http://www.suarapembaruan.com/News/2007/03/14/Kesra/kes01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY BHMN Tutup Akses Orang Miskin ke PTN ''Kalau harus membayar puluhan bahkan ratusan juta rupiah di PTN, kapan kesempatan siswa-siswa berprestasi dari kalangan miskin bisa berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Mau ke swasta, jelas lebih mahal lagi, karena itu pemerintah harus meninjau kembali status BHMN tersebut, kalau pemerintah peduli pendidikan bagi rakyat miskin,'' tegasnya. ( Wakil Ketua Komisi VIII DPR MH Said Abdullah) [JAKARTA] Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang telah diterapkan di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN), menutup akses dan kesempatan bagi siswa-siswa dari keluarga miskin. Karena itu, kebijakan tersebut harus ditinjau ulang atau setidaknya jangan diterapkan pada PTN lainnya yang belum berstatus BHMN. Hal itu dikemukakan pengamat pendidikan Darmaningtyas menjawab Pembaruan melalui telepon Selasa (13/3), terkait dengan munculnya penolakan mahasiswa dan dosen Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, terhadap BHMN dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang kini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU). Sebelumnya diberitakan, ratusan mahasiswa dan dosen Unsrat, Manado menolak rencana penerapan BHMN untuk universitas tersebut yang proposalnya sudah dikirim ke Depdiknas. Mereka juga menolak RUU BHP, karena dinilai akan ikut memperparah penerapan BHMN. Darmaningtyas lebih lanjut mengatakan, BHMN cenderung membuat PTN lebih berpacu pada komersialisasi pendidikan, dibanding pengembangan ilmu secara murni. Buktinya, biaya pendidikan di PTN menjadi lebih sangat mahal dan berakibat menutup kesempatan bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu atau miskin. Pengurus Majelis Pendidikan Taman Siswa itu menegaskan, sejak awal dia menolak keberadaan BHMN itu yang berimplikasi negatif bagi dunia pendidikan nasional. Dengan BHMN ini kata Darmaningtyas, peran PTN untuk melahirkan cendekiawan murni yang jumlahnya masih sangat terbatas. Banyak cendekiawan yang justru muncul dari kalangan kurang mampu, tetapi kalau sekarang biaya pendidikan tinggi sangat mahal, jelas akan jauh berkurang lagi, karena siswa-siswa calon cendekiawan belum mampu membiayai dirinya sendiri dengan biaya yang mahal. Seperti diketahui, sejumlah PTN, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), telah berubah status menjadi BHMN. Konsekuensinya adalah PTN tersebut menjadi otonomi dan diberi kewenangan mencari sumber dana pendidikan yang salah satunya menaikkan tarif uang kuliah. Menurut pengamatan Darmaningtyas, kinerja secara umum memang akses masyarakat kecil terhadap empat PTN yang telah berstatus BHMN itu menurun. Kenyataannya, banyak siswa yang lulus tes atau bebas tes melalui program penerimaan khusus mahasiswa, tetapi karena harus membayar sekian puluh bahkan ratus juta, akhirnya mundur. Animo lulusan SMA/SMK untuk mendaftar ke PTN yang berstatus BHMN pun kata Darmaningtyas, menurun secara keseluruhan, sebab masyarakat takut bayaran tinggi. Akhirnya, siswa lulusan SMA/SMK berprinsip, lebih baik kuliah di lembaga pendidikan yang bisa langsung bekerja, dari pada ke PTN dengan biaya mahal dan belum tentu bisa langsung bekerja. Dari segi kualitas PTN berstatus BHMN kata dia, belum tampak ada perubahan signifikan. Buktinya, tahun 2005 lalu muncul keluhan dari mahasiswa UI, karena mereka lebih banyak diajar dosen muda, sementara dosen-dosen senior sibuk mengurusi proyek, dan pusat-pusat studi. Pemerataan Pembangunan Pendapat Darmaningtyas tersebut didukung Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi masalah sosial, MH Said Abdullah. Menurut wakil rakyat dari Madura, Jawa Timur itu, akses bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga miskin, seharusnya dibuka lebih besar sehingga pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan benar-benar terjadi. ''Kalau harus membayar puluhan bahkan ratusan juta rupiah di PTN , kapan kesempatan siswa-siswa berprestasi dari kalangan miskin bisa berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Mau ke swasta, jelas lebih mahal lagi, karena itu pemerintah harus meninjau kembali status BHMN tersebut, kalau pemerintah peduli pendidikan bagi rakyat miskin,'' tegasnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut mengatakan, sejauh pemerintah tidak mempunyai keberpihakan kepada kaum miskin, pembangunan di bidang pendidikan hanya omong kosong. ''Dampaknya adalah hanya orang berduit yang bisa menikmati pendidikan tinggi, sementara siswa berprestasi dari keluarga miskin, akan terus tak punya kesempatan, lalu di mana janji perubahan pemerintah ini,'' tanya Said Abdullah. [M-15] Last modified: 14/3/07
mhsaidab.gif
Description: GIF image
