Terimakasih untuk respons yth om Sunny Amboinae. Memang kalau dilihat case by
case Bituni, Blok Cepu, Arun apalagi Natuna sudah disetujui. Tapi yang kejadian
di Bolivia, juga Venesuela loh, kontrak-kontrak kerja dengan Exxon dan
semacamnya yang sudah puluhan tahun ditandatangani, dapat segera diganti dengan
kontrak yang bikin untung negeri itu dan rakyatnya. Jadi dalam PERJUANGAN
PANJANG lawan Rahwana-Rahwana dan Goliath-Goliath seperti Exxon, Freeport, BP,
Shell, Newmont dll dll dll tidak pernah ada yang terlambat. Asal kita mayoritas
bangsa mau kerjasama dan membangun persatuan terarah untuk mentarget yang
perlu. Jadi mayoritas rakyat yang harus berkuasa!
Om bisa belajar deh sama Morales. Dia menang pemilu secara reguler (jadi
demokratis, jadi AS tidak punya alasan untuk bikin kudeta disana, atau membikin
helikopter pemerintah jatuh). Ayoh Om, jangan takut buang rasa terlambat dong!
Baikan terlambat berjuang ketimbang menyerah pasrah kan???
TSL
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sudah terlambat. Sudah disetujui perjanjian gas Bituni, orang Papua dapat
nol!
----- Original Message -----
From: Tejo Sulaksono
To: [EMAIL PROTECTED] ; media care ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ;
[EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; Jaringan Islam Liberal ; Gus Dur ;
Yenni Zannuba ; Salahuddin Wahid ; Suara Karya ; wahana news ; [EMAIL
PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Thursday, February 08, 2007 11:02 PM
Subject: [HKSIS] PDIP Galaklah Lawan Exxon, Freeport! >>Re:
#sastra-pembebasan# FREEPORT-EXXON MOBIL SAMA SAJA
Belum terlambat untuk PDIP untuk secepatnya menggalakan perlawanan
nasional dan rakyat melawan Exxon, Freeport dll di negeri ini. Raksasa-raksasa
yang serakah banget ini dan terus neko-neko dalam bayar pajak, akuntansi dan
auditing memang digdaya sekali kayak Rahwana saja. Karena uangnya
bergudang-gudang!
Tetapi di Bolivia Exxon yang Nomor 1 di AS tahun lalu telah dapat dijinakan
dan ditundukan oleh petani dan aktivis buruh, Presiden terpilih Evo Morales
hingga merubah kontrak kerja yang lebih menguntungkan Bolivia dan rakyatnya.
INI HARUS KITA TIRU!!!
PDIP yang berazas kebangsaan dan kerakyatan jangan lupa untuk menangani
masalah-masalah besar yang sifatnya nasional dan sangat berkaitan dengan
kebutuhan rakyat banyak. Disamping kegiatan yang terpuji yaitu memperkuat
organisasi dan kaderisasi didalam partai.
Perlawanan terhadap Exxon, Freeport dan lain-lainnya tambah
begundal-begundalnya harus dikobarkan secara nasional, demi kepentingan hakiki
bangsa dan rakyat Indonesia.
TSL
djoko pranyoto <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pajak Ke Negara Nggak Jelas Bos Freeport Dipanggil Paksa
posted or edited by Hotsaritua Situmorang last modified 11-01-2007 11:42
Mangkirnya bos PT Frefoort Indonesia, James R Moffet atas panggilan Panitia
Kerja (Panja) DPR, membuat politisi Senayan kebakaran jenggot. Mereka menangkap
kesan bos Freeport ini ogah buka-bukaan soal penerimaan pajak negara, yang
diduga'tidak jelas juntrungannya.
UNTUK itu, anggota dewan rencananya akan melakukan pemanggilan paksa terhadap
orang Amerika ini, kalau perlu menggunakan jalur kepolisian.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sonny Keraf, pemanggilan paksa bisa
dilakukan jika pihak Freeport terus mengabaikan pemanggilan dewan. "Pemanggilan
ini berkaitan dengan dugaan ketidakjelasan dalam perhitungan pajak pemerintah
dari PT Freeport serta adanya kerugian dari sektor lingkungan yang nilai-nya
cukup besar,' kata anak buah Megawati kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Sonny mengatakan, ketidakjelasan pajak pemerintah bukan nanya terjadi pada PT
Freeport melainkan juga kontrak karya lain. Seperti ExxonMobil Indonesia
(EMOI), Blok Natuna serta yang kontrak karya lain.
Seperti diketahui, dalam kontrak karya migas atau pertambangan, porsi bagi
hasil termasuk setoran pajak bagi negara, kerap amburadul. Namun, tampaknya
pihak negara yang diwakili Departemen Energi tak berdaya untuk menaikkan posisi
tawar pemerintah.
Lebih lanjut Sonny mengatakan, peninjauan ulang terhadap sejumlah kontrak perlu
dilakukan. "Kesepakatan ini diambil sebagai dukungan partai dari sejumlah
kalangan LSM, DPR atau yang lainnya perihal tuntuntannya untuk meninja ulang
sejumlah kontrak yang dinilai merugikan negara,' ujarnya dalam Rakernas PDIP di
Bali, beberapa hari lalu.
Sonny mengungkapkan, ketidakjelasan pajak dari Freeport ini akibat lemahnya
sistem pengawasan pemerintah. Untuk itu, persoalan ini harus menjadi perhatian
dewan. Kalau perlu dibentuk tim investigasi untuk meneliti penghasilan Freeport
sebenarnya.
"Semua itu karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah. Makanya
penerimaan pajak jadi tidak jelas dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi
pemerintah, yakni dengan cara meninjau ulang isi Kontrak Karya (KK) Freeport,"
ujar Sonny di Jakarta.
Menurut anak buah Megawati itu, sudah sepatutnya KK Freeport ditinjau ulang.
Selain, banyak ketimpangan di dalam isi KK tersebut, reaksi masyarakat yang
menentang juga teramat banyak.
"Adapun persoalan yang terjadi yaitu, persoalan tanah ulayat yang terjadi di
daerah Timika, di mana hak ganti rugi tidak diberikan oleh masyarakat,
pemberian jasa tambang lebih condong ke pihak asing bukan ke lokal, serta
ketidaktrasparanan perihal dana dan saham dalam memproduksi barang tambang,"
ungkapnya.
Hal senada dikemukakan politisi Partai Demokrat (PD), Bur Maras. Menurut dia,
polemik penerimaan pajak pemerintah dari Freeport sedang dalam proses
investigasi oleh panja DPR, karena bagaimana pun soal ini harus segera
dituntaskan, sehingga di situlah akan ketahuan berapa hasil pajak yang akan
diterima pemerintah dari Freeport," kata politisi Partai Demokrat itu di
Jakarta.
Bur Maras mengatakan, rencana pemanggilan terhadap bos PT Freeport James R
Moffet sedang di-lakukan pihak panja. "Pemanggilan James R Moffet itu hanya
untuk dimintai keterangan mengenai proses pengelolaan hasil tambang," tukasnya.
Sementara ketika dikonfirmasi Corporate Secretary PT Freeport Indonesia, Mindo
Pangaribuan mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hasil pajak serta jumlah
royalty yang harus dibayar oleh pemerintah. Bahkan, dia menyarankan agar
ditanyakan ke departemen keuangan sehingga tidak terjadi salah persepsi satu
sama lain. "Laporan penerimaan pajak serta royalty sudah dilaporkan ke Depkeu,
jadi tanyakan saja ke Depkeu,'kilahnya. Terkait mangkirnya James Moffet di
Gedung DPR, dia enggan memberikan keterangan. PIK
Sumber : Rakyat Merdeka, 11 Januari 2007
__________________________________________________________
We won't tell. Get more on shows you hate to love
(and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
http://tv.yahoo.com/collections/265
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Copy addresses and emails from any email account to Yahoo! Mail - quick, easy
and free. Do it now...
---------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.17.30/674 - Release Date: 2/7/2007 3:33
PM
---------------------------------
All New Yahoo! Mail Tired of unwanted email come-ons? Let our SpamGuard
protect you.
---------------------------------
What kind of emailer are you? Find out today - get a free analysis of your
email personality. Take the quiz at the Yahoo! Mail Championship.
