Refleksi: Tentu saja merosot, karena DPR itu bukan seperti didengungkan atau dalam pengertian klasik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya DPR dijadikan Dewan Penipu Rakyat.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0706/13/nas07.html Kepercayaan pada Parpol Terus Merosot Jakarta-Kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) terus menurun. Penurunan ini dipengaruhi oleh tingkah laku elit parpol yang tidak lagi peduli dengan tugas untuk menyejahterakan rakyat. Demikian rangkuman pendapat yang dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusabakti, Syamsuddin Haris, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit dan anggota Komisi II DPr Ri dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Ferry Mursyidan Baldan dalam diskusi di Jakarta, Selasa (12/6). Ikrar menyatakan, saat ini, gejala deparpolisasi cenderung menguat. Namun, pelaku kali ini tidak lagi sama dengan masa Orde Baru (Orba). Saat Orba deparpolisasi dilakukan oleh Presiden Soeharto dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sedangkan saat ini deparpolisasi dilakukan oleh civil society. Kemerosotan kinerja legislatif di pusat itu baru-baru ini ditandai dengna ngototnya beberapa anggota dewan yang menginginkan agar Presiden Yudhoyono menjawab secara langsung hak interpelasi mengenai resolusi dewan keamanan (DK) PBB No 1747 soal nuklir Iran. Parpol, kata Ferry, saat ini juga sangat elitis. Di sana ada komersialisasi yang semuanya itu sangat meng-khawatirkan untuk perkembangan demokrasi di negeri ini. Komersialisasi itu tampak ketika menjelang pelaksanaan pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Calon pemimpin jika ingin diusung oleh sebuah partai maka dia harus memberikan "upeti". "Ada komersialisasi dan kapitalisasi di partai yang mengkhawatirkan. Akibatnya ada esenjangan opini yang timbul di masyarakat dan kewenangan partai-partai dalam mengusung para calon," kata Ferry. Sementara itu, Arbi Sanit mengemukakan kebobrokan parpol tersebut saat ini perlu segera diperbaiki. Alasannya kinerja parpol yang tidak sehat akan cenderung menyengsasrakan rakyat. "Memang demokrasi secara prosedural jalan, tapi disisi lain demokrasi itu dibarengi oleh kemelaratan, padahal demokrasi yang diciptakan itu adalah untuk memperbaiki kesejahteraan rakat. Saat ini, itu tidak terjadi," kata Arbi. Berbeda dengan Arbi, C Kristiadi menilai penyederhanaan parpol justru tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan rakyat. (tutut herlina)
