Selasa, 17/04/2007 Kebijakan utang pemerintah menuai kritik
JAKARTA: Sejumlah kalangan mengkritik keras keputusan pemerintah meraih sebanyak-banyaknya sumber pembiayaan melalui mekanisme utang kepada lembaga-lembaga donor untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Mereka juga menyayangkan kenapa pemerintah sejak awal tidak terbuka dan transparan jika dari total Rp51 triliun biaya program pengentasan kemiskinan terintegrasi seperti dipatok APBN 2007, 70%-nya ternyata berasal dari utang milik lembaga donor. Presiden Direktur Indef Fadhil Hassan menyatakan fakta tersebut kembali memaksa publik untuk mengingat bahwa dua pekan sebelum Presiden membubarkan Consultative Group for Indonesia, pemerintah telah menekan satu perjanjian utang terbesar dengan Bank Dunia. "Jumlah-nya berapa, di deal itu kita belum tahu. Yang saya tahu, itu loan terbesar yang pernah kita teken dengan Bank Dunia. Dan loan itu untuk proyek pengentasan kemiskinan yang terintegrasi," ujarnya di Jakarta, kemarin. Belum ada pernyataan resmi dari Bank Dunia terkait informasi ini. termasuk berapa persisnya besaran utang-utang proyek yang diberikan lembaga pimpinan Paul Wolfowitz tersebut untuk membiayai program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pernyataan menyangkut 70% biaya program pengentasan kemiskinan 2007 berasal dari utang lembaga donor, yaitu Bank Dunia yang terbesar dan Jepang, datang dari Sekretaris Menneg PPN/ Kepala Badan Perencanaan Nasional Syahrian Loetan di Jakarta, akhir pekan lalu. Yuyun Harmono, Outreach Koalisi Anti Utang (KAU), juga menolak atas rencana pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2007 melalui mekanisme pinjaman luar negeri. Anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo (F-PAN) menyatakan Departemen Keuangan dan Bappenas belum pernah mengajak DPR membahas anggaran kemiskinan yang sumber pembiayaannya berasal dari utang. "Yang sampai ke Komisi XI jumlah agregatnya saja. Malah pernah Depkeu menyerahkan satu halaman saja yang berisi nama proyek, nilai utang dan kementerian-lembaganya. Bayangkan, hanya satu halaman penjelasan untuk utang senilai US$1 miliar lebih," katanya. Pada kesempatan lain, Menko Perekonomian Boediono yang ditanya pers mengenai anggaran kemiskinan yang 70%-nya berasal dari utang mengakui utang tersebut memang masih dipakai untuk tahun anggaran 2007. "Tapi itu hanya tahun ini, tahun depan mungkin akan kita tingkatkan dan mungkin memakai dana kita lebih banyak lagi, tapi ini kan kombinasi [biaya dari utang dan dari dalam negeri]. Tahun ini mungkin masih gunakan dana dari proyek," katanya. Boediono mengatakan pemerintah menginginkan agar pembiayaan program pengentasan kemiskinan lebih banyak berasal dari dalam negeri. Jadi tahun depan, meski tak menyebut detail, dia menjamin porsi utang untuk kemiskinan akan lebih sedikit. (Diena Lestari) Oleh *Bastanul Siregar* Bisnis Indonesia http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/ekonomi-makro/1id1629.html -- Yuyun Harmono Outreach Koalisi Anti Utang (KAU)/Anti Debt Coalition Indonesia Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790 Indonesia Telp. 021-79193363,Fax. 021-7941673, Hp. 081807867506 website : www.kau.or.id blog : antiutang.wordpress.com
