Apa yang sesungguhnya terjadi dalam demo dan kontra demo yang marak pada Mei lalu di Turki ?.
Yakni, demo besar-besaran kaum hard-die sekularis menentang kemungkinan pencalonan PM Turki, Teyyep Recep Erdogan, yang kemudian menarik diri. Pencalonan Menlu Turki, Abdullah Gul, sebagai kandidat Presiden Turki juga ditentang golongan sekuler. Kaum sekularis Turki yang didukung militer itu, khawatir kedua tokoh yang mereka anggap sebagai Islamis itu, jika terpilih sebagai presiden akan segera mengubah Turki menjadi negara Islam. Partai Pembangunan dan Keadilan (AK) yang berkuasa sekarang di bawah kepemimpinan Erdogan, mereka pandang memiliki agenda tersembunyi ; yakni, mengubah Turki dari sekuler Kemalis menjadi negara Islam. Meski kedua pejabat dan tokoh Turki itu membantah tuduhan kaum sekularis, namun pihak terakhir ini punya 'bukti' bahwa mereka mempunyai agenda untuk menjadikan Turki sebagai negara Islam. Pertama, dua putri Erdogan yang diterima di salah satu universitas Turki menolak mencopot jilbab, sebagai syarat untuk bisa diterima di universitas Turki tersebut, karena jilbab tidak boleh dikenakan di lembaga-lembaga pendidikan dan di institusi resmi lainnya. Sebaliknya, kedua putri Erdogan tersebut masuk ke Universitas Indiana, Amerika Serikat, yang mengizinkan dan tidak mempersoalkan apakah mahasiswinya mau memakai atau tidak memakai jilbab. Bukti kedua masih soal jilbab. Istri Menlu Abdullah Gul, Hayrunnisa Gul, juga mengenakan jilbab. Hairunnisa menolak anggapan pemakaian jilbab sebagai tanda ingin mendirikan negara Islam ; bagi dia, mengenakan jilbab lebih nyaman daripada tidak memakainya. Sang suami, Menlu Abdullah Gul sepakat. Kepada Fareed Zakaria (Newsweek, 21 Mei, 2007), Abdullah Gul menyatakan, "Saya tidak berniat mengajak, apalagi memaksa perempuan memakai jilbab. Itu adalah masalah pilihan pribadi. Bahkan, tidak seluruh perempuan dalam keluarga saya mengenakan jilbab. Jika saya tidak meminta seluruh anggota perempuan dalam keluarga saya memakai jilbab, kenapa saya harus mengajak perempuan-perempuan lain". Kaum sekularis, bahkan mempersoalkan juga seorang kepala sekolah yang mengizinkan muridnya membaca Alquran dengan nada lagu yang indah. Dan juga ketika sebagian masyarakat Turki merayakan maulid Nabi Muhammad. Melihat kasus Turki dengan jilbab yang menghebohkan itu, tidak bisa lain, kaum sekularis terhinggapi paranoia anti-Islam dengan segala simbolismenya. Bagi kolumnis Fareed Zakaria, sikap kaum sekularis itu sangat berlebihan, dan bahkan dapat mengancam demokrasi di Turki ; yakni jika militer turun tangan melakukan kudeta yang telah lima kali dalam lima dasawarsa menjatuhkan pemerintahan yang dipilih melalui sistem demokrasi. Bagi Partai AK sendiri, Islam kompatibel dengan demokrasi; dan sepanjang pemerintahan PM Teyyep Recep Erdogan lima tahun terakhir, menurut Zakaria, telah terjadi quiet revolution, revolusi damai Turki menuju demokrasi yang genuine. Kenapa golongan sekularis begitu alergi terhadap jilbab dan simbol-simbol keislaman lainnya ?. Kenyataan ini berkaitan banyak dengan watak sekularisme Turki yang sejak masa Turki Muda dan Kemal Ataturk hampir sepenuhnya berdasarkan model sekularisme Prancis, laicite, yang tidak bersahabat dengan agama, jika tidak anti agama. Bagi saya, sekularisme Turki sepanjang sejarahnya adalah perwujudan sempurna daripada apa yang saya sebut tidak hanya sebagai 'sekularisme yang tidak bersahabat dengan agama' (anti-religion fundamentalism), tapi bahkan fundamentalisme sekular (secular fundamentalism), yang dengan cara apa pun berusaha menghalangi ekspresi agama. Hasilnya, sejak masa awal Republik Turki, di bawah pemerintahan Presiden Kemal Ataturk, sekularisme Turki menerapkan kebijakan yang tidak bersahabat dengan agama. Rezim-rezim sekuler tidak hanya melarang pemakaian jilbab dan pakaian Muslim lainnya, tapi juga penggunaan gelar-gelar keagamaan seperti haji, khoja, mullah, effendi, dan seterusnya. Mereka yang melanggar ketentuan ini memperoleh sanksi hukum, termasuk hukuman penjara. Lebih daripada itu, berbeda dengan fundamentalisme yang tidak bermusuhan agama, seperti sekularisme AS, sekularisme Turki bahkan mencampuri urusan dasar agama. Contoh terjelas dalam hal ini adalah pemaksaan penggantian bahasa azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Meski kebijakan ini tidak bertahan lama karena oposisi sangat hebat dari kaum Muslimin, rezim-rezim sekuler Turki tetap berusaha memasuki ranah teologis dan normatif agama. Sekularisme ala Turki bukanlah sebuah contoh yang baik dari ideologi politik dan negara. Sekularisme seperti ini dan ideologi-ideologi antiagama lainnya yang mewujud menjadi fundamentalisme (sekuler), bukan hanya dapat mengancam demokrasi; bahkan lebih jauh lagi bertentangan dalam kecenderungan alamiah manusia yang memerlukan agama dengan segala simbolismenya. Turki, Jilbab, dan Politik , Azyumardi Azra, Republika, Kamis, 07 Juni 2007 . *** Perkembangan kemelut politik mutakhir di Republik Turki sebagai akibat terjadinya pertikaian politik yang sangat dramatis antara kelompok sekuler (yang ditulangpunggungi militer) dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyep Erdogan (yang berbasis Islam) telah semakin meyakinkan orang betapa kuatnya sekularisme di negara tersebut. Selama lebih dari delapan dasawarsa (1923-2007) Sekulerisme Kemalis sukses mengeliminasi agama (Islam) dari wilayah publik tanpa jeda sedikitpun. Soner Cagaptay dalam bukunya Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey (2006) menyatakan bahwa proses sekularisasi itu dimulai dengan dihapuskannya kekhalifahan Ottoman pada 2 November 1924. Kemudian secara sistematis dan berturut-turut diikuti dengan: penghapusan libur hari Jumat (pada 2 januari 2004), likuidasi kementerian Syariat dan Wakaf (pada 2 Maret 2004), pemberangusan sekolah dan markas sufisme (pada 30 Nopember 1925), penggantian kalender Islam dengan kalender Gregorian, perubahan tulisan dan alfabet Arab ke Latin, dan bahkan pernah adzan pun diganti bahasa Turki. Jilbab semakin meningkat. Dalam acara khusus perempuan Konferensi Parleamentary Union of Islamic Countries (PUIC) di Istanbul, Mei 2006, isteri saya yang kebetulan mengenakan jilbab sempat berbincang-bincang dengan Isteri Ketua Parlemen, Bulenc Arinc, dan nyonya-nyonya anggota parlemen Turki lainnya yang juga mengenakan jilbab. Mereka menanyakan kepada isteri saya apakah di Indonesia mengenakan jilbab atau kerudung menjadi persoalan ?. Isteri saya menjelaskan panjang lebar bahwa dulu pernah ada larangan secara tersembunyi, tetapi sekarang perempuan Indonesia bebas untuk mengenakan atau tidak mengenakan kerudung. Para nyonya Turki yang berjilbab itu dengan enteng menjelaskan tentang kesulitan mengenakan kerudung di Turki. Saya sebut enteng karena mereka menjelaskannya dengan senyum-senyum tanpa keluhan yang berarti. Mereka tidak marah secara berlebihan karena undang-undang melarangnya menghadiri acara-acara resmi dan bekerja di tempat-tempat resmi pemerintahan. Reaksi mereka biasa saja, dan tanpa ekspresi kemarahan. Mereka tetap keukeuh mengenakan jilbab meski tidak bisa bekerja di tempat-tempat resmi dan mengikuti acara-acara resmi kenegaraan. Pantas, orang mengatakan betapa kuatnya sekularisme di Turki. Tetapi sebaliknya orang juga bisa mengatakan betapa sangat kuatnya Islam di Turki. Meski ditindas selama 80 tahun tanpa jeda Islam mampu bertahan dengan kuatnya. Masjid-masjid di Turki yang biasanya sangat megah secara arsitektural itu masih tetap penuh dengan jamaah shalat. Bahkan menurut pengamatan saya, jamaah shalat di Turki jauh lebih rapi dan tertib dibanding jamaah masjid-masjid di Indonesia, atau apalagi di negara-negara Arab. Jumlah perempuan berjilbab di jalan-jalan raya di kota-kota besar Turki juga tampak sangat banyak. Bahkan menurut survey jumlah perempuan berjilbab di Turki cenderung terus bertambah. ISLAM SEKUAT SEKULERISME ?. Parlemen yang dikuasai oleh Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) memang telah mengeluarkan undang-undang yang mengamandemen dan mencabut larangan berkerudung tersebut beberapa kali. Tetapi setiap kali disahkan di parlemen, undang-undang tersebut selalu diveto oleh Presiden Ahmed Necdet Sezer. Dalam sistem politik di sana presiden memang memiliki hak veto atas undang-undang yang dibentuk di parlemen. Kerudung dianggap sebagai simbol politik Islam yang sangat ditakuti oleh pendukung sekularisme yang ditulangpunggungi oleh militer dan presiden. Kerudung yang di negara Pancasila ini bebas dikenakan, di Turki menjadi masalah yang sangat serius dan sarat dengan pandangan ideologis-politis. Cara ideologi sekuler kemalisme di Turki memandang kerudung atau jilbab adalah sangat fenomenal. Meski menurut kita pandangan semacam ini tidak substantif, tetapi di Turki kerudung yang dikenakan perempuan Muslim dianggap sebagai hantu yang luar biasa mengancam eksistensi sekulerisme. Dalam konteks dan perpektif itulah Presiden Sezer dan militer menolak Recep Tayep Erdogan, ketua AKP, menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden di Parlemen April 2007 yang lalu. Sebagai komprominya maka AKP mengajukan calon alternatif yang sejatinya lebih moderat yaitu Menlu Abdullah Gul. Gul dikenal sangat dekat dengan Barat, pejuang tangguh untuk menjadikan Turki sebagai anggota Uni Eropa, dan dikenal sebagai bersih dari agenda politik Islam. Toh demikian, presiden, militer, dan partai-partai oposisi yang dipimpin oleh partai Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tetap menolaknya. Salah satu isu politik yang tersembul ke permukaan di balik penolakan tersebut adalah bahwa isteri Abdullah Gul mengenakan jilbab. Maka laju kepresidenan Gul mutlak harus dihadang untuk menghindari kerudung atau jilbab masuk istana negara. Kaum oposisi menggunakan taktik dan strategi yang dalam perspektif demokrasi kurang elegan, yaitu boikot alias walk out dari sidang untuk memacetkan proses pemilihan presiden sehingga kuorum 2/3 (367 anggota) dari jumlah anggota (550) tidak tercapai. Sebenarnya peluang Gul untuk menang masih terbuka sebab pemilihan presiden dilakukan melalui empat putaran. Tetapi oposisi tidak menghendaki tokoh AKP menjadi presiden Turki yang merupakan mimpi buruk bagi kaum sekuleris itu. Sebagaimana lazimnya politisi yang tidak pernah kekurangan strategi maka partai-partai oposisi menggugat keabsahan pelaksanaan pemilihan presiden putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan tragisnya MK mengabulkan gugagatan tersebut. Maka, persis dengan skenario partai-partai oposisi pendukung sekulerisme, terjadilah deadlock politik !. Di samping strategi walk out agar sidang parlemen tidak korum, di luar parlemen demonstrasi dalam skala massif untuk mendukung sekularisme terus berlangsung di kota-kota besar Turki. AKP kalah bukan hanya di jalan-jalan di kota-kota besar Turki, melainkan juga kalah di parlemen, dan akhirnya kalah juga di Mahkamah Konstitusi. Perkembangan politik mutakhir di Turki menjadi semakin menarik untuk diikuti. Setelah Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan partai-partai oposisi pimpinan CHP (yang didukung presiden dan militer) dan menganulir proses pemilihan presiden di parlemen maka AKP pimpinan Recep Tayyep Erdogan mengusulkan amandemen konstitusi di mana pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Meski parlemen telah menyetujui amandemen tersebut, di awal Mei 2007 diveto Presiden Ahmed Sezer. Kini parlemen menetapkan dan mengajukan kembali amandemen konstitusi dengan alternatif jika presiden kembali menjatuhkan veto maka digelar referendum. Kemacetan politik menjadi semakin parah. Pertentangan antara kelompok sekuler dan AKP yang berbasis Islam memasuki babak yang gawat. Walhasil, siapa bilang kerudung atau jilbab cuma model pakaian ?. Di Turki kerudung menjadi penyebab terjadinya pertikaian politik yang seru dan dramatis. Kerudung dan Politik , Hajriyanto Y Thohari , Republika, Jumat , 08 Juni 2007. *** -- http://www.fastmail.fm - Or how I learned to stop worrying and love email again
