DDI dan Penyimpangan Politik NU
Senin, 23-April-2007, 11:33:12  Telah dibaca 83 kali |       Oleh : KH 
ABDURRAHMAN WAHID 
Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB   

  DALAM perjalanan sejarahnya, Darul Dakwah wal- Irsyad (DDI) yang tersebar 
dalam ratusan madrasah di Sulawesi Selatan memiliki sejarah yang sangat menarik 
untuk diperhatikan. 

Salah seorang penggedenya, Abdul Muis Kabry, tadinya adalah anggota Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Malang. Karena menjadi anggota salah satu 
badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), kemudian dia terlibat menjadi anggota Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP). 

Sementara itu, Sulawesi Selatan mengalami proses politik sendiri, yaitu 
hubungan organisasi- organisasi Islam dengan Golkar menjadi sangat erat. Hal 
ini berpengaruh terhadap DDI, lalu berdirilah DDI Ambo Dalle. Hal itu merupakan 
kejadian sangat menarik karena terlihat bagaimana perkembangan sebuah 
organisasi Islam lokal yang berpandangan sama dalam urusan keyakinan/aqidah, 
namun terpecah karena dipengaruhi perkembangan politik. 

Menurut penulis,justru orang-orang NU yang harus ”belajar”dari perkembangan 
DDI. Ulama besar KH Ambo Dalle dan para anak buahnya harus menerima kenyataan 
bahwa yang mengambil pemihakan politik lebih dahulu adalah NU kepada PPP.Kalau 
dilihat dari sudut pandangan ini, maka berdirinya DDI Ambo Dalle adalah reaksi 
belaka terhadap keputusan PBNU itu, yang juga masih berlanjut hingga hari ini. 

Kiprah NU yang kemudian membidani lahirnya PPP dalam tahun 70-an justru 
dianggap sebagai ”penyimpangan politik”. Sedangkan masyarakat NU yang mengikuti 
Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir pada 1998 justru dianggap sebagai ”penerus 
perjuangan NU”. Sedangkan di luar lingkup PKB,dewasa ini ada klaim bahwa Partai 
Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) adalah salah satu penyimpangan dari PKB. Kita 
lihat saja nanti, benarkah klaim PKNU sebagai pembawa aspirasi politik warga 
NU, memilik akar dalam kehidupan politik kita. 

Sejarah politik yang melatarbelakangi PKNU juga harus ”diketahui”. Di samping 
perkembangan tersebut, tentu saja ada kejadiankejadian politik lain yang harus 
diketahui untuk membuat kita mengenal NU. Umpamanya sejarah politik kita 
mencatat pondok pesantren sebagai basis NU.Para pendiri dan angkatan-angkatan 
permulaan NU adalah ”jebolan” pondok pesantren. 

Di luar itu, mereka juga memiliki kebutuhan-kebutuhan lain, seperti 
identifikasi diri mereka sebagai bagian dari perkembangan keadaan di luar NU. 
Umpamanya saja dalam dukungan kepada pemerintah dan sebagainya. Untuk menjaga 
hubungan baik dengan lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh pemerintahan itu, justru 
hubungan dekat mereka dengan NU ”disembunyikan”, karena pada waktu itu hubungan 
politik antara sistem pemerintahan kita dan Golkar sedang berada pada tahap 
yang paling tinggi. 

Nah, hal semacam inilah yang kemudian dialami oleh berbagai organisasi Islam, 
seperti DDI, Nahdlah al-Wathon (NW) di Pulau Lombok. Tuan Guru Zainudin di 
Pancor, sebagai pendiri NW,harus menempuh jalan yang sama,seperti Syekh Ambo 
Dalle pendiri DDI. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara Persatuan 
Tarbiyah Indonesia (Perti) dengan Al-Wasliyah. 

Secara keyakinan aqidah, tidak ada perbedaan, tetapi kedua-duanya berbeda dalam 
sikap politik, terutama dalam hal hubungan politik dengan Golkar. Akibat 
seperti pemunculan DDI itu,dalam pandangan penulis,adalah hal yang tidak begitu 
diperhatikan dalam perkembangan NU oleh para pemimpinnya sendiri. Mengapakah 
hal seperti itu sampai terjadi? Karena dalam kurun waktu 32 tahun ”NU 
berpolitik”, organisasi itu dibiarkan menjadi ”kuda tunggangan” para pemimpin 
NU sendiri. Jadi tidak ada pihak di lingkungan NU yang mencoba melihat 
persoalan secara menyeluruh. 

Apa yang terjadi dengan berdirinya dua DDI dan dua NW tanpa adanya kebutuhan 
untuk mempelajari sejarah dari pihak PBNU sendiri jelas sekali memperlihatkan 
kebodohan sejarah.Setelah begitu banyak anak-anak muda NU sendiri yang 
terserak-serak di banyak organisasi Islam, terbukti dengan jelas bahwa pihak NU 
tetap belum memikirkan kaum nahdliyyin sebagai sebuah elemen politik yang 
bulat. Sebagai contoh,melalui Muktamar Banjarmasin 1936,para pendiri NU 
menetapkan bahwa untuk melaksanakan syari’ah tidak diwajibkan adanya negara 
Islam. 

Lalu, bagaimana dengan mereka yang menganggap harus ada negara Islam, tetapi 
dalam pandangan keagamaan mereka, tetap seperti orang-orang NU umumnya, yang 
antaranya berada di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Tentu saja ada 
reaksi atas sikap seperti itu. Di satu pihak, ada yang menganggapnya sebagai 
kewajaran saja,ada pula yang menganggap telah terjadi penyimpangan politik. 
Memang,tiap gerakan memiliki perkembangan politiknya sendiri yang menjadikan 
kajian tentang perkembangan politik di sebuah negara menjadi sangat menarik. 

Akan tetapi,tentu saja bagi mereka yang melihat perkembangan yang terjadi di 
belakang sejarah lahiriah saja. Kalau kita menukik lebih dalam, tampak bahwa 
apa yang kita anggap kejadian demi kejadian biasa-biasa saja, sebenarnya 
merupakan bahan kajian perkembangan politik. Hal-hal seperti itulah yang dapat 
kita ”tarik” dari buku ”DDI dalam Simpul Sejarah Kebangkitan dan 
Perkembangan”,yang ditulis secara rinci oleh Prof Dr Abdul Muis Kabri 
itu.Karena itu,masih terbuka lebar peluang untuk melakukan kajian mendalam, 
seperti untuk menulis disertasi tentang gerakan-gerakan tradisional Islam. 

Di samping gerakan- gerakan Islam modernis seperti Ikhwanul Muslimin,ternyata 
kajian mendalam tentang kelompokkelompok tradisional juga diperlukan. Dari 
perbandingan antara keduanyalah kita akan mampu memperoleh pengertian yang 
lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Ini adalah bagian dari perkembangan 
sejarah yang bersifat penolakan atau penerimaan gagasan atau sikap hidup 
tertentu. 

Sesuatu yang sebenarnya wajar-wajar saja terjadi dalam hidup berkelompok dalam 
sejarah manusia.Namun,justru pengamatan seperti inilah yang jarang disadari 
para pelakunya. Penolakan atau penerimaan sebuah gagasan,menyimpan dalam 
dirinya variasi yang sangat tinggi dari perkembangan yang dialami oleh sebuah 
kelompok, apakah itu tradisional ataupun modern. Pahamkah kita akan arti 
sebenarnya dari pola perkembangan seperti itu?. (sindo/tria) 


    
    
 Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com 

Kirim email ke