Gembira saya mendapat bahan yang mustinya disebarkan terus untuk membuka mata
banyak orang yang parah ke brainwashing 32 tahun. Betul kita hanyabelajar, tapi
kalau Pak Nesare punya banyak duit bisa mudah sewa beberapa PhD untuk membuat
tim sukses, menulis sanjungan, lalu tebar uang dalam jurus money politics, dan
sangat mungkin Bpk bisa jadi Gubernur, paling tidak.
Maaf judul diatas saya rubah karena pertanyaan saya cukup jaug melompatnya,
dari Indonesia permulaan tahun 1960, ke jaman sekarang.
Mohon bagaimana pendapat Bpk tentang jurus-jurus Morales, Chavez dan
sebagainya di Amerika Selatan yang sedang berupaya kuasai lagi sumber daya alam
dari perusahaan multinasional supaya hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat dalam
bangsa itu? Apa orang Indian atau turunan Spanyol itu justru sekarang sedang
menjalankan ide Pak Karno dulu
sekait dengan SDA? Apa Bpk tidak heran seperti saya bahwa multinasional yang
di kita
dianggap seperti dewa sangat kuat dan sakti itu kok disana bisa tunduk sama
kekuatan baru yang dipilih dalam pemilu sampai mau teken revisi kontrak kerja?
Saya sih tidak heran
Pak wapres langsung saja bilang Indonesia tidak akan meniru Bolivia. Soal
kepentingan!
Sekian dulu, TCh
nesare <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Semangat kita berdiskusi di Milis ini adalah semangat belajar. Karena
bukan semangat orang sekolahan kita paham banyak kelemahannya
dalam melihat setiap permasalahan/topik diskusi. Kita bukan sedang bikin
tulisan buat dapat angka bagus seperti orang yang sekolah
melainkan kita hanyalah menyisihkan sedikit waktu untuk mengetahui sebetulnya
apa yang terjadi. Topik perekonomian jaman BK itu
penting sekali dipahami dalam konteks saat itu. Perekonomian itu tidak berjalan
sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Banyak
orang memperbandingkan kondisi Orba dengan Orla dan sayangnya yang dilihat itu
adalah pengalaman pribadi saja maksudnya dalam
tingkat individu: saya bisa begini, saya dapat ini, saya tidak begitu, saya
tidak tidak dapat itu dst. Seyogyanya kita melihat nya
dari konteks ekonomi itu sebagai sistem yang bersangkutan dengan sistem
lainnya: epoleksosbudhankam dll.
Saya dapat data inflasi selanjutnya:
Cost of Living Index:
1957 = 100
1960 = 348
1965 = 36,000
1966 = 150,000
Melihat data diatas ini mengerikan sekali terutama 1964 -1965. Menjelang
1964-65, situasi sangat gawat: Capital flight dimana mana;
spare parts dan raw materials banyak yang hilang begitu saja; pabrik hanya
dapat beroperasi 20% dari kapasitas yang tersedia (jadi
tidak full capacity). Pada 1964 to 1965 juga penerimaan dari sektor migas
merosot 50%; exports turun; consumer goods hampir tidak
ada; devisa juga hampir tidak ada yang mana mengakibatkan Indonesia tdk bisa
beli barang imports dan bayar hutang luar negeri.
Semakin banyak bisnis yang tutup dan bangkrut, semakin tidak ada pemasukan dari
pajak, dan Indonesia tidak bisa bayar banyak hal
(government spending) tanpa nyetak uang 24 jam/hari di Kebayoran (Peruri). Dan
ini yang menyebabkan hiper inflasi (hyper
inflation). Pada awal tahun 1965, Dalam interview Jeffrey Winters dengan Ibnu
Sutowo (IS), IS yang adalah musuh Sukarno juga
menaikkan harga BBM secara drastis tanpa minta
ijin dari Sukarno. IS mengakui bahwa dia melakukan ini dengan sengaja untuk
menciptakan (trigger) krisis fiskal/pajak keuangan.
Jeffrey Winters yang sekarang ngajar di Northwestern Univ Evanston dekat
Chicago itu menulis disertasi yang berkaitan dengan topik
ini: Powers in motion. Dalam disertasi ini banyak data/angka yang bisa dilihat.
Kalau kita telusuri jaman awal kemerdekaan Indonesia dalam kaitannya dengan
sektor perekonomian Orla, kurang lebih begini:
Pada jaman Hindia Belanda dasar hukum untuk migas adalah Mining Law 1899. Hukum
Migas yang berlaku adalah sistem konsesi. Sistem
konsesi itu memberikan hak pengelolaan dalam jangka waktu panjang (75 tahun),
pemerintah tidak ikut campur tangan dalam proses
pengelolaannya. Pemerintah hanyalah tax collector: nerima pajak dalam bentuk
income tax yang dihitung dari untung perusahaan.
Bung Karno (BK) dengan semaraknya nasionalisme pada saat perang kemerdekaan
1945-50, penerima konsesi Migas balik ke Indonesia
untuk bikin basis di Indonesia. Setelah 1949 dengan adanya peralihan kekuasaan
dari Belanda ke Indonesia, pemegang konsesi yang gede
gede (utama): Shell, Stanvac dan Caltex mengerti kedaulatan ada ditangan bangsa
Indonesia yang sudah merdeka. Mereka ini siap
bekerja sama dengan pemerintah baru Indonesia. Walaupun BK tidak mengerti
masalah Migas dan juga sudah pasti tidak ada kebijaksanaan
yang jelas ttg Migas tetapi gema nasionalisme yang kuat membuat BK
membatalkan/menganulir (abolish) Mining Law 1899. Ada dilemma
antara bagaimana mengontrol Migas (pasal 3 UUD 45) dan mengelolanya. Tahun 1951
baru pemerintah Indonesia bikin komisi buat ngatur
sumber daya alam.
Pada periode ini juga bangsa Indonesia mulai menasionalisasikan perusahaan
perusahaan Belanda terutama bidang perkebunan. Tapi
sayangnya kenyataan bahwa ngatur Migas itu perlu duit banyak, teknologi dan
kemampuan managerial sehingga sistem konsesi masih
berjalan walaupun dipermak sana sini tapi tidak lebih menguntungkan
dibandingkan kalau diambil alih sepenuhnya oleh bangsa
Indonesia.
Dengan adanya konsesi dimana perusahaan asing Migas dapat beroperasi di
Indonesia sebetulnya mengunjukkan bangsa Indonesia telah
merubah isu kontrol menjadi management. Sayangnya sampai sekarang dengan
kemampuan duit, teknologi (know how) dan managerial
skill yang ada, visi dan keinginan pemerintah tidak dapat dibandingkan dengan
visi dan keinginan pemerintah BK waktu itu. Banyak
tenaga ahli Migas Indonesia yang kerja di perusahaan asing diluar negeri
terutama setelah paska 1998 Orba.
Baru tahun 1960, pemerintah dapat menghasilkan undang undang Migas yakni No.
44/1960. Sumber data bung Yohanes inflasi mulai dari
tahun 1952:100, 1953: 111 dst itu memang bangsa Indonesia baru merdeka dan
banyak yang harus diurus dari ngurus perang dengan
Belanda yang mau balik lagi (aksi 1 dan aksi 2), Perang PRRI/Permesta dengan
sokongan Amerika lewat CIA dan Inggris, Nasution main
main dengan dekrit presiden, Trikora membebaskan Irian, perang dengan Malaysia
dst. Pramudya Anantoer bilang: kita itu dikepung.
Jadi memang periode Orla itu susah sekali, konteks perang dingin itu bermain di
Indonesia belum lagi ditambah dengan urusan dalam
negeri (militer, institusi agama, ideologi dll).
Duit dalam menjalankan pemerintah baru Indonesia itu utamanya bersumber dari
sektor perkebunan (60 - 67 kontribusi perkebunan utk
GDP = 47.36%) dan Migas (6.65%). Walaupun kontribusi Migas dibawah sektor
perdagangan (13.38%) dan public administration (10.42%),
sektor Migas ini sumber dana kas yang lancar (liquid asset)
http://www.iisg.nl/indonesianeconomy/servicesector.pdf
Kedua sektor ini belum terkelola dengan baik. Dapat dibayangkan susahnya
pemerintahan BK dalam mengatur perekonomian Indonesia.
Kendala utamanya adalah: sumber daya manusia yang belum memadai, teknologi
mengelola sumber daya alam belum ada, persoalan dalam
negeri (menyeimbangkan kekuatan dalam negeri yang akhirnya BK menelorkan
Nasakom), intervensi luar negeri untuk menguasai kembali
Indonesia (Belanda berusaha mempengaruhi Amerika pemenang PD2 bahwa BK adalah
komunis yang akhirnya Amerika tidak percaya tetapi
sayangnya sudah terlambat BK sudah dilemahkan kekuatannya).
Salam,
nesare
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of T Chandra
Sent: Sunday, May 06, 2007 5:40 AM
To: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [email protected]; [EMAIL
PROTECTED]
Subject: [HKSIS] Re:Pertanyaan kepada Pak Nasare ==> Keadaan ekonomi masa
Soekarno
Bpk Nesare, saya cuma ingin tambahkan, tapi sayang lupa sumbernya, bahwa ada
beberapa pakar Barat yang menulis tentang 1965/66 itu bahwa Barat konkritnya AS
bersama teman-temanya di Indonesia sangat aktip
mengacaukan perekonomian Indonesia
dengan permainan devisa dan juga merusak pengadaan bahan-bahan pokok sehingga
inflasi sangat meroket. Ini semua untuk membuat rakyat
benci sama Pak Sukarno, dan menganggap penguasa baru HMS sebagai Ratu Adil atau
Satria Piningit. Cuma ujung-ujungnya kita semua tahu
dengan imbas amburadul sampai sekarang ini. Banyak "intelektual" yang memakai
banyak PhD menulis seolah sebelum, terjadinya 1965-66
dan sesudahnya hanya perkembangan di Indonesia saja. Tidak ada obok-obon dari
luar.
Sebetulnya semua disiapkan sejak lama, ada juga pakar Barat yang menulis sejak
1952.
Kekuasaan militer yang sampai 32 tahun juga telah disiapkan rapi jauh-jauh
hari. Apa Pak Nasare bisa menulis tentang think Dephan AS
yang menyiapkan semua analisis tentang ini semua sejak permulaan tahun 1950?
Sekian dulu, TCh
HKSIS <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
----- Original Message -----
From: nesare
To: [EMAIL PROTECTED]
Cc: HKSIS
Sent: Saturday, 5 May, 2007 22:08
Subject: [HKSIS] RE: [t-net] Pertanyaan kepada Pak Nasare
f harga setabil? Sedangkan dalam Demokrasi Terpimpin jadi tak terkendali? Siapa
yang memegang kekuasaan nyata selama Demokrasi
Terpimpin?
Konteks politiknya bisa dipahami dari urutan peristiwa ini: SOB (Negara Dalam
Bahaya) mulai April 1957, Kampanye Sita Modal Asing
mulai Desember 1957, Jalan Tengah Nasution yang diumumkan November 1958, Dekrit
5 Juli 1959, Trikora dan Rasialisme 1962/63. Kelima
peristiwa ini berurutan. Mula-mula SOB diumumkan pada awal bulan April 1957,
karena di beberapa daerah sudah ada pergolakan. Dengan
diumumkannya SOB praktis kekuasaan di daerah-daerah berada dalam tangan
militer. Kegiatan politik, ekonomi, penerbitan media,
buka-tutup usaha, dsb itu semua berada dalam kekuasaan militer.
Kampanye Sita Modal Asing mulai Desember 1957 dalam kondisi SOB. Yang mulai
sebenarnya KBM, ormas buruhnya PNI. Semua kelompok
politik waktu itu (termasuk militer yang menjadi penguasa) setuju kampanye sita
modal asing karena konteksnya adalah perjuangan
membebaskan Irian Barat. Modal-modal besar milik Belanda dan pendukungnya harus
disita. Yang paling aktif dalam kampanye itu selain
ormas buruh PNI itu, diikuti juga oleh SOBSI, ormas buruhnya PKI. Tapi setelah
perkebunan besar, pabrik-pabrik, pertambangan,
perminyakan, perusahaan perkapalan, dll itu secara simbolis disita oleh
ormas-ormas buruh itu, yang kemudian mengambil alih
managemennya adalah para perwira Angkatan Darat. Dengan memiliki kekuasaan
politik memakai SOB dan dengan memiliki kekuatan ekonomi
setelah mengambil alih modal asing, bulan November 1958 Nasution mengumumkan
Jalan Tengah: Militer bukan hanya kekuatan hankam
tetapi juga kekuatan politik-ekonomi. Nasution.
Semua perkembangan ini bisa diterima Bung Karno dan juga kelompok politik lain
karena pada tahun 1957-58 terjadi pemberontakan
PRRI/Permesta yang didukung AS dan Inggris. Dalam situasi kritis, okelah
militer bergerak, mereka berdiri di depan, bertempur, dsb.
Semua kelompok politik sikapnya sama, kompak mendukung militer. Dan operasi
menumpas PRRI/Permesta memang sukses besar. Perang
Saudara di Sumbar dan Sulut memang berlangsung keras tetapi waktunya singkat
sekali dan korbannya minimal.
Tapi sejak AS dan Inggris mendukung PRRI/Permesta dan mendukung Belanda yang
tidak mau menyerahkan Irian Barat sesuai dengan
persetujuan KMB, maka sikap Non Blok yang dicetuskan Bung Karno itu mulai
berobah. BK menjadi lebih condong ke pihak Timur dalam
Perang Dingin. Selama PRRI/Permesta kota-kota di Indonesia dibom oleh pesawat
AS, salah satu pilotnya berhasil ditembak jatuh dan
ditangkap. Ribuan senjata didrop oleh kapal selam dan juga pesawat AS untuk
membantu PRRI/Permesta. Perobahan sikap BK dari Non Blok
menjadi condong ke kiri, menjadi lebih dekat dengan Uni Soviet dan RRT, itu
proses yang berlangsung perlahan-lahan selama akhir
1950an dan awal 1960an.
Setelah PRRI/Permesta berhasil ditumpas, Angkatan Darat dibawah Nasution
menjadi sangat berkuasa. Nasution minta Konstituante
dibubarkan dan mendesakkan Dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD-45. Sebelumnya
kita memakai UUD-50 yang berlandaskan sistim
kepartaian, ada perdana menteri yang harus didukung partai, dst. Tapi dengan
UUD-45, kita kembali ke sistim presidensial. Kekuasaan
presiden besar sekali. Sejak Dekrit 5 Juli itu Indonesia mulai masuk jaman
Demokrasi Terpimpin.
Kampanye politik berikutnya adalah Trikora, pembebasan Irian itu, mulainya
tahun 1960. RI didukung penuh oleh Blok Timur dan dilawan
oleh Blok Barat. Militer RI yang dikerahkan untuk merebut Irian, terutama
Angkatan Laut dan KKO pasukan penggempurnya AL, begitu
juga AURI, mulai mendapat latihan dan perlengkapan dari Blok Timur. Kapal-kapal
perang kita dan juga pesawat pembom itu didapat dari
Uni Soviet. Operasi Trikora sukses bukan hanya karena operasi militernya tetapi
terutama karena operasi politiknya. RI mendapat
banyak dukungan dari dunia internasional.
Setelah Trikora sukses, RI menjadi lebih dekat dengan Blok Timur (Soviet dan
RRT). Untuk menjauhkan RI dengan RRT terjadi rasialisme
di Jawa Barat pada tahun 1962/63. Toko-toko Tionghoa di Bogor, Bandung,
Sukabumi, dll diserbu dan dirusak. Warga Tionghoa dianiaya.
Beberapa kelompok mahasiswa di Bandung menjadi penggerak (mereka kemudian
diadili) tapi dibalik kampanye ini ada kelompok Angkatan
Darat yang ingin menjauhkan hubungan RI-RRT. Tapi akibat rasialisme awal 1960an
ini sebagian warga Tionghoa mengungsi, balik lagi ke
RRT, dan terjadi modal terbang dalam skala besar. Dampaknya ke ekonomi terasa
sekali. Setelah modal asing disita, dan kemudian
dikelola oleh militer yang tidak paham ekonomi, lalu sebagian modal domestik
terbang akibat rasialisme, inflasi melonjak.
Sebagai catatan: ketika pimpinan mahasiswa penggerak rasialisme di Jabar itu
ditangkap (al. Muslimin Nasution, dkk) tidak ada yang
berani membela mereka karena kesalahannya begitu jelas. Yang tegas mengatakan
mereka harus diadili dan dibela itu Aidit. Yang
kemudian berani maju menjadi pembela mereka adalah Paul Moedikdo, salah satu
kerabatnya Aidit yang waktu itu dosen kriminologi di
Unpad (sekarang pensiunan profesor hukum di Utrecht, Belanda). Tapi Moedikdo
hanya berani maju setelah ada omongan langsung dari
Aidit, mereka harus dibela. Pembelaan Paul Moedikdo itu bagus karena dia
jelaskan rasialisme itu bisa muncul akibat kesenjangan
sosial.
Perkembangan politik dalam negeri dan politik luar negeri (Perang Dingin) dalam
tahun 50an dan awal 60an itu perlu kita pahami untuk
mengerti kerusakan ekonomi kita. Kerusakan ekonomi lebih hebat lagi pada akhir
pemerintahan Bung Karno. Tapi siapa yang mengurus
perkebunan, pertambangan, pabrik-pabrik, perminyakan, dsb yang menjadi sumber
devisa waktu itu? Angkatan Darat, kan? Usaha Bung
Karno untuk menata kembali ekonomi itu baru mulai kembali dengan dikeluarkannya
Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun 1962. Kel
terkendali. Setelah Kampanye Sita Modal Asing tahun 1957 sumber devisa di
perkebunan, pertambangan, minyak, pabrik, dll itu mulai
dikuasai militer yang nggak ngerti sama sekali soal ekonomi, perdagangan, seluk
beluk eksport-import, perbankan, dll. Dan siapa yang
bisa mengontrol militer waktu itu? PKI menjuluki mereka kapitalis birokrat
(kapbir).
Tanpa kontrol mereka pakai untuk korupsi, membiayai pasukan atau kesatuan
dengan dana non-budgeter, kongkalikong dengan pengusaha,
political funding para jenderal, dsb. Karena itu yang dihantam keras oleh PKI
adalah para kapbir itu. Dan itu maksudnya ya para
manager perkebunan, pertambangan, pabrik, dll itu. Kebanyakan memang perwira AD
atau kroni-kroninya. Bung Karno sudah menyadari
akibat Kampanye Sita Modal Asing ini. Karena itu dia mau menata kembali
perekonomian dengan mengeluarkan Dekon tahun 1962. Tapi
belum bisa berbuat banyak. Ketika peristiwa 65 terjadi sumber-sumber devisa
waktu itu sudah 8 tahun berada di tangan para KapBir.
Ini kenyataan pahit dalam lembaran sejarah Indonesia yang kelam. Masih banyak
sejarah Indonesia yang belum dipahami oleh bangsanya
sendiri. Orang Indonesia kebanyakan suka berpolemik tentang bangsanya kadang
kala kurang didukung oleh pengetahuan yang cukup.
Polemik ini bersumberkan dari data dan informasi yang kerap kali dari dalam
Indonesia ini tingkat distorsi nya cukup tinggi.
Mengapa? Mengingat adanya kepentingan politik rejim penguasa. Oleh karena itu
jangan heran banyak sejarahwan muda, ahli politik dan
ahli ilmu sosial yang belajar diluar negeri dimana perpustakaan tentang
Indonesia tersimpan dalam archives yang rapi dapat
dipelajari demi kemajuan bangsa Indonesia. Kita sudah mengetahui bersama bahwa
di Indonesia ilmu sosial itu dianggap sampah. Yang
didengung dengungkan adalah ilmu pasti. Ini ada kaitannya dengan penguasa rejim
yang takut rakyat nya mengerti akan ilmu sosial dan
ilmu ilmu politik yang dapat menjelaskan keadaan sosial dan politik jamannya.
Jikalau rakyat pintar dan paham situasi dan kondisi
epoleksosbudhankam, mereka ini menjadi faktor penekan rejim yang berkuasa. Oleh
karena itulah rejim yang berkuasa ini mempunyai
kepentingan untuk mendendangkan lagu "ilmu pasti adalah segala galanya" dalam
membangun negara.
Salam,
nesare
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of Yohanes Sulaiman
Sent: Friday, May 04, 2007 6:07 PM
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: RE: [t-net] Pertanyaan kepada Pak Nasare
Harga barang sudah hancur lebur dari sejak jaman Ali Sastroamidjojo.
Misalnya, index harga 12 bahan kebutuhan pokok:
1952: 100
1953: 111
1958 (Ali II) 263
1959 (Dekrit) 307
1960: 388
1961: 1,243
1962 (Maret): 1,910
Dari tahun 1952 ke 1962, harga 12 bahan kebutuhan pokok naik duapuluh kali
lipat. Datanya ini dari Aidit sendiri. Saya harus cari lagi index dari tahun
1962-1965, entah ada di catatan yang mana.
Tahun 1959-1965 sendiri di Indonesia ada tiga pucuk kekuasaan:
Presiden-TNI-PKI. Sukarno mati-matian berusaha menyeimbangkan TNI dan PKI,
YS
Yohanes Sulaiman
Department of Political Science
The Ohio State University
2043 Derby Hall
154 North Oval Mall
Columbus, OH 43210
In Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder and
bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the
Renaissance. In Switzerland they had brotherly love--they had 500 years of
democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.
The Third Man
_____
[Non-text portions of this message have been removed]
Be a PS3 game guru.
Get your game face on with the latest PS3 news and previews at Yahoo! Games.
---------------------------------
Never miss an email again!
Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.
