Jadi kalau begitu UU Penanaman Modal Asing [UU PMA] yang baru ini adalah tidak lain dari pada "modernisasi" UU PMA zaman Pak Harto di pangung kekuasaan negara.
Dengan begitu tidak salah pula bila dipahami bahwa rezim SBY-Kalla meneruskan hakekat politik eknomi Pak Harto, ibarat lagu lagu klasik dinyanyikan dengan irama hip hop. Rakyat-rakyat di daerah harus sadar bahwa teknologi modern memungkinkan kekayaan alam mereka akan habis disikat dalam waktu singkat dan generasi mendatang hanya akan terus mewarisi kemiskian harta dan kehidupan yang lebih para akibat kealpaan yang ditinggakan oleh generasi sekarang. Stand up, stand up, stand up for your right, don't give up the fight! [Jimmy Cliff] ----- Original Message ----- From: yuyun harmono To: milis tolak utang ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [email protected] Sent: Tuesday, March 20, 2007 2:13 AM Subject: [nasional-list] Lebih Kompromi pada Pemodal Asing Selasa, 20 Mar 2007, Lebih Kompromi pada Pemodal Asing Pembahasan maraton di DPR terhadap RUU Penanaman Modal (PM) segera memasuki garis finis. Bila tidak ada aral melintang, RUU tersebut akan disahkan paripurna DPR Selasa besok (hari ini, Red). Namun, tidak semua pihak menyambut gembira hadirnya undang-undang tersebut. Sejumlah LSM, misalnya, memandang RUU itu merupakan produk kompromi politik antara pemerintah dan DPR yang mencerminkan perpanjangan tangan kepentingan asing. Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menjelaskan, semangat kompromistis itu terasa sangat mendominasi pandangan semua partai terhadap RUU Penanaman Modal. Apalagi, setelah disahkan, negara diwajibkan membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang keberadaannya langsung di bawah presiden. Ardi - panggilan akrab Kusfiardi- menilai, salah satu penyebab "matinya" daya kritis partai politik terhadap RUU Penanaman Modal adalah hadirnya institusi penting itu. "Pimpinan BKPM itu nanti selevel menteri. Jelas saja banyak partai yang melihatnya sebagai peluang," katanya. Karena itu, dia memandang berbagai penyempurnaan redaksional pasal per pasal di draf RUU Penanaman Modal justru meneguhkan kesan keberpihakan DPR dan pemerintah kepada para pemodal asing. "Redaksionalnya memang lebih diperhalus, tapi rohnya tetap sama. Jalan bagi pemilik modal asing untuk melalap potensi alam dan aset nasional menjadi kian terbuka," katanya. Dengan keras, dia juga mengomentari berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada investor, misalnya melalui pengurangan bea masuk impor untuk bahan baku produksi dan pajak pertambahan nilai (PPN). "Dengan fasilitas pajak seperti ini, tidak ada nilai tambah yang bisa diperoleh negara dari investor," jelasnya. Ardi melihat nuansa intervensi asing dalam pembahasan RUU tersebut sangat kentara. Mulai Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Japan Bank For International Cooperation (JBIC), hingga utusan khusus Perdana Menteri Inggris Lord Powell yang menemui Jusuf Kalla (15 Maret lalu, Red) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Penanaman Modal. "Mereka pasti tidak akan memaksa seperti itu bila tidak punya kepentingan," kecamnya. Dari sisi paradigma, lanjut dia, konstruksi RUU Penanaman Modal memang lebih berorientasi untuk menarik investasi asing sebesar-besarnya. "Akibatnya, Indonesia akan semakin bergantung pada kekuatan asing," ujarnya. Padahal, dominasi modal asing di Indonesia saat ini mencapai 70 persen. Indonesia juga menjadi tempat akumulasi modal spekulatif yang membuat perekonomian negara rapuh. Menurut dia, RUU tersebut akan memperlakukan pemodal, khususnya asing, bak majikan. Mereka akan mendapat persamaan perlakuan dengan pemodal dalam negeri. Pemodal juga bebas melakukan repatriasi (pemindahan dana keluar, Red), mendapat berbagai kemudahan pelepasan tanah dan insentif fiskal. "Ironisnya, DPR dan pemerintah sama sekali tidak memperhatikan potensi negatif yang sangat membahayakan keselamatan dan produktivitas rakyat serta kemandirian ekonomi nasional ini," tandas Ardi. (pri) http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=276724 -- Yuyun Harmono Outreach Koalisi Anti Utang (KAU)/Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790 Indonesia Telp. 021-79193363,Fax. 021-7941673, Hp. 081807867506 website : www.kau.or.id blog : antiutang.wordpress.com
