Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH

Jakarta- Surat yang dikirim pemimpin Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba’asyir kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Negara
kemarin siang (22/02), menuai kontroversi. 

Surat yang berisi anjuran Ba’asyir agar SBY
mengeluarkan dekrit atau kepres untuk kembali kepada
Syariat Islam itu ditanggapi Masyhuri Naim dengan
pertanyaan balik, “Apa pernah kita menggunakan syariat
Islam, kok ada dekrit kembali kepada...,” tandas Rais
Syuriah Pengurus Besar NU itu kepada Syir’ah. 

Soal aturan negara yang berdasarkan syariat Islam,
umat Islam mayoritas pasti setuju. “Termasuk saya,”
katanya. Tapi, ia menambahkan, peraturan syariah itu
bukan dalam bentuk formal seperti undang-undang.
Formalitas syariat Islam tak begitu penting dan belum
tentu bisa menjawab masalah. Yang lebih penting adalah
penerapan substansi syariat Islam, misalnya prinsip
keadilan, perdamaian, tolong menolong, dan sebagainya.
“Buat apa kalau cuma formalitas,” cetusnya. 

Yunahar Ilyas, ketua PP Muhammadiyah, berpendapat
bahwa demokrasi yang lagi ditata di Indonesia ini
merupakan pola ketatanegaraan yang dekat dengan sistem
syuro (musyawarah) dalam Islam yang pernah dicontohkan
Muhammad saw dan para sahabat. “Tinggal siapa yang
mengisi pos-pos itu,” katanya. Orang yang mengisi
kursi pemerintahan juga penting. Apapun sistemnya
kalau pejabatnya bejat juga akan bermasalah. 

Tidak demikian bagi Ismail Yusanto, jubir Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI). Ia memandang sudut pandang
bangsa ini sudah salah kaprah. Seharusnya, sudut
pandang ketatanegaraan itu sinkron dengan sudut
pandang ketauhidan. Artinya, kalau SBY itu beragama
Islam, maka dia punya tanggung jawab besar untuk
menerapkan syariat Islam. “Saya setuju dengan
pandangan ustad Abu,” tuturnya. 

Abu Bakar Ba’asyir berpandangan, kalau presidennya
muslim dan mengurus negara yang mayoritas muslim tapi
tanpa penerapan syariat, Islamnya menjadi batal.
Kecuali sudah berusaha tapi belum mampu. Ini
diutarakan Ba’asyir tadi siang di depan Istana Negara,
setelah gagal menemui SBY. 

Manuver Ba’asyir ini ditanggapi enteng oleh Imdadun
Rakhmat. “Tindakan Ba’asyir seperti itu tidak
mengejutkan saya. Itu agenda lama,” terang intelektual
muda NU itu. Syariah Islam yang dipahami Ba’asyir
adalah penerapan fikih. Tidak bisa begitu. Rakyat
Indonesia itu majemuk dan plural, maka tidak bisa
menerapkan fikih Islam. Selain itu, jika syariah di
formalkan, bisa jadi kalau orang Islam tidak sholat
akan masuk bui. Kalau begitu, “Orang shalat bukan
karena Allah, tapi karena takut diborgol polisi,”
tegasnya.
 
Menanggapi gagasan Ba’asyir, Presidium Jaringan
Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Ahmad Fuad Fanani
juga tak sependapat. “Syariat Islam itu bukan seperti
obat sakit kepala yang cespleng langsung dapat
menyembuhkan penyakit,” katanya. Masalah bangsa ini
harus dipandang secara komprehensif, tidak bisa hanya
dengan pendekatan agama atau tauhid. Menurutnya,
Ba’asyir tidak menyadari bahwa Indonesia ini isinya
bukan hanya orang Islam saja. Tapi ada multi agama,
multi etnis, dan multi kultur. Jadi, “Formalisasi
syariat Islam itu kurang pas,” tegasnya. [] 

Kunjungi:
http://www.syirah.com/syirah_ol/online_detail.php?id_kategori_isi=556




 
____________________________________________________________________________________
Now that's room service!  Choose from over 150,000 hotels
in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.
http://farechase.yahoo.com/promo-generic-14795097

Kirim email ke