24/04/2007 14:37 WIB
Cawagub Dani Mengendus Intimidasi Ramdhan Muhaimin - detikcom Jakarta - Persaingan kandidat cagub-cawagub menjelang Pilkada DKI Jakarta kian memanas. Cawagub DKI dari PKS Dani Anwar menyesalkan penggunaan birokrasi di level bawah yang dilakukan kandidat tertentu untuk menekan atau mengintimidasi kandidat lain. "Kita ingin Pilkada 2007 ini berjalan dnegan baik, di mana setiap individu dapat menentukan pilihannya tanpa intimidasi dari pihak mana pun. Tapi kita sesalkan adanya intimidasi melalui birokrasi di level bawah oleh kandidat tertentu," kata Dani dalam jumpa pers di 'Adang-Dani Center' di Jalan Biliton, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2007). Seharusnya, lanjut dia, birokrasi pemerintahan baik dari tingkat atas hingga level bawah bersikap netral dan independen dalam memilih cagubnya masing-masing. Dani mencium adanya intimidasi yang terjadi berada di tingkat RT dan RW di DKI Jakarta. Bentuk intimidasi tersebut adalah semacam penghasutan. "Yang kita dengar ada intimidasi. Jika Adang-Dani jadi gubernur, uang kesejahteraan RT-RW akan dihilangkan, dan Dewan Kelurahan (Dekel) akan dibubarkan. Padahal Dekel tidak dapat dibubarkan karena ada landasan UU-nya," imbuhnya. Namun Dani belum dapat membuktikan apakah semilir kabar tersebut benar atau tidak. Sebab kabar itu didapatkan dia dari laporan kader-kadernya yang kebetulan menjadi pengurus RT-RW. Bentuk intimidasi lainnya, kata Dani, adalah pencopotan pamflet sosialisasi cagub-cawagub dari PKS. Dia mencontohkan yang terjadi di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Kita masih menelusuri apakah pencopotan itu dilakukan oleh ormas tertentu atau tidak. Jika terbukti kita akan melakukan imbauan terhadap pelaku aksi tersebut," tukasnya. Apakah itu bukan karena adanya kekesalan karena cagub-cawagub PKS mencuri start kampanye? "Yang melakukan sosialisasi dengan menempelkan pamflet dan foto bukan hanya dari kami, kandidat yang lain juga demikian," cetusnya. Menurut Dani, hingga kini belum ada aturan yang mengatakan kandidat tertentu dilarang menempelkan foto untuk sosialisasi. Bahkan KPUD pun belum mengeluarkan aturan tentang hal itu. "Cuma sayangnya, kenapa brand image jika ada persoalan itu (curi strat) selalu diidentikkan dengan kandidat Adang-Dani. Menurut kami, itu tidak fair," pungkasnya. (nvt/ana) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/04/tgl/24/tim e/143708/idnews/771933/idkanal/10
