Niat Jahat Membelah Baghdad Thursday, 10 May 2007 Oleh: Irman Abdurrahman
Zaman boleh berubah, aktor pelaku sejarah pun dapat berganti wajah, tetapi karakter penjajah tampaknya tak pernah bisa enyah. Belum genap dua dasawarsa, warga dunia menyaksikan akhir dari kepedihan rakyat Jerman akibat Tembok Berlin yang didirikan rezim komunis Jerman Timur. Belum juga hilang dari ingatan ketika mantan presiden AS Bill Clinton menyebut tembok yang memisahkan dua Korea sebagai 'tempat paling menyeramkan di dunia'. Tentu saja masih tampak jelas betapa tembok barikade yang dibangun Israel di sepanjang Tepi Barat perlahan tapi pasti merampas, bukan hanya inci demi inci tanah Palestina, tetapi juga kemerdekaan dan hak hidup bangsa Palestina. Kini komunitas internasional dipaksa menyaksikan sebuah tembok pemisah baru, yang ditegakkan militer AS di Baghdad. Sejak 10 April lalu, pemerintah George W Bush punya 'solusi' baru untuk meredam apa yang mereka sebut sebagai konflik sektarian antara Sunni dan Syi'ah. Solusi itu berupa proyek pembangunan tembok dengan blok beton seberat 6,3 ton dan setinggi 12 kaki (3,5 meter) sepanjang 3 mil (5 kilometer). Tempat itu menutupi kawasan Al Adhamiya di Baghdad. Pemerintah AS yang selama ini menjajah Irak meyakini bahwa sebuah tembok adalah alat yang kuat untuk meredam pertentangan. Proses ini merupakan tahap awal dari proyek isolasi yang lebih luas terhadap 30 dari 89 distrik di Baghdad. Apa pun itu, tampaknya AS tengah mengulangi kegagalan Proyek Dye Marker di Quang Tri, Vietnam, pada 1960-an, yang membentangkan barikade listrik sepanjang 76 kilometer dari Laut Cina Selatan hingga Laos dalam upaya membendung tentara Viet Cong. Tidak pernah ada bukti historis bahwa 'penjara' kolektif semacam ini akan mampu menciptakan kedamaian dan membendung kekerasan. Sebaiknya, sejarah dari Warsawa hingga Vietnam, dari Afrika Selatan, Irlandia Utara, hingga Palestina, mencatat kegagalan proyek semacam ini, bukan hanya secara moral, tetapi juga operasional. Dalam konteks Irak, bukti itu sudah tampak ketika beberapa pekan lalu serangan bom bunuh diri justru terjadi dalam Zona Hijau, wilayah teraman di Baghdad. Terlebih lagi, jajak pendapat menunjukkan hampir 90 persen rakyat Irak menentang pembangunan tembok ini. Demonstrasi menentang pendudukan AS oleh ratusan ribu warga Syi'ah di Sadr City, dan puluhan ribu warga Sunni di Baghdad Utara, menjadi fakta empirik jajak pendapat tersebut. Timur Tengah 'baru' Proyek 'gulagisasi Baghdad' ini justru memperlihatkan karakter imperialistik AS di Irak. Persatuan rakyat Irak yang menentang pendudukan jelas menunjukkan kekalahan moral pasukan AS di sana. Dan, tembok ini jelas diimplementasikan untuk menerapkan apa yang tampaknya diinspirasikan oleh metode Raja Inggris, King James I, ketika menjerumuskan Irlandia ke dalam konflik sektarian (Protestan-Katolik) berdarah selama hampir empat abad: divide and conquer. Siapa pun tahu bahwa masyarakat Baghdad, terlepas dari persoalan sekte, telah ribuan tahun hidup berdampingan secara damai dan harmonis dalam kawasan-kawasan campuran, seperti di Al Jadriya, Al Mansour, Zayouna, Dora, Bab Al Sharqi, Al Sa'adoon, dan Hayy Al-Jihad. Konflik 'sektarian' baru muncul ketika gerombolan militer Anglo-Amerika menerabas batas-batas kedaulatan negeri mereka, dan merampas sebagian besar hak dasar mereka sebagai manusia. Alhasil, keberadaan Amerikalah yang justru merupakan elemen dasar bagi ketidakamanan di Irak. Jadi, jika memang menghendaki solusi komprehensif, bukan hanya bagi rakyat Irak tetapi juga Amerika. Pemerintah Bush sepatutnya dengan rendah hati menerima saran banyak kalangan untuk menarik mundur pasukannya dari Irak, bukan malah menggelar proyek usang yang telah terbukti invalid secara historis. Lagi pula, meski dibantah pejabat-pejabat Amerika terkait, proses yang kini berlangsung setiap malam di Baghdad tersebut, seperti hendak merefleksikan peta Timur Tengah 'baru'. Peta ini dipresentasikan Letkol Ralph Peters, mantan Wakil Kepala Staf Intelijen Departemen Pertahanan AS, dalam jurnal Armed Forces (Juni 2006) di bawah judul 'Blood Borders: How a Better Middle East Would Look'. Peta tersebut, di antaranya, memperlihatkan upaya memecah Irak menjadi tiga negara protektorat: negara Sunni Irak di tengah (berbatasan dengan Syria); negara Kurdistan di utara (berbatasan dengan Turki); dan negara Syi'ah Arab di Selatan (berbatasan dengan Kuwait dan Iran). Meskipun mungkin tidak secara resmi merepresentasikan kebijakan Pentagon, peta tersebut disebutkan telah digunakan dalam program pelatihan bagi pejabat militer senior di NATO Defense College. Sementara itu, Peters sendiri adalah salah seorang pejabat militer yang percaya bahwa mendesain ulang batas-batas negara-negara di Timur Tengah adalah solusi fundamental bagi problem kontemporer kawasan kaya minyak itu. Suatu keyakinan yang tidak mustahil dianut banyak eksekutif di Pentagon. Tindakan ilegal Terlepas dari segala maksud tersembunyi di baliknya, proyek tersebut bukan saja tidak bermoral melainkan juga ilegal karena beberapa alasan. Pertama, secara logis, ketika aksi militer unilateral AS terhadap Irak adalah ilegal, maka pendudukan tentara AS berikut segala aktivitasnya di negara itu juga ilegal. AS menjajah Irak tanpa persetujuan dunia Internasional. Berbagai alasan yang dijadikan alat legitimasi bagi AS untuk menjajah Irak pun sampai saat ini tak pernah terbukti. Kedua, proyek tersebut telah melanggar hak dasar untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) yang dilindungi oleh Piagam PBB dan diperkuat dalam Resolusi 2625 Majelis Umum PBB. Selain itu, tindakan AS tersebut akan memarjinalkan rakyat Irak dari hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk bekerja, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, yang semuanya dijamin di dalam Piagam PBB. Ketiga, hukum-hukum perang, di antaranya Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949) tentang hukuman kolektif, melarang pasukan pendudukan untuk merekayasa perubahan demografi terhadap wilayah-wilayah yang didudukinya. Dengan demikian, tindakan militer AS membagi-bagi masyarakat Irak, entah secara lokal maupun nasional, jelas merupakan sebuah kejahatan perang. Oleh sebab itu, sudah amat layak jika Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota tidak tetap DK-PBB, menggagas isu resolusi yang setidaknya mengecam pembangunan 'Tembok Baghdad'. Entah nantinya akan berujung kepada sebuah rancangan resolusi ataukah tidak, paling tidak upaya ini merupakan simbol bahwa kita menentang upaya-upaya diskriminasi semacam itu, daripada terus mengikuti arus agenda-agenda AS di DK-PBB. [] Ikhtisar - Amerika sedang menjalankan agenda kotor di Baghdad, berupa pembangunan tembok yang mengisolasi kawasan Sunni. - Sejarah telah membuktikan bahwa pembangunan tembok-tembok isolasi seperti itu tak pernah berhasil meredam pertikaian. - Proyek yang dijalankan Amerika itu ilegal dan seharusnya digagalkan. - Posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sangat strategis untuk menolak proyek tersebut. [sumber: Republika.co.id] Penulis: Staf Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta -- Ezda => S2D4 the World MOD: Adakah website ICC?
