http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/07/sh02.html
Gustav Papanek: Kemiskinan di Indonesia Mencemaskan Jakarta-Pakar ekonomi kemiskinan dari Boston Institute for Developing Economies, Gustav F Papanek, menyarankan kepada Pemerintah RI agar serius memprioritaskan strategi untuk pengurangan kemiskinan karena situasi kemiskinan di Indonesia sudah mencemaskan. Dia menyarankan tiga hal untuk segera dilakukan, yakni penciptaan lapangan kerja bagi jutaan orang miskin, membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan, dan tidak perlu terus memperkuat nilai tukar rupiah. "Ketiga hal ini yang paling realistis dikerjakan dalam waktu dekat," kata Gustav, yang sudah aktif terlibat di Indonesia sejak 1962, dalam percakapan bersama wartawan pekan lalu. Salah satu program yang menurut Gustav harus terwujud adalah penciptaan pekerjaan untuk jutaan orang, kebanyakan di sektor pertanian. "Para petani umumnya menganggur selama empat bulan. Mereka itu setengah menganggur, yang menjadi miskin sekali ketika tidak bekerja apa pun. Jadi dibutuhkan 30 juta lapangan pekerjaan untuk mereka yang underemployed ini," kata Gustav. Dia sangat mendorong agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terwujud karena hanya dalam tempo satu atau dua tahun akan memberikan pekerjaan langsung kepada 20-30 juta penduduk dengan penghasilan rata-rata Rp 40.000/hari. Dan hal ini akan tercapai pada 2009, ketika seluruh 5.400 kecamatan yang ada telah menerima dana. Pemerintah telah mencanangkan PNPM akan dilaksanakan pada Agustus ini dengan tahap awal menyalurkan dana ke 2.057 kecamatan. Untuk tahun anggaran 2007 ini, dana Rp 4,43 triliun disiapkan guna mencapai 31,92 juta penduduk, atau 7,96 juta keluarga miskin. Terdapat 834 kecamatan di perkotaan yang akan menjadi sasaran, sedangkan kecamatan di wilayah pedesaan sebanyak 1.223. Setiap kecamatan akan menerima Rp 500 juta-Rp 1,5 miliar per tahun. "Jangan sampai proyek ini terhambat, karena bila tidak, akan ada 10-16 juta orang penganggur baru. Jadi ini bukan magic," jelasnya. Dia menjamin korupsi bisa diminimalkan karena mekanisme PNPM sangat terdesentralisasi, karena ada komando terpisah, yakni laporan pelaksanaan langsung ke Departemen Dalam Negeri dan Bank Dunia, terutama bila ada penyimpangan. Pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan, media (lokal) akan disponsori untuk meliput pelaksanaan program, dan ada audit independen. "Jadi, kalau ada yang korupsi atau menyeleweng, itu makanan empuk bagi pers lokal," jelas Gustav. Dalam pelaksanaannya, dana akan langsung masuk ke rekening masyarakat di BRI. Mereka akan membentuk dewan desa yang akan mengawasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Gustav memperkirakan jutaan pekerjaan baru akan tercipta setengah berasal langsung dari program, dan setengahnya lagi dari peningkatan kegiatan ekonomi sebagai hasil dari program. Pada kesempatan itu, Scott Guggenheim, Principal Social Scientist dari Bank Dunia, yang ikut hadir dalam perbincangan, menjelaskan bahwa dalam proyek PNPM ini yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, irigasi. "Pada umumnya proyek-proyek itu merupakan rekomendasi dari hasil studi Bank Dunia. Dan ada negative list, yakni tidak boleh membangun kantor atau rumah. Ini program membangun infrastruktur dasar," kata Scott. Biarkan Lebih Lemah Pada kesempatan itu, Gustav juga menganjurkan kepada pemerintah agar tidak berusaha terus memperkuat nilai tukar rupiah, karena hal itu sama saja dengan memperlemah ekspor Indonesia. "Ekspor Indonesia sebenarnya tidak bertumbuh, dan sama sekali tidak menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini berbahaya karena juga terjadi peningkatan impor, khususnya produk manufaktur hingga 4 persen," katanya. Dia menganalisis peningkatan nilai ekspor Indonesia bukanlah karena ada penambahan kapasitas atau volume melainkan peningkatan harga komiditas ekspor akibat permintaan yang demikian besar di China. "China, India, atau negara-negara berkembang lainnya berusaha agar nilai tukar mereka tidak menguat terhadap dolar AS ini demi meningkatkan daya saing ekspor mereka," katanya. "Saya heran, di Indonesia kok rupiah malah diusahakan agar terus menguat terhadap dolar AS," katanya. Dia juga menganjurkan kepada pemerintah agar memberikan akses yang lebih besar kepada pendidikan. "Ini penting agar para pekerja kita lebih terpelajar, sehingga tidak mudah ditipu, dan dapat mengakses informasi secara lebih baik," katanya. (kristanto hartad
