http://www.indomedia.com/bpost/042007/16/opini/opini1.htm
Menjadi Keledai Dungu Kekuasaan menjadi senjata utama untuk menunjukkan kepada orang lain, bahwa apa pun bisa dilakukan ketika ia tergenggam di tangan. Oleh: Budi Kurniawan Alumnus Ilmu Pemerintahan FISIP Unlam "Masa Depan Ilmu Pemerintahan Suram!" Tema ini menjadi headline di sebuah buletin mahasiswa --kemudian berubah menjadi tabloid mahasiswa-- di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, pada awal 1990-an. Kala itu alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang telah bekerja di pemerintah kabupaten dan provinsi di Kalsel dan Kalteng ditugasbelajarkan ke FISIP Unlam, untuk meraih gelar sarjana (S1). Masuknya alumnus APDN ini, karena ada semacam kerjasama antara FISIP Unlam dan pemerintah lokal. Banyak kalangan ketika itu menganggap masuknya alumnus APDN ke FISIP, menjadikan masa depan mahasiswa reguler Ilmu Pemerintahan suram. Karena, formasi menjadi pegawai negeri tertutup sudah. Pemerintah tentu lebih memprioritaskan alumnus APDN itu untuk menduduki berbagai posisi daripada mahasiswa Ilmu Pemerintahan reguler yang bergelar sama. Benar tidaknya tesis ini, mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi kenyataan yang terjadi pada 1990-an itu, formasi untuk alumnus Ilmu Pemerintahan reguler memang tak tersedia. Ini berlangsung bukan dalam satu dua tahun, tapi terjadi lebih dari lima tahun. Kondisi ini kemudian 'memaksa' alumnus reguler kreatif menyiasati hidup. Menjadi pegawai negeri tidak mungkin lagi, alumnus reguler pun 'terpaksa' dan 'tercebur' pada pekerjaan yang jauh sama sekali dari disiplin ilmu yang mereka pelajari. Sebagian besar memang berhasil menyiasati hidup. Sebagian lainnya, karena keadaan hanya bisa menjadi 'penonton' dan menerapkan Ilmu Pemerintahan yang dipelajarinya semasa kuliah di bidang yang jauh dari khittahnya. Untungnya, kondisi dan persepsi demikian tidak membuat persaudaraan antara alumnus APDN dan mahasiswa reguler lainnya tercabik. Komunikasi yang baik, perasaan senasib, sikap terbuka, saling melindungi dan mencintai lembaga, membuat konflik tidak terjadi. Semua bisa berlangsung dalam tensi yang baik, hingga kontrak antara FISIP Unlam dan pemerintah lokal berakhir. *** Bertahun-tahun kemudian, wacana tentang Ilmu Pemerintahan ini kembali mengemuka. Tewasnya praja Cliff Muntu yang diduga akibat penganiyaan oleh seniornya di Institut Ilmu Pemerintahan (IPDN) menjadi pemicunya. Berbagai komentar, tanggapan juga tindakan tegas dilakukan berbagai kalangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengambil tindakan relatif tegas, dengan membekukan sementara kegiatan praja dan menangguhkan penerimaan praja baru hingga proses perbaikan komprehensif dilakukan di IPDN. Hanya saja keputusan dan tindakan presiden sesungguhnya belum menyentuh persoalan mendasar. Keputusannya --juga keputusan lainnya-- selalu saja reaktif dan partial. Karena apa yang terjadi di IPDN hari ini bukan sekadar tindakan kriminal. Tapi juga tindakan biadab dan barbarian. Agak sulit rasanya menerima logika, ketika kebiadaban terjadi di sebuah lembaga pendidikan yang mencetak birokrat, yang ketika lulus akan mengatur semua denyut hidup kita. Parahnya, peristiwa yang menimpa Cliff bukan sekali ini saja terjadi. Beberapa tahun lalu hal yang sama juga terjadi. Kata orang, hanya keledai yang jatuh dua kali di lubang yang sama. Itu terjadi pada keledai karena kedunguannnya. Di sela pesimistis menghadapi kedunguan ini sebuah usulan yang relatif moderat muncul, yaitu membubarkan IPDN lalu menyalurkan mahasiswanya ke jurusan Ilmu Pemerintahan yang ada di hampir semua perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dengan cara ini, proses komunikasi juga asimilasi dan perubahan cara berpikir dari pola militerisme, barbarian dan merasa paling kuasa bisa berubah. Karena di kampus yang relatif terbuka, tidak eksklusif, agak berpikir civilian, dengan pengawasan yang build in dalam diri masing-masing, paling tidak prilaku barbarian ini bisa diminimalisasi. Menjadi 'keledai dungu' bisa dihindari. *** Cermin bening dari peristiwa di IPDN yang menewaskan Cliff Muntu, adalah betapa sebuah kekuasaan yang tergenggam di tangan bisa membuat orang yang memegangnya lupa pada hakikat kekuasaan sesungguhnya. Kekuasaan menjadi dewa, bahkan 'Tuhan' baru. Dengan kekuasaan yang tergenggam di tangan, orang yakin bisa melakukan apa pun, termasuk memukuli adik angkatannya dengan alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Kekuasaan menjadi senjata utama untuk menunjukkan kepada orang lain, bahwa apa pun bisa dilakukan ketika ia tergenggam di tangan. Jadi jangan heran ketika alasan 'ia anak baik, ia tidak pernah memukul, ia tidak pernah marah, ia tidak akan melakukan itu, ia bukan ini, ia bukan itu', menjadi tak bermakna ketika kekuasaan merasuki seseorang. Pemerintahan saja bisa jadi barbarian, ketika kekuasaan menjadi 'Tuhan'. Parahnya, negeri ini terbangun oleh dan dari mereka yang merasa menjadi 'Tuhan' ketika memegang kekuasaan. Mereka menentukan nasib orang yang rumah dan hidupnya terbenam lumpur, atau menentukan bonyok tidaknya orang ingin mengibarkan panji partai yang dianggap membawa ajaran komunis. Kekuasaan --juga kekerasan-- menjelma menjadi solusi efektif untuk mewujudkan keinginan. Logika dan ilmu pengetahuan disingkirkan, karena kalah sakti dengan kekerasan dan kekuasaan. Adakah otot lebih kuat dari otak di hari-hari ini? e-mail: [EMAIL PROTECTED]
