Media Release,  21 Januari 2007
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
website: http://www.fspi.or.id   <http://www.fspi.or.id>  email:
[EMAIL PROTECTED]

Bangun Dunia Tanpa IMF, Go To Hell Rato!

Menyikapi kedatangan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF),
Rodrigo Rato, ke Indonesia pada tanggal 23-24 Januari 2007, Federasi Serikat
Petani Indonesia (FSPI) dengan tegas menolak agenda ini. Indonesia sudah
cukup diintervensi IMF sejak Letter of Intent (LoI) 1997 hingga Post Program
Monitoring (PPM).

Sekretaris Jenderal FSPI, Henry Saragih menyatakan, "Pada masa itu, IMF
telah melanggengkan praktek kejahatan kemanusiaan dengan pemiskinan,
kekerasan, dan praktek genosida secara terselubung terhadap rakyat. Atas
kenyataan tersebut, IMF dan Bank Dunia adalah pelaku utama kejahatan
kemanusiaan di dunia." Tercatat pula liberalisasi tata dagang beras,
pengebirian peran Public Service Obligation (PSO) Bulog, dan privatisasi
sumber daya rakyat (UU Sumber Daya Air, UUK 13/2005) diimplementasikan atas
rekomendasi IMF.

Kedatangan Rodrigo Rato sendiri tidak lain hanya untuk menyelamatkan IMF
dari kebangkrutan. Dengan mengadakan pertemuan tertutup bersama sejumlah
pebisnis, akademisi dan pemerintah, IMF berharap bisa mengatasi kesulitan
internal keuangannya. Dalam catatan tersendiri, IMF ternyata mengalami
kerugian sekitar SDR 70 juta (US$ 105 juta). Agenda pertemuan di Indonesia
adalah pilihan rejim moneter ini untuk bergantung pada suku bunga global.
Menurut sumber IMF, tingginya suku bunga ini dapat menyelamatkan keadaan
keuangan mereka.

"Dengan ini, Indonesia akan didorong kembali ke arah spekulasi sektor
finansial", lanjut Henry. Tak pelak lagi, sektor riil terancam tak terurus.
Agenda IMF ini juga dinilai tidak ada signifikansinya sama sekali dengan
bergeraknya sektor pertanian, industri kecil dan menengah, yang selama ini
menjadi tulang punggung ekonomi riil Indonesia. Mayoritas rakyat juga
menggantungkan hidupnya di sektor-sektor tersebut. Spekulasi yang selalu
berdasar 'agama' Washington Consensus ini juga tentunya akan semakin membuat
rentan perekonomian Indonesia, gampang digoyang dan bisa berujung seperti
krisis di tahun 1997.

Indonesia sendiri telah bebas dari IMF sejak Oktober 2006 lalu. "Jadi, tak
ada alasan untuk tetap menerima intervensi dari mereka. Kantor mereka di
Bank Indonesia pun harus ditutup. Kita bisa mandiri, membangun dunia baru
dan tak bergantung pada IMF," tandas Henry lagi. Selanjutnya, tuntutan dari
petani adalah untuk mencabut semua UU dan regulasi yang berhubungan
deregulasi, privatisasi dan liberalisasi—yang mana dulu dilakukan atas
rekomendasi IMF. IMF pun harus diadili atas praktek kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan khususnya di Indonesia, dan umumnya di negara-negara lain di
seluruh dunia seperti Argentina, Filipina, Bangladesh, India, Afrika
Selatan, dan lainnya.

Untuk itu, FSPI bersama organisasi rakyat lainnya akan mengadakan aksi-aksi
untuk menolak kedatangan Direktur Pelaksana IMF, Rodrigo Rato ke Indonesia.

IMF Out! Go To Hell Rato!
Bangun Dunia Baru Tanpa IMF!

-----------------------------------------------
Kontak lebih lanjut:  Henry Saragih (Sekretaris Jenderal FSPI); 08163144441
Achmad Ya'kub (Deputi Pengkajian Kebijakan dan Kampanye); 0817712347
Mohammed Ikhwan (Staf Pengkajian Kebijakan dan Kampanye); 081932099596

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426


--
Mohammed Ikhwan
Staff of Policy Studies and Campaign
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
http://www.fspi.or.id
Mobile. +6281932099596

Kirim email ke