PENDAPAT INI BERNUANSA OTORITER, MAU MEMAKSAKAN KEHENDAK. HORMATILAH PUTUSAN HUKUM. Terkesan, kalau vonis tak sesuai keinginan seseorang atau kelompok, lalu dituduh penegak hukum buruk kinerjanya. Padahal vonis itu mengacu undang-undang. Soal masyarakat tak dilindungi? Ini hanya pernyataan seseorang atau kelompok. Mayoritas tidak bersuata seperti itu. Kalau majalah itu dibaca orang dewasa, ya orang dewasa itu sudah dianggap matang untuk menyeleksi. Kalau di bawah umur yang baca, yang di mana keberadaan orangtuanya? Koq anak-anak gak ada pengawasan orangtua. "Tanya Kenapa?" Dan after all, isi Play Boy yg terbit di Indonesia, gak ada yang "mengerikan".Mungkin yang beri komentar miring sudah punya sikap a priori. Terima kasih. Salam Kebangsaan, RA
--- Wido Q Supraha <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Kewanitaan DPP PKS > > Bebasnya Pemred Playboy Bukti Buruknya Performance > Penegak Hukum > > > > Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS Ledia Hanifa > menyatakan bahwa pemberian > vonis bebas tersebut secara tidak langsung juga > mengindikasikan bahwa para > penegak hukum telah melecehkan hak masyarakat untuk > mendapat perlindungan > hukum. > > > > PK-Sejahtera Online: Pemberian vonis bebas Pemimpin > Redaksi (Pemred) Majalah > Playboy Erwin Arnada dinilai PKS sebagai bukti > buruknya performance penegak > hukum dalam menjaga moral masyarakat khususnya > perempuan dan generasi muda. > > > > Dalam siaran persnya, Ketua Bidang Kewanitaan DPP > PKS Ledia Hanifa, S.Si, > M,Psi.T, menyatakan bahwa pemberian vonis bebas > tersebut secara tidak > langsung juga mengindikasikan bahwa para penegak > hukum telah melecehkan hak > masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum dengan > melakukan tindakan > manipulasi atas nama hukum. > > > > Karenanya PKS mendesak Komisi Yudisial untuk > mengusut jaksa dan hakim yang > terlibat dalam penyelesaian perkara. Hal ini penting > agar tidak terjadi > keragu-raguan publik tentang apakah jaksa dan > majelis hakim telah bekerja > sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau justru > terlibat dalam tindakan > manipulatif atas nama hukum. > > > > PKS juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera > menuntaskan RUU APP, > karena undang-undang yang ada di Indonesia terbukti > belum memiliki payung > hukum yang memadai dalam melindungi masyarakat dari > tindak kesusilaan. > > > > PKS juga mengajak masyarakat yang peduli terhadap > upaya membangun bangsa > Indonesia menjadi bangsa yang bermoral untuk > merapatkan barisan dan terus > mengawal agenda menjaga moral dan martabat bangsa. > > > > Terkait dengan hal ini, Bidang Kewanitaan DPP PKS > juga menyelenggarakan > diskusi terbuka bertajuk "Seputar vonis bebas > redaktur majalah Playboy, > keterbatasan hukum, kebohongan publik, atau..?", > Jum'at (20/4) di Hotel > Bumikarsa Jakarta Selatan. > > > > Acara yang digelar dalam rangka Milad ke-9 PKS ini, > menghadirkan pembicara > ternama, yakni Pakar Hukum Pidana Universitas > Indonesia DR. Rudi Satrio, > Pakar media FISIP Universitas Indonesia DR. Ade > Armando, dan Ketua Aliansi > Selamatkan Anak Indonesia (ASA) DR. Wirianingsih. > Hadir pula dalam > kesempatan tersebut perwakilan dari Departemen > Komunikasi dan Informatika > Republik Indonesia. > > > > Acara dihadiri juga dihadiri oleh berbagai lembaga > kemasyarakatan yang > peduli dengan bahaya pornografi, diantara Masyarakat > Tolak Pornografi (MTP) > yaitu LSM yang bergerak dalam bidang advokasi > masyarakat mengenai bahaya > pornografi. > > > > Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum MTP Azimah > Soebagyo, S.Sos, melalui > siaran persnya menyatakan bahwa MTP merasa prihatin > dan kecewa dengan > bebasnya Pemred Majalah Playboy. Azimah juga > mendesak DPR untuk segera > mengesahkan RUU Pornografi yang dapat melindungi > masyarakat khususnya > anak-anak dan remaja dari bahaya pornografi. > (Zalfa). > > > > Pengirim: Ningsih > > Update: 20/04/2007 Oleh: Ningsih > > > > Source : http://www.pks.or.id/2006/index.php?op=isi > <http://www.pks.or.id/2006/index.php?op=isi&id=3033> > &id=3033 > > > > > > > > Jumat, 20 April 2007 18:17:06 | 439 klik | | > > > > Dialog Vonis Bebas Pemred Playboy > > > > Bidang Kewanitaan DPP PKS menyelenggarakan diskusi > terbuka bertajuk "Seputar > vonis bebas redaktur majalah Playboy, keterbatasan > hukum, kebohongan publik, > atau..?", Jum'at (20/4). Acara yang digelar di Hotel > Bumikarsa Jakarta > Selatan ini, menghadirkan Pakar Hukum Pidana > Universitas Indonesia DR. Rudi > Satrio, Pakar Media FISIP Universitas Indonesia DR. > Ade Armando, dan Ketua > Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASA) DR. > Wirianingsih. > > > > PK-Sejahtera Online: > > > > http://us.f510.mail.yahoo.com/ym/Upload?Data=upl422448899 > > > > Pengirim: Ningsih Update: 20/04/2007 Oleh: Ningsih > > > > Source : http://www.pks.or.id/2006/index.php?op=isi > <http://www.pks.or.id/2006/index.php?op=isi&id=3034> > &id=3034 > > > > __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
