very heavy". Seperti kata Taufik Kiemas ibaratnya pemerintah
tidur-tiduran juga tak dapat diturunkan. Karena itu bukan kesalahan yang
menurut definisi dalam UUD.
Namun tidak berarti rakyat lapar dan intelektual termasuk mahasiswa yang
punya empati lalu ikut tidur juga. Demo saja terus! Ini kan juga bentuk
oposisi, meski dijalanan. Karena oposisi yang di DPR juga macet dijalan buntu.
Sebab kalah suara oleh para pendukung SBY-JK yang berbuat, atau tidak berbuat,
semaunya itu.
Jadi demokrasi kita? Macet total!
Lima tahun waktu yang lama untuk yang menderita segala kekurangan. Namun
waktu yang cukup nyman untuk perusahaan asing dan penguasa untuk melipatkan
hartanya. Semuanya 'kan serba relatif?
Kagum untuk Hariman yang mau bermandi terik matahari, sedang Marsilam duduk
sejuk diruang ber AC dan bersekretaris sambil membisiki Pak SBY bahan-bahan
untuk "never ending talking".
DM
Kamis, 18 Januari 2007
Demokrasi
Ketidakpuasan Rakyat Harus Diatasi Pemerintah Jakarta, Kompas -
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menanggapi secara
berlebihan demo cabut mandat yang dilakukan Hariman Siregar dkk, Senin, 15
Januari lalu. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi penuh untuk mengatasi
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Pandangan itu
disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Presiden Partai
Persatuan Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI
Perjuangan Taufik Kiemas dalam kesempatan terpisah kepada pers di Jakarta,
Selasa dan Rabu (17/1). Istana memberikan respons keras atas demo cabut
mandat yang dilakukan Hariman Siregar untuk memeringati 33 tahun Malapetaka 15
Januari. Juru bicara Presiden Andi Mallarangeng menilai demo cabut mandat itu
tidak konstitusional. Sehari setelah itu, Menko Polkam Widodo AS dan Kepala
Badan Intelijen Negara Sjamsir Siregar bertemu dengan sejumlah purnawirawan
TNI. Usai
pertemuan, muncul isu soal makar dan "Dewan Revolusi". Menurut Ryaas,
tanggapan presiden terhadap aksi demo semakin membuat langkah Hariman yang
sebetulnya tidak signifikan menjadi terkesan penting. Ryaas mengakui tema
demo yang diusung Hariman terkesan mengerikan karena mengangkat tema pencabutan
mandat. Tapi, dia berpendapat, sesungguhnya tema itu hanya untuk menarik
perhatian dan bersifat hiperbolik. "Tema itu sama hiperboliknya dengan tema
'Indonesia Menangis'," ucapnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono
senada. "Demo itu tidak perlu disikapi berlebihan. Toh posisi Presiden dan
Wakil Presidan kuat karena dipilih rakyat. Pemerintah bisa dijatuhkan hanya
kalau melanggar hukum," ujar Agung yang kemarin bertemu Ketua Partai Hanura
Jenderal (Purn) Wiranto. Pemilu 2009 Taufik Kiemas, tokoh sentral PDI
Perjuangan -- partai yang menyatakan beroposisi terhadap pemerintahan Presiden
Yudhoyono -- juga mengatakan pemerintahan Yudhoyono-Kalla tak bisa
dijatuhkan di tengah jalan. "Kalau untuk menjatuhkan, tunggu Pemilu," ucap
Taufik. Taufik menyarankan pemerintah tenang karena apa yang terjadi
merupakan konsekuensi berdemokrasi. "Sejak jaman Habibie sampai Ibu Mega,
didemo tenang-tenang aja. Tidak ada yang ribut-ribut," paparnya. Ditanya pers
soal kritikan balik pemerintahan Yudhoyono-Kalla terhadap Megawati, Taufik
hanya berkomentar singkat. "Sekarang kan rakyat semua tahu. Kerja juga nggak
apa-apa, pemerintah tidur-tiduran juga nggak apa. Mau ke luar negeri sebulan
juga nggak apa-apa. Tapi, sembilan bahan pokok murah nggak? Biar bilang 24 jam
kerja tapi sembilan bahan pokok nggak murah, dianggap tidak bekerja menurut
rakyat," paparnya. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin
berpendapat, pemerintahan Yudhoyono-Kalla perlu diberi kesempatan menyelesaikan
pemerintahan hingga tahun 2009, demi mempertahankan budaya demokrasi. Ajang
Pemilu 2009, menurut Din, bisa dimanfaatkan untuk meninjau kekurangan
yang ditunjukkan pemerintahan saat ini. “Beri kesempatan pada pemerintah.
Kalau ternyata ada kekurangan dan kelemahan, bisa ditinjau lagi pada pemilu
yang akan datang. Yang penting, budaya demokrasi harus kita bangun," ujarnya.
Aksi cabut mandat terlebih yang mengarah pada pemakzulan politik (political
impeachment) tidak bisa dilakukan di saat pemerintahan yang sah tengah
berjalan. Namun di sisi lain, menurut Din, pemerintah juga tidak boleh menutup
mata dan telinga terhadap kritik masyarakat. Sementara itu, Ketua MPR Hidayat
Nuwarhid menilai wacana pencabutan mandat kebablasan. Ia mengatakan, jangan
sampai wacana itu ditunggangi dan asal beda sehingga membuat demokrasi menjadi
anarki. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi menilai di masa
pemerintahan Orde Baru gerakan mencabut mandat, yang diusung Hariman Siregar,
bisa dikategorikan sebagai kegiatan makar karena dianggap ingin menjatuhkan
pemerintahan yang sah. Akan tetapi karena manuver politik seperti itu
terjadi sekarang, Muladi menilai kejadian seperti itu dianggap tidak lebih
dari sekadar "riak-riak kecil" dalam kehidupan berdemokrasi yang sama sekali
tidak akan berdampak apa pun kepada pemerintahan. Adapun Ketua Partai
Demokrat Anas Urbaningrum, menilai, justru merupakan "ketidakwajaran ganda"
jika ada pihak yang menilai wajar atas gerakan atau demonstrasi cabut mandat.
Dalam ukuran demokrasi, pemikiran tersebut cenderung sesat dan tidak memberikan
pendidikan politik yang baik kepada rakyat, bahkan cenderung menyesatkan.
Dalam demokrasi, pergantian kekuasaan mesti dilakukan secara damai dan berkala,
bukan dengan jalan yang bisa mengundang kekerasan dan perebutan kekuasaan di
tengah jalan. Untuk kepentingan demokratisasi dan masa depan bangsa, jauh
lebih terhormat jika para tokoh yang bicara tentang cabut mandat itu
mempersiapkan diri untuk Pemilu 2009. "Rakyat akan menjadi juri yang adil,
apakah mereka dipercaya atau tidak," tutur Anas. (sut/dik/dwa/dwa/eki/che)
---------------------------------
TV dinner still cooling?
Check out "Tonight's Picks" on Yahoo! TV.
