Gerakan Rakus DPRD Presiden SBY Segera Cabut PP 37/2006 Kedatangan ratusan anggota DPRD se Indonesia yang tergabung dalam ADEKSI dan ADKASI ke DPR RI dalam rangka menuntut Pemerintah supaya konsisten dan konsekuens dalam melaksanakan PP 37/2006 merupakan bentuk dari tindakan yang salah kaprah. Kejadian ini semakin menegaskan bahwa wakil rakyat di daerah cenderung mengedepankan kepentingan mereka sendiri berkaitan dengan pendapatan pribadi wakil rakyat. Padahal disisi lain, kondisi bangsa secara nasional masih dililit oleh berbagai persoalan yang perlu segera mendapatkan penyikapan yang serius dari para wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Nasional Tolak PP 37/2006 menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Dalam melihat persoalan PP 37/2006, seolah-olah anggota DPRD memposisikan diri sebagai korban atau kambing hitam atas kebijakan PP 37/2006. Sebagai wakil rakyat yang harus memiliki kesadaran atas hukum, seharusnya anggota DPRD tidak secara gegabah dan terburu-buru melaksanakan PP 37/2006 yang didalamnya terdapat berbagai cacat hukum. Dengan demikian, menerima dana rapelan sebagaimana yang telah diatur dalam PP 37/2006 merupakan tindakan sadar yang konsekuensinya harus ditanggung oleh anggota DPRD sendiri. 2. Kedatangan anggota DPRD ke Jakarta mengindikasikan adanya pemborosan anggaran negara. Penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan anggota DPRD sendiri, terlebih dipakai untuk memperjuangkan kenaikan pendapatan wakil rakyat berpotensi sebagai tindak pidana korupsi. 3. Menuntut kepada SBY untuk segera mencabut PP 37/2006 karena pendekatan revisi atas PP 37/2006 justru menimbulkan problem politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Tindakan revisi yang diambil SBY hanyalah merupakan sebuah kebijakan untuk menghindarkan diri dari ancaman pelanggaran hukum dan impeachment (pemakzulan). Jakarta, 12 Februari 2007 KOALISI NASIONAL TOLAK PP NO. 37/2006 SEKNAS FITRA, LBH JAKARTA, ICW, P3M, PP Lakpesdam NU, KRHN, PATTIRO, TI-Indonesia, WALHI EkNas , FPPM, PERCIK-Salatiga, KEPPAK Perempuan, Visi Anak Bangsa, CIBA Jakarta, YPSDI Surabaya, LBBT-Kalbar, Fakta Pontianak, FORMASI Kebumen, APBD Watch , SARI Solo, FITRA Sumut, FITRA Palembang, FITRA Riau, FITRA Tuban, FITRA Depok, JAMAL Lamongan, PC Lakpesdam Ngawi, FITRA Sukabumi, KPPA Sulteng, Walhi Sulteng, Walhi Bengkulu, Yasmib-Sulbar, PIAR-Kupang, MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, SOLUD_NTB, LPP Bone_Sulsel, FORMABAM_Malang, RACA Institute, KRITIK_ Muna, P3ML Sumedang, ITPI Indramayu, LOH_Sumbawa, Gebrak_Brebes, MCW, PATTIRO Solo, SOMASI NTB, IRE Jogyakarta, IDEA Jogyakarta, Publika Manado, Komwas PBB, PC Lakpesdam NU Lamongan
Uchok Sky Khadafi.B Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Jln. Duren Tiga Selatan,No.68A, Pancoran Jakarta Selatan
