Pak Hinu, terimakasih, soalnya masyarakat kita masih terus didominasi oleh para
intelektual cetakan Orba yang tidak bisa lepaskan diri dari tugasnya untuk
terus mempercantik sejarah orba bersama pemimpinnya Suharto. Ingat sama
Retnowati kan?
Sekarang semua yang mau perubahan yang subtansial dinegeri ini seharusnya
juga senang
kemukakan fakta sejarah, seperti Pak Nesare. Yg dimaksud perubahan yang
mendasar spt
di Venezuela, Bolivia dan negara-negara Amerika Latin lainnya, bukan
samasekali "perubahan" kayak yang dijanjikan olek Pak SBY dan Pak Kalla, yang
sedang kira rasakan terutama oleh 80% masarakat miskin malahan lebih
memiskinkan.
Sejarah kan selalu dilihat dari banyak sudut pandang. Seperti Rosihan Anwar
yang disebut
sebut sebagai wartawan super senior dan sebagainya itu mereka selalu
mengatakan bhw Pak Soekarno tidak thu ekonomi, lalu merusak ekonomi sebelum
1965 dan lain-lain propaganda. kenyataannya mereka yg lalu berkuasa yang
dipimpin oleh Paman Sam yang
merusak ekonomi sebagai serangan awal untuk kudeta merangkak. Yang berakibat
krisis
multidimensi sekarang yang dalam bidang ahlak saya kuatirkan masih akan
berlaku lama,
dan kelihatan dalam korupsi misalnya.
TCh
"HINU E. SAYONO" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dapat dibaca di buku "Ford Country : Building An Elite for Indonesia"
yang ditulis oleh David Ransom
T Chandra <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Bpk Nesare, saya cuma ingin tambahkan, tapi sayang lupa sumbernya, bahwa ada
beberapa pakar Barat yang menulis tentang 1965/66 itu bahwa Barat konkritnya AS
bersama teman-temanya di Indonesia sangat aktip mengacaukan perekonomian
Indonesia
dengan permainan devisa dan juga merusak pengadaan bahan-bahan pokok sehingga
inflasi sangat meroket. Ini semua untuk membuat rakyat benci sama Pak Sukarno,
dan menganggap penguasa baru HMS sebagai Ratu Adil atau Satria Piningit. Cuma
ujung-ujungnya kita semua tahu dengan imbas amburadul sampai sekarang ini.
Banyak "intelektual" yang memakai banyak PhD menulis seolah sebelum, terjadinya
1965-66 dan sesudahnya hanya perkembangan di Indonesia saja. Tidak ada
obok-obon dari luar.
Sebetulnya semua disiapkan sejak lama, ada juga pakar Barat yang menulis sejak
1952.
Kekuasaan militer yang sampai 32 tahun juga telah disiapkan rapi jauh-jauh
hari. Apa Pak Nasare bisa menulis tentang think tank Dephan AS yang menyiapkan
semua analisis tentang ini semua sejak permulaan tahun 1950?
Sekian dulu, TCh
HKSIS <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
----- Original Message ----- From: nesare
To: [EMAIL PROTECTED]
Cc: HKSIS
Sent: Saturday, 5 May, 2007 22:08
Subject: [HKSIS] RE: [t-net] Pertanyaan kepada Pak Nasare
Bung terima kasih mengingatkan kita semua bahwa topik ini memang belum banyak
yang memahami dan mendalaminya seperti juga banyak sejarah bangsa Indonesia
yang kurang dipelajari dan dipahami. Data inflasi bung dari 1952 - 1962 itu
sudah menunjukkan bahwa perekonomian RI yang baru merdeka itu dalam keadaan
susah.
Dengan data itu kita lihat yang menarik adalah indeks bahan pokok itu hanya
melonjak 4 kali selama 8 tahun, dari tahun 1952 sampai 1960. Itu adalah jaman
Demokrasi Parlementer. Tapi dalam 2 tahun berikutnya, dari 1960 ke 1962
melonjak 5 kali. Itu awal dari jaman Demokrasi Terpimpin, paska Dekrit 5 Juli
1959. Mengapa selama Demokrasi Parlementer relatif harga setabil? Sedangkan
dalam Demokrasi Terpimpin jadi tak terkendali? Siapa yang memegang kekuasaan
nyata selama Demokrasi Terpimpin?
Konteks politiknya bisa dipahami dari urutan peristiwa ini: SOB (Negara Dalam
Bahaya) mulai April 1957, Kampanye Sita Modal Asing mulai Desember 1957, Jalan
Tengah Nasution yang diumumkan November 1958, Dekrit 5 Juli 1959, Trikora dan
Rasialisme 1962/63. Kelima peristiwa ini berurutan. Mula-mula SOB diumumkan
pada awal bulan April 1957, karena di beberapa daerah sudah ada pergolakan.
Dengan diumumkannya SOB praktis kekuasaan di daerah-daerah berada dalam tangan
militer. Kegiatan politik, ekonomi, penerbitan media, buka-tutup usaha, dsb itu
semua berada dalam kekuasaan militer.
Kampanye Sita Modal Asing mulai Desember 1957 dalam kondisi SOB. Yang mulai
sebenarnya KBM, ormas buruhnya PNI. Semua kelompok politik waktu itu (termasuk
militer yang menjadi penguasa) setuju kampanye sita modal asing karena
konteksnya adalah perjuangan membebaskan Irian Barat. Modal-modal besar milik
Belanda dan pendukungnya harus disita. Yang paling aktif dalam kampanye itu
selain ormas buruh PNI itu, diikuti juga oleh SOBSI, ormas buruhnya PKI. Tapi
setelah perkebunan besar, pabrik-pabrik, pertambangan, perminyakan, perusahaan
perkapalan, dll itu secara simbolis disita oleh ormas-ormas buruh itu, yang
kemudian mengambil alih managemennya adalah para perwira Angkatan Darat. Dengan
memiliki kekuasaan politik memakai SOB dan dengan memiliki kekuatan ekonomi
setelah mengambil alih modal asing, bulan November 1958 Nasution mengumumkan
Jalan Tengah: Militer bukan hanya kekuatan hankam tetapi juga kekuatan
politik-ekonomi. Nasution.
Semua perkembangan ini bisa diterima Bung Karno dan juga kelompok politik lain
karena pada tahun 1957-58 terjadi pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung AS
dan Inggris. Dalam situasi kritis, okelah militer bergerak, mereka berdiri di
depan, bertempur, dsb. Semua kelompok politik sikapnya sama, kompak mendukung
militer. Dan operasi menumpas PRRI/Permesta memang sukses besar. Perang Saudara
di Sumbar dan Sulut memang berlangsung keras tetapi waktunya singkat sekali dan
korbannya minimal.
Tapi sejak AS dan Inggris mendukung PRRI/Permesta dan mendukung Belanda yang
tidak mau menyerahkan Irian Barat sesuai dengan persetujuan KMB, maka sikap Non
Blok yang dicetuskan Bung Karno itu mulai berobah. BK menjadi lebih condong ke
pihak Timur dalam Perang Dingin. Selama PRRI/Permesta kota-kota di Indonesia
dibom oleh pesawat AS, salah satu pilotnya berhasil ditembak jatuh dan
ditangkap. Ribuan senjata didrop oleh kapal selam dan juga pesawat AS untuk
membantu PRRI/Permesta. Perobahan sikap BK dari Non Blok menjadi condong ke
kiri, menjadi lebih dekat dengan Uni Soviet dan RRT, itu proses yang
berlangsung perlahan-lahan selama akhir 1950an dan awal 1960an.
Setelah PRRI/Permesta berhasil ditumpas, Angkatan Darat dibawah Nasution
menjadi sangat berkuasa. Nasution minta Konstituante dibubarkan dan mendesakkan
Dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD-45. Sebelumnya kita memakai UUD-50 yang
berlandaskan sistim kepartaian, ada perdana menteri yang harus didukung partai,
dst. Tapi dengan UUD-45, kita kembali ke sistim presidensial. Kekuasaan
presiden besar sekali. Sejak Dekrit 5 Juli itu Indonesia mulai masuk jaman
Demokrasi Terpimpin.
Kampanye politik berikutnya adalah Trikora, pembebasan Irian itu, mulainya
tahun 1960. RI didukung penuh oleh Blok Timur dan dilawan oleh Blok Barat.
Militer RI yang dikerahkan untuk merebut Irian, terutama Angkatan Laut dan KKO
pasukan penggempurnya AL, begitu juga AURI, mulai mendapat latihan dan
perlengkapan dari Blok Timur. Kapal-kapal perang kita dan juga pesawat pembom
itu didapat dari Uni Soviet. Operasi Trikora sukses bukan hanya karena operasi
militernya tetapi terutama karena operasi politiknya. RI mendapat banyak
dukungan dari dunia internasional.
Setelah Trikora sukses, RI menjadi lebih dekat dengan Blok Timur (Soviet dan
RRT). Untuk menjauhkan RI dengan RRT terjadi rasialisme di Jawa Barat pada
tahun 1962/63. Toko-toko Tionghoa di Bogor, Bandung, Sukabumi, dll diserbu dan
dirusak. Warga Tionghoa dianiaya. Beberapa kelompok mahasiswa di Bandung
menjadi penggerak (mereka kemudian diadili) tapi dibalik kampanye ini ada
kelompok Angkatan Darat yang ingin menjauhkan hubungan RI-RRT. Tapi akibat
rasialisme awal 1960an ini sebagian warga Tionghoa mengungsi, balik lagi ke
RRT, dan terjadi modal terbang dalam skala besar. Dampaknya ke ekonomi terasa
sekali. Setelah modal asing disita, dan kemudian dikelola oleh militer yang
tidak paham ekonomi, lalu sebagian modal domestik terbang akibat rasialisme,
inflasi melonjak.
Sebagai catatan: ketika pimpinan mahasiswa penggerak rasialisme di Jabar itu
ditangkap (al. Muslimin Nasution, dkk) tidak ada yang berani membela mereka
karena kesalahannya begitu jelas. Yang tegas mengatakan mereka harus diadili
dan dibela itu Aidit. Yang kemudian berani maju menjadi pembela mereka adalah
Paul Moedikdo, salah satu kerabatnya Aidit yang waktu itu dosen kriminologi di
Unpad (sekarang pensiunan profesor hukum di Utrecht, Belanda). Tapi Moedikdo
hanya berani maju setelah ada omongan langsung dari Aidit, mereka harus dibela.
Pembelaan Paul Moedikdo itu bagus karena dia jelaskan rasialisme itu bisa
muncul akibat kesenjangan sosial.
Perkembangan politik dalam negeri dan politik luar negeri (Perang Dingin) dalam
tahun 50an dan awal 60an itu perlu kita pahami untuk mengerti kerusakan ekonomi
kita. Kerusakan ekonomi lebih hebat lagi pada akhir pemerintahan Bung Karno.
Tapi siapa yang mengurus perkebunan, pertambangan, pabrik-pabrik, perminyakan,
dsb yang menjadi sumber devisa waktu itu? Angkatan Darat, kan? Usaha Bung Karno
untuk menata kembali ekonomi itu baru mulai kembali dengan dikeluarkannya
Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun 1962. Kelompok PSI (Partai Sosialis
Indonsia) adalah partai yang merumuskan Dekon. Konsep perekonomian versi Bung
Karno itu baru selesai 1962, setelah Indonesia baru saja selesai Perang Saudara
dan Pembebasan Irian.
Ekonomi akhir pemerintahan Bung Karno itu dibahas mendalam dalam disertasi
Jeffrey Winters, "Power In Motion" ("Modal Bergerak, Modal Berkuasa"). Mungkin
bagus buat yang berminat mengetahui ekonomi Indonesia masa masa akhirnya BK.
Ini topik penting tapi banyak orang tidak paham sama sekali konteks
politik-ekonominya.
Masalah politik ekonomi jaman akhirnya BK dan pembunuhan massal 1965 yang
penting ini perlu kita pahami bersama. Tetapi jangan anggap gara-gara ekonomi
susah lalu terjadi Pembunuhan Massal. Karena pembunuhan itu memang dirancang,
diorganisir, direncanakan, dikendalikan. Kemarahan orang direkayasa dengan
fitnah Lubang Buaya yang disiarkan terus menerus selama beberapa bulan, melalui
media yang sepenuhnya dikontrol oleh Pak harto cs. Yang dijadikan pembunuh itu
dilatih, dipersenjatai, disiapkan angkutan, dikasih 'daftar mati' yang dibikin
tentara sendiri, dst. Kesukaran ekonomi itu cuma latar belakang. Jangan kita
kemudian beranggapan begitu ekonomi susah orang Indonesia lalu bunuh
tetangganya sendiri.
Jadi memang BK tidak menghancurkan ekonomi Indonesia. Data data inflasi bung
itupun terlihat jelas bahwa selama Demokrasi Parlementer ekonomi memang susah
tapi masih terkendali. Setelah Kampanye Sita Modal Asing tahun 1957 sumber
devisa di perkebunan, pertambangan, minyak, pabrik, dll itu mulai dikuasai
militer yang nggak ngerti sama sekali soal ekonomi, perdagangan, seluk beluk
eksport-import, perbankan, dll. Dan siapa yang bisa mengontrol militer waktu
itu? PKI menjuluki mereka kapitalis birokrat (kapbir).
Tanpa kontrol mereka pakai untuk korupsi, membiayai pasukan atau kesatuan
dengan dana non-budgeter, kongkalikong dengan pengusaha, political funding para
jenderal, dsb. Karena itu yang dihantam keras oleh PKI adalah para kapbir itu.
Dan itu maksudnya ya para manager perkebunan, pertambangan, pabrik, dll itu.
Kebanyakan memang perwira AD atau kroni-kroninya. Bung Karno sudah menyadari
akibat Kampanye Sita Modal Asing ini. Karena itu dia mau menata kembali
perekonomian dengan mengeluarkan Dekon tahun 1962. Tapi belum bisa berbuat
banyak. Ketika peristiwa 65 terjadi sumber-sumber devisa waktu itu sudah 8
tahun berada di tangan para KapBir.
Ini kenyataan pahit dalam lembaran sejarah Indonesia yang kelam. Masih banyak
sejarah Indonesia yang belum dipahami oleh bangsanya sendiri. Orang Indonesia
kebanyakan suka berpolemik tentang bangsanya kadang kala kurang didukung oleh
pengetahuan yang cukup. Polemik ini bersumberkan dari data dan informasi yang
kerap kali dari dalam Indonesia ini tingkat distorsi nya cukup tinggi. Mengapa?
Mengingat adanya kepentingan politik rejim penguasa. Oleh karena itu jangan
heran banyak sejarahwan muda, ahli politik dan ahli ilmu sosial yang belajar
diluar negeri dimana perpustakaan tentang Indonesia tersimpan dalam archives
yang rapi dapat dipelajari demi kemajuan bangsa Indonesia. Kita sudah
mengetahui bersama bahwa di Indonesia ilmu sosial itu dianggap sampah. Yang
didengung dengungkan adalah ilmu pasti. Ini ada kaitannya dengan penguasa rejim
yang takut rakyat nya mengerti akan ilmu sosial dan ilmu ilmu politik yang
dapat menjelaskan keadaan sosial dan politik jamannya.
Jikalau rakyat pintar dan paham situasi dan kondisi epoleksosbudhankam, mereka
ini menjadi faktor penekan rejim yang berkuasa. Oleh karena itulah rejim yang
berkuasa ini mempunyai kepentingan untuk mendendangkan lagu "ilmu pasti adalah
segala galanya" dalam membangun negara.
Salam,
nesare
-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Behalf Of Yohanes Sulaiman
Sent: Friday, May 04, 2007 6:07 PM
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: RE: [t-net] Pertanyaan kepada Pak Nasare
Harga barang sudah hancur lebur dari sejak jaman Ali Sastroamidjojo.
Misalnya, index harga 12 bahan kebutuhan pokok:
1952: 100
1953: 111
1958 (Ali II) 263
1959 (Dekrit) 307
1960: 388
1961: 1,243
1962 (Maret): 1,910
Dari tahun 1952 ke 1962, harga 12 bahan kebutuhan pokok naik duapuluh kali
lipat. Datanya ini dari Aidit sendiri. Saya harus cari lagi index dari tahun
1962-1965, entah ada di catatan yang mana.
Tahun 1959-1965 sendiri di Indonesia ada tiga pucuk kekuasaan:
Presiden-TNI-PKI. Sukarno mati-matian berusaha menyeimbangkan TNI dan PKI,
YS
Yohanes Sulaiman
Department of Political Science
The Ohio State University
2043 Derby Hall
154 North Oval Mall
Columbus, OH 43210
In Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder and
bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the
Renaissance. In Switzerland they had brotherly love--they had 500 years of
democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.
The Third Man
_____
