bung irwansyah - sang sekjen,
sepertinya misi anda ini masih dalam tataran angan2 dan khayalan semata2
lihatlah presentasi wacana anda yang tumpang tindih dengan analisa yang ngawur 
tanpa dasar
hingga pada kesimpulan pembangkitan kekuatan rakyat dengan membuat aliansi 
bersama

siapakah rakyat, siapakah pemerintah?
partisipasi rakyat? konsep yang bagaimana ditawarkan agar partisipasi rakyat 
berjalan tanpa gangguan virus KKN? la yang jadi pejabat/wakil rakyat sekarang 
ya rakyat juga dulunya, jangan2 kalo aliansi yang anda gagas bisa berhasil, 
andapun terjangkiti virus KKN, tul nggak?

kalo saya runut secara detail, kok ya cuman omong kosong saja yah
bila belum ada konsep perjuangan yang jelas, sebaiknya berhenti memprovoke 
"rakyat" untuk panas

beachboy



----- Original Message ----
From: prp pusat <[EMAIL PROTECTED]>
To: milis agraria <[EMAIL PROTECTED]>; milis anti imf <[EMAIL PROTECTED]>; 
milis apa kabar <[EMAIL PROTECTED]>; milis FPK 
<[email protected]>; milis indo marxist 
<[email protected]>; milis koran nasional <[EMAIL PROTECTED]>; milis 
media indonesia <[EMAIL PROTECTED]>; milis mediacare 
<[email protected]>; milis rakyat pekerja <[EMAIL PROTECTED]>; milis 
wartawan <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Tuesday, February 6, 2007 1:33:40 PM
Subject: [mediacare] Statement ttg bencana

 PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP)
Negeri Penuh Bencana !!!
 
Satu demi satu bencana melanda negeri ini. Sebut saja jenis bencananya – tanah 
longsor, gempa bumi, tsunami, banjir air, banjir lumpur, taufan, kelaparan 
massal, wabah penyakit, kecelakaan pesawat, kapal tenggelam, kereta api anjlok 
– semua ada di sini. Sementara para pejabatnya lebih suka mengurusi citra-diri, 
bak orang mengidap nasisisme, rakyat di negeri ini terus dipaksa memikul beban 
yang semakin hari semakin berat. Karena rakyat tidak hanya berhadapan dengan 
bencana, melainkan juga dengan naiknya harga-harga dan turunnya tingkat 
pendapatan riil. 
 
Presiden SBY dan para kritikusnya sibuk saling berbalas mengenai kinerja aparat 
pemerintahan. Presiden mengklaim bahwa ia telah sibuk bekerja, sementara para 
kritikusnya mengklaim ia hanya sibuk berdandan. Tapi keduanya melupakan satu 
aspek yang sangat penting, yang tidak akan pernah terpikir oleh mereka semua: 
partisipasi rakyat. 
 
Rakyat di negeri ini selalu dipandang sebagai objek, sebagai angka statistik, 
sebagai pelaksana peraturan, sebagai konsumen. Rakyat tidak dianggap sebagai 
manusia yang mampu berpikir, mampu mengambil inisiatif, mampu membuat 
keputusan. Dengan begitu, rakyat hanya menjadi penonton terhadap perilaku 
aparat eksekutif dan legislatif, yang sekarang ini lebih banyak memainkan 
pertunjukan politik yang menggelikan.
 
Kurangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan inilah yang 
sesungguhnya membuat rakyat tidak peduli dengan keputusan apapun yang diambil 
oleh pemerintah – malah cenderung berusaha melanggar peraturan-peraturan . 
Pemerintah negeri ini gagal (atau memang tidak peduli) membuat rakyat Indonesia 
merasa memiliki negeri ini. 
 
Bagaimana bisa merasa memiliki? Kenaikan BBM ditetapkan sewenang-wenang, semua 
protes dianggap angin lalu. Para pengusaha memberi upah murah dan melakukan 
berbagai pelanggaran UU, sementara pemerintah tutup mata. Penggusuran atas nama 
pembangunan (baca: demi kepentingan pengusaha-pengusaha besar) berlangsung 
deras tanpa mempedulikan jerit tangis ibu-ibu dan anak-anak yang kehilangan 
tempat tinggal dan tempat usaha. Negeri ini adalah milik para pengusaha besar, 
para pejabat, elit politik dan petinggi militer. 
 
Oleh karena itu rakyat kemudian membalas dengan pembangkangan spontan – sengaja 
membuang sampah di mana-mana, sengaja melanggar peraturan lalu-lintas, mencuri 
naik angkutan umum, ikut korupsi dan memberi uang pelicin di mana sempat, dll. 
 
Namun justru cara yang diambil rakyat merugikan dirinya sendiri. Rakyatlah yang 
terkena dampak paling hebat ketika banjir datang, rakyat juga yang menderita 
ketika sarana transportasi mengalami kecelakaan. Oleh karena itu juga 
pemerintah ini tidak pernah merasa perlu menegakkan hukum yang dibuatnya 
sendiri. Karena dengan pembangkangan- pembangkangan spontan semacam ini rakyat 
bisa merasa telah melawan kesewenang-wenangan , padahal hasilnya senjata makan 
tuan. Dengan merasa telah melakukan perlawanan, rakyat tidak lagi merasa perlu 
bergabung dengan kekuatan atau organisasi yang memang bekerja melawan 
kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah telah dengan cerdik menunggangi 
pembangkangan spontan ini untuk mencegah terjadinya perlawanan yang lebih 
teorganisir dan sistematik, sekaligus membuat dampak perlawanan ini tidak 
menimpa mereka melainkan rakyat itu sendiri. 
 
Oleh karena itu, pernyataan sikap kami kali ini tidaklah berisi tuntutan pada 
pemerintah. Apa lagi yang mau dituntut? Sebaliknya, kami justru mau berseru 
pada rakyat pekerja semua, di manapun berada di negeri ini, agar:
 
Membuang kebiasaan melakukan pembangkangan pribadi, pelanggaran peraturan, dan 
segala macam kebiasaan yang dapat dijadikan senjata oleh pemerintah untuk 
menimpakan kesalahan pada rakyat;
Mulai mengorganisir diri ke dalam komite-komite lingkungan-warga, 
mendayagunakan forum RT, RW sampai kelurahan atau desa untuk mengorganisir 
sarana kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sendiri, tanpa tergantung 
birokrasi pemerintah;
Bekerja sama dengan serikat-serikat buruh, tani, mahasiswa, nelayan maupun kaum 
miskin kota untuk mendesak pemerintah mengakui inisiatif rakyat ini dengan 
menyalurkan Anggaran Belanja Pemerintah melalui komite yang dibentuk rakyat – 
bukan melalui birokrasi yang korup.
  
 
Jakarta , 6 Febuari 2007
Komite Pusat PRP
 
 
 
Sekretaris Jenderal
 
 
 
 
    Irwansyah


Looking for earth-friendly autos? 
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center. 



 
____________________________________________________________________________________
It's here! Your new message!  
Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.
http://tools.search.yahoo.com/toolbar/features/mail/

Kirim email ke