Bung Is,

Silahkan saja bung berpendapat seperti ini. 

Mungkin sebaiknya saya menyanyikan lagu spritual kuno kaum negro yang sering 
juga dipakai Marthin Luther King Jr dalam perjuangan persamaan hak-nya, 
sebagaimana tertulis dipusarannya:

"Free At Last, Free At Last, Free At Last, Thanks God Almighty, I'M Free At 
Last!"

Saya merindukan sebuah kebebasan sjati dan bukan kebebasan semu!

Terakhir, apakah Indonesia bukan negara budak? Berganti 4 presiden sejak awal 
reformasi, mentalitas budak masih dipertontonkan oleh presiden2 RI kepada 
rakyatnya.

Paradoks!


Iskandar Z Persani <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                                  
Amandemen UUD "45" sekarang jelas bisa membuka Kotak Pandora, dapat diselundupi
  berbagai tambahan, seperti misalnya Piagam Djakarta. Ini berbahaya bagi RI 
dalam bentuknya yang seperti sekarang. Karena dapat merobohkannya. Tentu para 
separatis senang saja, karena bisa-bisa ikut arus, lalu jadi boneka negara 
besar, misalnya The
  Kangoroos. Kedepan bisa menyesal seperti Timor Leste.
   
  Soal Freeport, sodara-sodara di Papua harus ganti strategi dan juga taktik. 
Harus yakinkan semua bangsa Indonesia bahwa itu masalah bersama. Banyak 
perasaan bahwa Freeport hanya soal etnik Papua, yang akan dibawa kabur bila 
bisa lepas. Banyak bangsa kita memang hanya bisa melihat masalah yang ada 
diujung hidung sendiri, untuk kurun waktu sampai hari berikutnya. Kita perlu 
wawasan yang cukup jauh kedepan. 
   
  Ingat Martin Luther King Jr: Either we live together as brothers, or perish 
as fools!  Jadi mari kita perkuat RI, sesuai pembukaan UUD "45". 
   
  Isk

Papuan Dairy <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
        Bung Ruslan,
   
  Mungkin pertanyaan saya diposting kemarin yang provokatif menyebabkan Bung 
bicara soal Freeport. Ya, itu wajar, kalau kemudian anda kaitkan dengan 
ketakutan anda soal amandemen UUD 45 yang bisa menyebabkan malpraktek tata 
negara yang sudah pasti akan kacaukan struktur politik "integralistik" yang 
sudah kadung didewakan. Anda  barangkali satu diantara sejumlah pseudo 
nasionalis lain di Indonesia yang menganggap UUD 45 tidak perlu diamandemen dan 
NKRI harus dipertahankan, apapun alasannya, walau sudah tidak relevan lagi.
   
  Bung Hatta, jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah membayangkan sebuah 
bangunan negara yang tidak harus "integralistik" yang lebih pasti akan 
memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Sayangnya, Bung Hatta 
dkk waktu itu tidak didukung oleh sebagian besar nasionalis Indonesia yang 
ngotot bikin NKRI. Walhasil Karno dan Yamin menang dengan gagasan integralistik 
mereka.
   
  Paham integralistik yang dituang dalam NKRI menyebabkan banyak sekali 
pelanggaran hak, terutama bagi kami yang tinggal daerah "pinggiran".
   
  Kalau saya singgung soal Papua, anda barangkali tahu masalahnya, tapi saya 
yakin anda tidak memahami secara utuh masalah Papua. Hanya untuk contoh kasus 
saja.
    
  Baiklah, saya tidak akan jauh soal UUD 45 + NKRI + Pancasila. Semua hanya 
kemunafikan. Saya hanya mau tambahkan sedikit soal Freeport.
   
  Pada awal 2006, ketika rakyat Papua lancarkan perlawanan terhadap modal asing 
(Freeport), mereka tidak saja dipukul mundur oleh kaki tangan penjaga modal 
(Polri/TNI) tapi juga masih dihujat oleh pseudo nasionalis macam anda, itu 
terjadi di semua media massa Indonesia. Tidak ada satupun yang membenarkan 
tindakkan bentok di Abepura (16 Maret 2006), yang menurut saya muncul akibat 
tidak adanya kebijakan komprehensif dalam menangani soal-soal serius di Papua 
seperti misalnya soal Freeport, yang sudah dirasakan ketidakadilannya begitu 
lama oleh rakyat Papua.
   
  Maaf mungkin sudah jauh dari masalah, saya sudahi, koyao, wa, terima kasih!
  

Roeslan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
          Betul bung Mustapha Hulman, dari dulu sampai sekarang saya tidak 
percaya bahwa  „lsm“ itu benar-benar secara iklas bertujuan membela kepentingan 
bangsa dan rakyat Indonesia. Coba saja cermati apa yang telah dikerjakan oleh  
„lsm“ dalam menghadapi perampokan legal  secara besar-besaran oleh pihak asing, 
terutama imperiaslisme neoliberal AS  yang terjadi di Freeport misalnya.  
Mereka, “lsm” hanya meributkan masalah pencemaran lingkungan, misalnya adanya 
limbah-limbah yang sangat merugikan kehidupan rakyat  setempat. Mereka tidak 
mau mengadakan penelitian secara cermat  dan mendalam tentang hakekat modal 
asing yang beroperasi di Freeport pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 
Bukankah  modal asing inilah  yang memprakarsai terjadinya pencemaran alam 
dikawasan Freeport dalam rangka kegiatan mereka melakukan perampokan sumber 
kekayaan alam bumi Indonesia? Bukankan modal-modal ini yang telah merubah 
gunung-gunung menjadi jurang-jurang? Bukankah modal asing inilah
 yang telah merusak tata kesembangan Ekologi, terjadinya kesengsaraan penduduk 
setempat,  dan  terjadinya pelarian pendududk setempat ke negari tetangga, 
karena mereka diancam dan ditindas ketika mengadakan perlawanan gigih terhadap 
pihak asing yang telah mengijak-injak dan merampok tanah tumpah darahnya?
  
  Jika kita pikirkan secara intensif, maka kita akan berksimpulan bahwa semua 
masalah besar itu sebanarnya adalah merupakan masalah tentang sistem yang kita 
hadapi dewasa ini.  Karena masalahnya adalah masalah tentang sistem, maka 
masalahnya tidak akan dapat kita pecahkan satu persatu. Karena masalah itu 
adalah sudah merupakan masalah sistem, maka itu berarti bahwa semua masalah 
seperti; modal asing, pemerintah indonesia, “lsm”, Ekologi, pencemaran 
lingkungan, masalah pendududk setempat, masalah DPD dan DPR, masalah birokrat 
baik sipsil atau militer, masalah kesejahteraan dll. semuanya itu selalu 
mempunyai hubungan erat dan adanya saling hubungan timbak balik antara satu 
sama  lain.
  Misalnya masalah kesejahteraan penduduk selalu berkaitan dengan sumber 
kekayaan alam disekitarnya. Ini bisa diatasi, jika pihak asing yang 
mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam disitu mau memperhatikan masalah 
ekologi, HAM, masalah gaji buruh yang memadai dan tentu saja hal ini 
berhubungan erat dengan politik pemerintah yang cenderung menjual buruh murah 
bangsa Indonesia pada pihak investor asing secara membabi buta, 
karenapemerintah sedang mabuk pertumbuhan dengan cara mendatangkan investor 
asing sebanyak mungkin.
  
  Karena Freeport pada dasarnya dibangun oleh pemilik modal monololi asing AS, 
maka dengan sendirinya mereka hanya memfokuskan pikirannya untuk mendapatkan 
renten ekonomi semaksimal mungkin. Untuk itu dibuatlah suatu badan yang 
bertugas untuk menutup-nutupi hakekat penghisapan dan penindasan oleh modal 
monopoli asing. Badan itulah yang menamakan dirinya “lsm”. Karena “lsm” itu 
diprakarsai oleh pihak asing, maka tak mengherankan jika “lsm” tak mau 
mengutik-untik hakekat modal asing yang beroperasi di Indonesia, yang dalam 
konteks ini misalnya di Freeport, Blok Cepu Exxon Mobil, Newmont dll. 
  
  Jika kita cermati  cecara  teliti,tentang langkah-langkah “lsm” nampak mereka 
hanya sibuk mempersoalkan tentang terjadinya pencemaran alam, terjadinya 
limbah-limbah yang menghancurkan kehidupan rakyat dsb. Tepi mereka tidak 
menyentuh hakekat yang sebenarnya, mengapa sampai terjadinya pencemaran alam, 
terjadinya limbah-limbah dikawasan Freeport, terjadinya lumpur panas Lapindo 
dsb. Belum pernah ada tuntutan “lsm” yang menentang  modal asing yang sangat 
merusak keseminbangan ekologi, yang dampaknya telah merusak Biosper dan seluruh 
kehidupan manusia. Disini jelas bahwa “lsm” itu tak lain dan tak bukan adalah 
alat modal asing, yag tugasnya adalah untuk menutup-nutupi adanya sistem 
penghisapan yang dilakukan oleh pihak asing dimana saja.
  
  Selama ini, sikap dan langkah “lsm”  hanya sibuk mengkritik terjadina 
pencemaran alam, mengkritik tentang adanya limbah-limbah yang menghancurkan 
khidupan Rakyat, tapi tak sepetah kapun menentang modal asing dan politik 
pemerintah Indonesia yang mabuk investor asing, yang memicu pada politik mabuk 
pada pertumbuhan secara membabibuta. Ini tercermin dalam malapetakan yang 
terjadi di Freeport dan lumpur panas Lipindo di Sidiarjo.
  Contoh tentang lumpur panas  lapindo  telah menghancurkan kehidupan rakyat 
setempat, telah mendapatkan kritikan pedas, tapi sebab utama mengapa terjadinya 
Lumpur panas, yang tidak lain adalah dampak dari modal asing yang berkomplot  
dengan modal besar saudagar yang berkerumun dalam jaringan oligarki ekonomi, 
untuk memaksimaklan surplus ekonominya, sama sekali tidak disentuh.   Jadi 
besar kemungkinannya, bahwa  sekarang terjadi bencana Lumpur panas lipindo, 
mungkin besuk akan terjadi bencana radio aktif yang akan lebih menyengsarakan 
bangsa dan rakyat Indonesia. Bahaya ini sudah nampak ketika dicetuskannya 
rencana pembangkintan reaktor atom untuk pembangkitan tenaga listrik di Madura 
misalnya. Semua ini adalah erat hubungannya dengan modal monopoli asing dan 
sababat-sahabatnya yaitu kelompok oligarki ekonomi dan para saudagar kaya yang 
mendominasi kekuasaan politik di negeri ini..
  
  Oleh karena itu saya sependapat dengan seruan bung Mustapha Hulman yang 
menuntut untuk dibersihkannya DPD dan DPR dari oknum-oknum pencari renten 
ekonomi (baca orang-orang “lsm”), yang dalam prakteknya telah mendorong negeri 
ini untuk menuju pada liberalisme dibidang ekonomi yang 100% bertentangan 
dengan demokrasi ekonomi seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 33 UUD 45.
  
  Roeslan. 
    
  Von: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Im Auftrag von Mustapha 
Hulman
Gesendet: Sonntag, 20. Mai 2007 12:03
An: [EMAIL PROTECTED]
Betreff: RE: [nasional-list] PDIP: Amandemen UUD 45 Ancam Eksistensi Negara 
Kesatuan RI

  
        Selain  yang juga penting, DPD dan DPR harus dibersihkan dari 
kader-kader yang cenderung kepada federalisme seperti LI, yang dulunya adalah 
orang "lsm". Kok ya bisa orang "lsm" menjadi wakil ketua. Bahaya ini. Entah 
dulunya "lsm'-nya yang membuayai siapa, malahan dikasih kursi wakil ketua. 
Keteledoran.
        

Roeslan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: 
          Amandemen UUD 45 adalah  jembatan untuk menuju kehancurannya  NKRI.

    Yang perlu kita sadari adalah; apakah hakekat Partai Demokrat dan Golkar 
itu. Kedua partai itu, yaitu Partai Demokrat dan Golkar adalah dua bersaudara 
yang keduanya adalah anak kandung kapitalisme neoliberal AS.  Kita semua tahu 
bahwa kaum imperialisme, terutama AS sangat tidak menyukai keberadaan NKRI, 
oleh karena itulah, maka dilakukannya usaha penghancuran NKRI secara merangkak. 
Percobaan untuk memecah belah NKRI itu sudah  dilakukan sejak berdirinya 
republik ini, yang telah mencapai klimaknya dalam pemberontakan PRRI- Permesta 
disekitar tahun 1950, yang mendapat dukungan moril dan meteril dari pihak  
imperialisme AS.  Dengan tegak berdirinya NKRI, dan dengan pimpinan yang tepat 
dari Presiden Soekarno, maka segenap rakyat Indonesia yang bersatu dalam  NKRI 
dapat menghancurkan pemberontakan bersenjata yang disokong 100% oleh 
imperialisme neoliberal AS. Oleh karena itulah, maka keberadaan NKRI selelu 
dianggap merupakan penghalang besar bagi kepentingan imperialisme
 neoliberal AS dalam usahanya untuk merampok dan menguasai seluruh kekayaan 
alam termasuk hutan-hutan yang terdapat diseluruh kepulauan nusantara dari 
sabang samapi Maraoke.

    Rupanya dengan adanya kegagalan  aksi pemberontakan PRRI-Permesta para 
pemimpin negeri imperialisme neoliberal AS tak kehabisan akal. Kali ini yaitu 
pada tahun 1965-1966 dengan menggunakan kakitangannya,  terutama dikalangan 
klik TNI AD yang dipimpin oleh Jendral TNI AD Soeharto, yang termanifestasikan 
dalam asinya, yaitu cupdeta merangkak yang didahului dengan membantaian masal 3 
juta rakyat  Indonesia yang tak bersalah, yang dianggap sebagai pendukung 
Presiden Soekarno, yang selanjutnya terus mengarah pada pembunuhan terhadap 
Presiden Sukarno secara biadap. Dengan terbunuhnya Presiden Soekarno dan jutaan 
 rakyat para pendukungnya, maka terbukalah jalan menuju ke jembatan emas bagi 
kipranya  imperialisme AS di Indonesia. Kiprah ini tercermin dalan bentuk yang 
kelihatannya santun yang bernama amandemen UUD 45. Dengan adanya amandemen 
itulah maka imperialisme neoliberal AS dapat dengan sesuka hatinya merampok 
semua kekayaan alam bumi Indonesia dengan bantuan dari pada
 cecunguknya yang berlindung dibawah kekuasaan orde baru dengan Golkarnya, baik 
yang lama maupun yang baru yang terkenal dengan nama orde baru jilit ke dua. 
Ini semua termanifestasikan dalam bentuk pengabdiannya 100% terhadap IMF dan 
sebangsanya, termasuk pengabdiannya pada model monopoli asing seperti misalnya 
Freeport  dan EXON Mobil di Blok Cepu, Newmont dsb. Dengan adanya  amandemen 
UUD 45 itulah maka pemerintah SBY-JK dengan bernaung dibawah panji Partai 
Demokrat dan Golkar telah secara lenggang kangkung melangkahkan kakinya untuk 
menjadikan kedaulatan rakyat tunduk  mutlak dibawah kedaulatan Pasar bebas atau 
ekonomi globalisasi, yang dibela mati-matian oleh SBY-JK.

    Langkah inilah yang telah mematahkan sendi-sendi perekonomian NKRI, yaitu 
sendi-sendi demokrasi ekonomi seperti yang dituntut oleh pasal 33 UUD 45. 

    Dengan semakin patahnya sendi-sendi perekonomian maka dampaknya akan memicu 
keadaan krisiss ekonomi yang semakin parah yang cepet atau  lambat pasti akan 
berdampak pada kehancuran NKRI.

    Oleh karena itulah kesimpulan PDI-P yang mengatakan Amandemen UUD 45 
Ancaman Eksitensi Negara Kesatuan RI sepenuhnya dapat dibenarkan

    Roeslan,

      Von:  [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Im Auftrag von Akhmad 
Asaad
Gesendet: Mittwoch, 16. Mai 2007 18:08
An: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; 
[email protected]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
Betreff: [nasional-list] PDIP: Amandemen UUD 45 Ancam Eksistensi Negara 
Kesatuan RI


            16/05/07 22:19


      PDIP: Amendemen UUD 45 Ancam Eksistensi Negara Kesatuan RI


      Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PDI Perjuangan di DPR melihat ada tendensi 
peniadaan sistem negara kesatuan yang mengancam integrasi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) di balik usulan amendemen ke-5 atas konstitusi 
negara, dengan memaksakan pola bikameral seperti berlaku di negara federasi.

"Amendemen atas konstitusi negara memang bukan hal keramat, tetapi jika hendak 
melakukannya, semua pihak, terlebih lembaga negara seperti MPR RI (termasuk di  
dalamnya DPR RI dan DPD RI), serta Presiden RI harus melihat situasi serta 
kondisi aktual bangsa, terutama menyangkut ancaman atas integrasi NKRI," tegas 
anggota Fraksi PDIP di DPR RI, Aria Bima, di Jakarta, Rabu.


      

    
---------------------------------
  
    Copy addresses and emails from any email account to Yahoo! Mail - quick, 
easy and free. Do it  now...







  
      
---------------------------------
  
  Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links. 



  
    Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car 
Finder tool. 
http://us.rd.yahoo.com/evt=48518/*http://autos.yahoo.com/carfinder/;_ylc=X3oDMTE3NWsyMDd2BF9TAzk3MTA3MDc2BHNlYwNtYWlsdGFncwRzbGsDY2FyLWZpbmRlcg--
 hot CTA = Yahoo! Autos new Car Finder tool




  



    
---------------------------------
  Get the free Yahoo! toolbar and rest assured with the added security of 
spyware protection.   




        

---------------------------------
Building a website is a piece of cake. 
Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
     
                       

 
---------------------------------
Bored stiff? Loosen up...
Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.

Kirim email ke