Benar sekali Pak Andi, Pak Presiden akan terpana tujuh
keliling bila soal ini ditunggangi oleh RAKYAT yang ingin hidup lebih layak!
Sembiring menghina rakyat saat berkata bahwa "rakyat tidak paham" dengan hal
seperti ini. Inilah mutu dangkal pemimpin PKS, karena rakyat sudah sangat paham
dalam banyak masalah, hanya terus dihambat oleh tokoh seperti dia itu dalam
mencari kebenaran yang jelas. Golkar, PD dan PKS: Sekali Tiga Uang.
Y Rakhmat
Selasa, 29 Mei 2007 19:21:00
Presiden Khawatir Isu DKP Ditunggangi Pihak Lain
Jakarta-RoL-- Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Amien Rais
dilakukan selain untuk komunikasi politik juga mencegah isu tentang dana non
budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ditunggangi pihak lain, kata
juru bicara Presiden, Andi Malarangeng.
"Ini mencegah gonjang ganjing politik yang di Indonesia kadang-kadang ada
hal-hal yang bisa ditumpangi oleh siapapun," kata Andi di Bandara Halim
Perdanakusuma Jakarta, Selasa, usai mengikuti kunjungan kerja Presiden
Yudhoyono di Malaysia.
Menurut Andi, pertemuan kedua tokoh politik ini memberikan contoh bahwa meski
ada perbedaan politik dan pendapat, kedua pemimpin politik tetap mengutamakan
kepentingan yang sifatnya kenegaraan.
Mengenai tindak lanjut kasus dana DKP ini, presiden menurut Andi menginginkan
hal itu tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang dilakukan oleh KPK.
Sementara itu Direktur Eksekutif The Habibie Center Watik Pratiknya mengatakan,
langkah Presiden dengan Amien Rais untuk berdamai adalah tepat, karena sesuai
dengan proporsi masalah yang berkaitan. "Sudah terjadi semacam kesadaran
bersama bahwa kita jangan main politik terus," katanya.
Watik mengatakan, dengan penyelesaikan proses politik di antara keduanya, maka
langkah yang harus ditempuh adalah melalui jalur hukum. "Kita harus melihat
secara proprosional, kalau itu masalah hukum, ya penyelesaiannya secara hukum,"
katanya.
Lebih lanjut, Watik sepakat jika kasus aliran dana non budgeter DKP tidak
dipolitisasi.
Proses hukum
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring juga menyambut baik
"cooling down" (pendingan suasana) dua tokoh nasional tersebut. Namun, katanya,
inti persoalan tetap harus diselesaikan di ranah hukum.
"Bagaimanapun isu DKP ini adalah isu elit dan bukan persoalan masyarakat.
Persoalan rakyat adalah masalah-masalah yang berkait dengan pangan," kata
Tifatul.
Menurut dia, rakyat tidak paham dengan persoalan-persoalan seputar dana DKP
itu. Mereka hanya merasakan bahwa untuk mencari makan sulit dan ekonomi mereka
juga susah.
"Karenanya kita imbau ke dua tokoh ini untuk saling 'cooling down' dan tidak
terus memanas-manasi masyarakat dengan persoalan yang tidak dipahami rakyat,"
katanya.
Namun demikian, PKS memandang bahwa persoalan aliran dana DKP tetap harus ada
penyelesaiannya yakni melalui ranah hukum dan bukan politik. Terkait dengan hal
itu, Tifatul mendesak KPK untuk proaktif menelusuri kasus tersebut dengan mulai
memverifikasi kebenaran data yang dimiliki mantan Capres Amien Rais.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Priyo Budi Santoso menegaskan,
Undang-undang Pemilu mendatang harus mengatur pengetatan kontrol atas
pengelolaan anggaran kampanye Pilpres, agar tak lagi menimbulkan celah bagi
terjadinya debat kusir tentang dugaan aliran dana ilegal, sebagaimana telah
memanaskan suhu politik dua pekan terakhir.
"Kita semua pasti tidak mau hasil Pemilu yang sudah disepakati bersama
tiba-tiba dianggap kurang bagus, karena masalah seperti itu," katanya.
Priyo Budi Santoso lanjut menyatakan, pihak DPR RI sangat memperhatikan
problematik di seputar aliran dan pengelolaan dana kampanye Pemilu yang bakal
dibahas secara lebih detil dalam proses pembahasan RUU Politik, enam hingga
tujuh bulan ke depan.
"Tetapi, jangan dianggap kini kita reaktif dalam melihat aliran dana ilegal
sebagaimana dihebohkan sekarang dalam konteks pelaksanaan Pemilu Presiden
(Pilpres) 2004 lalu," katanya.
Bagi para anggota dewan, kata Priyo, yang menjadi perhatian sekarang ialah
menata masalah pendanaan kampanye itu.
"Iya, yang sekarang, ke depan kita tata masalah pendanaan kampanye itu, dan
diatur lebih detil dan jelas. Poin-poin yang jelas itu penting ditata lagi.
Tetapi ingat, itu bukan karena ada hiruk pikuk Amin Rais - Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)," tegasnya.
Bagi Priyo Budi Santoso dan kawan-kawan, sangat mendesak ditata juga, ialah,
mengenai institusi siapa yang harus memverifikasi (aliran dana kampanye), lalu
pihak mana mesti memutuskan sah tidaknya aliran dana itu. antara
abi
BERITA LAIN Pakar Hukum: Harus Ada
Kepres Larangan Pungutan di Departemen
KPK Diminta Periksa Abdillah Secara Proporsional
Investor Asing Mendominasi Kepemilikan Saham Publik di BRI
Stok Darah tak Pernah Cukup di Banda Aceh
Kejaksaan tidak Tahu Barang Bukti Alat Berat Hilang
Korban Tsunami Leupung Ancam Kembali ke Barak Huntara
Pornografi dalam Informasi Elektronik Didenda Rp1 Miliar
Stok Pupuk Bersubsidi di Jabar Masih Melimpah
MA Hukum Mati Sembilan Terdakwa Kasus Pabrik Ekstasi di Tangerang
Puluhan Mahasiswa di Lampung Ikuti Sekolah Anti Korupsi
• Edisi Kemarin -->
function load() { lebar = (window.screen.availWidth / 2) - 250;
tinggi = (window.screen.availHeight / 2) - 200; window.open('cahaya.htm',
"",
"toolbar=0,location=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=0,width=500,height=286,left="
+ lebar + ",top=" + tinggi); } --> -->
---------------------------------
You snooze, you lose. Get messages ASAP with AutoCheck
in the all-new Yahoo! Mail Beta.
