Petisi 50 Serahkan VCD Bukti Pelanggaran
Meski surat pengaduan masuk dua bulan lalu, Badan Kehormatan DPR belum memeriksa Ketua DPR Agung Laksono sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang diadukan Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Petisi 50. Untuk memperkuat bukti dan agar kasus ini tidak dipetieskan, Kamis (25/1), Pokja Petisi 50 kembali memperkuat bukti dengan menyerahkan dua rekaman video (VCD) tentang perjalanan Safari Ramadhan Agung Laksono ke Lebak, Sumedang, dan Bantul, serta keterlibatannya di AdamAir. "Dengan bukti ini, Badan Kehormatan DPR saatnya memanggil Agung Laksono," ujar Koordinator Komite Waspada Orde Baru Judilherry Justam kepada wartawan sambil memutar VCD itu. Hadir juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Muzakkir Djabir. Dalam VCD itu, menurut Judilherry, Agung terlihat jelas melakukan Safari Ramadhan sebagai Ketua DPR. Hal ini terlihat dari spanduk yang bertuliskan Agung sebagai Ketua DPR. Agung juga menggunakan lencana DPR. Padahal, rapat DPR tidak pernah menugaskan Agung untuk melakukan Safari Ramadhan. Di sisi lain, Agung memakai fasilitas DPR, seperti bus dan membawa serta staf DPR. Agung juga dinilai melakukan kebohongan publik dengan mengatakan tak lagi menjadi Komisaris Utama di AdamAir saat menjadi Ketua DPR. Judilherry menilai Agung berbohong dan berniat cuci tangan setelah pesawat AdamAir hilang. Terbukti, pada undangan peluncuran Penerbangan AdamAir ke Singapura, 17 Maret 2006, Agung masih ditulis sebagai Dewan Komisaris AdamAir. Kantor AdamAir juga pada Januari 2007 masih memajang foto Agung Laksono bersama jajaran direksi perusahaan penerbangan itu. Di bawah foto itu, Agung ditulis sebagai Presiden Komisaris. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR T Gayus Lumbuun membantah BK bertindak tebang pilih dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh anggota DPR. Agung belum dipanggil karena bukti yang diberikan pelapor dinilai belum kuat. (sut) Sumber: Kompas - Jumat, 26 Januari 2007 ++++++++++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ -------- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id
