Satu tulisan yang patut diacungi jempol, masalahnya kepada siapa 
rakyat kecil sekarang ini bisa mengeluh, walaupun mereka ngomong 
sampai berbuih sekalipun jangan harap ada yang mau mendengarkan 
suara mereka. Suara mereka terlalu kecil dan tidak berarti sehingga 
tidak akan pernah bisa mendapatkan perhatian. 

Sarana mereka satu-satunya ialah demo di depan kantor permerintah 
dengan risiko digebukin oleh aparat. Mas media baru tertarik untuk 
memberitakannya, apabila pada saat demo tersebut,  terjadi huru-
hara. Sudah bertahun-tahun lamanya kita mencanangkan Indonesia 
sebagai negara  reformasi, tetapi kenyataannya budaya yang berlaku 
tetap saja budaya "Sungkem dan Bungkem" seperti ketika jaman VOC.

Memang harus diakui bahwa di Indonesia sekarang ini sudah banyak 
sekali media, mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik, 
Radio, TV maupun koran online, tetapi jawablah dengan jujur, apakah 
tulisan wong kecil disana bisa dijadikan berita? Kalau bisa 
ditayangkan sebagai surat atau komentar pembaca saja sudah bagus. 
Masalahnya berita yang ditayangkan di media utama (mainstream) hanya 
ditulis oleh para wartawan profesional atau para tokoh politik. 
Disamping itu di media utama: Redaksi dan para Editornya yang 
mendikte dan menentukan berita apa saja yang sebaiknya diketahui 
atau tidak diketahui oleh publik. Berita disana ditentukan oleh sang 
pemilik modal, politik, bisnis bahkan terkadang oleh agama. Di sana 
tidak ada tempat bagi orang biasa ataupun wong kecil. 

Pada saat sekarang ini siapa saja bisa jadi reporter, tanpa harus 
memiliki latar belakang pendidikan jurnalisme atau apapun juga. 
Setiap pemilik blog ataupun setiap orang yang pernah menulis di 
milis, pasti sudah memiliki bakat untuk menjadi reporter. Walaupun 
demikian jangan harap tulisan anda bisa dimuat di koran-koran 
(mainstream) di media utama. 

Di koran mainstream manapun juga redaksi dan editor yang menentukan 
berita apa saja yang harus dimuat. Pemilihan berita pada umumnya 
bukan mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan bisnis, 
politik maupun pemodal, disamping itu juga karena adanya 
keterbatasan space. 

Jurnalisme manstream (jurnalisme resmi) di mana-mana telah 
kehilangan landasan filosofis sehingga dengan mudah mereka 
mendiktekan apa saja yang sebaiknya diketahui atau tidak diketahui 
oleh publik. Yang dicorongkan disana bukannya suara atau inspirasi 
rakyat murni melainkan suara redaksi dan sang pemilik modal.

Hal-hal inilah yang mendorong lahirnya media www.kabarindonesia.com 
sebagai media akar rumput, media alternatif atau yang lebih dikenal 
sebagai "Citizen Jurnalisme. Media yang bisa menjadi corong suara 
orang biasa atau suaranya wong kecil. Semua berita yang ditayangkan 
berasal dari publik dan dibaca oleh publik. Jadi pembacalah yang 
akan memilih dan menentukan berita pilihannya bukan redaksi.

Bergerilya adalah salah satu jalan dan cara yang dapat ditempuh oleh 
wong cilik atau orang biasa, tetapi bukannya bergerilya dengan 
menggunakan senjata melainkan bergerilya di dunia maya, bergerilya 
sebagai Citizen Reporter untuk merebut kembali hak-hak mereka yang 
sudah tidak mendapatkan tempat lagi di media resmi (media 
mainstream), karena redaktur yang otoriter dan ruang koran yang 
berdesakan. 

Setiap warga setiap orang biasa bisa jadi citizen reporter, mulailah 
dengan mendaftarkan diri sebagai penulis dan mengirimkan berita anda 
ke www.kabarindonesia.com Tulisan Anda bukan hanya sekedar sebagai 
komentar atau surat pembaca saja, melainkan sebagai berita di koran 
online kami. 

Berita sekecil apapun juga bisa menjadi berita besar, penulis 
sekecil apapun juga bisa menjadi penulis besar.  

Dukunglah perjuangan kami dengan meng-klik <Daftar Jadi Penulis> di 
www.kabarindonesia.com



--- In [email protected], "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?
Berita=Opini&id=139027
> 
> Rabu, 20 Juni 2007
> 
> 
> 
> Menanti Pers sebagai Penyelamat
> Oleh Heriyanto
> 
> 
> Ada semacam asumsi bahwa perkembangan pers berpengaruh pada 
kehidupan demokrasi. Kalimat ini klasik, memang. Namun sangat 
berarti. Sebab ada banyak harapan pers menjadi semacam penyelamat 
atas sesuatu yang sudah buruk. 
> 
> Bulan Agustus 1974 Presiden Richard Nixon mengundurkan diri 
setelah dua wartawan Washington Post Bob Woodward dan Carl Bernstein 
membongkar kasus Watergate di mana Nixon terlibat di dalamnya. 
Publik Amerika geger. Presiden ke 37 AS yang malang itu lengser dari 
jabatannya sebagai presiden, bukan karena demonstrasi atau 
impeachmen parlemen, melainkan karena laporan pers. Suatu yang buruk 
telah terselamatkan. Saya tahu kisah ini setelah menonton film All 
The President's Men yang secara rinci cerita soal skandal Watergate. 
> 
> Pers Indonesia pasca Orde Baru memeroleh kebebasannya: sesuatu 
yang berbeda dibanding masa orde baru di mana pers terkungkung 
ancaman sensor dan bredel. Kini pers berkembang pesat. Ratusan media 
tumbuh. Pers berani mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa rasa 
takut. Walau tentu saja belum sekaliber terbongkarnya skandal 
Watergate. Dulu wartawan Indonesia bisa sewaktu-waktu terancam 
penjara bila berita yang ditulis dianggap menentang pemerintah. Kini 
mereka berani membuat berita yang pada masa orde baru sangat 
sensitif sekalipun. 
> 
> Bukankah kini memilih berita layaknya memilih makanan? Berbagai 
pilihan disuguhkan. Kita bebas memilih berita kuliner sampai berita 
soal politik atau kriminal. Kita bisa baca berita yang ditulis 
secara lembut sampai yang ditulis keras dan pedas. Sarapan pagi kita 
ditemani berita soal korupsi, ilegalloging, sampai pembunuhan. 
> 
> Pers Indonesia berkembang, benarkah ini sekaligus menandakan makin 
berkualitasnya kehidupan demokrasi di Indonesia? Dan bila kita yakin 
tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat, apakah peningkatan 
kuantitas berita membawa implikasi makin meningkatnya kesejahteraan 
rakyat? 
> 
> Semestinya iya. Tapi bisa juga tidak. Saya hendak mengatakan, 
kebebasan pers ini idealnya membawa perubahan mendasar dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut saja misalnya perbaikan 
kesejahteraan rakyat. Namun bicara sesuatu yang ideal akan 
menyerempet utopia: mimpi. Dengan kata lain, peningkatan 
kesejahteraan yang diharapkan itu mungkin saja hanya sekadar mimpi. 
> 
> Ada pernyataan, jurnalisme hadir bersama tujuannya. Bill Kovach 
dan Tom Rosentiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme menyebut 
tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga 
agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri mereka sendiri. 
Menurut Kovach manusia membutuhkan berita karena naluri dasar-- yang 
disebut sebagai naluri kesadaran. Dengan informasi itu manusia tahu 
dunia luar. 
> 
> Orang bebas tahu siapa yang layak untuk jadi gubernurnya: siapa 
yang pahlawan dan siapa yang penjahat. Orang perlu tahu amankah 
daerah yang ia tempati dan apa saja potensi-potensi yang bisa 
dikembangkan. Orang perlu tahu kebijakan-kebijakan pemerintah, juga 
butuh informasi bencana alam atau sekadar berita tentang harga 
minyak goreng. Orang juga perlu dapatkan informasi soal pendidikan, 
lapangan pekerjaan, atau soal kecil macam tempat wisata yang 
menarik. 
> 
> Pengetahuan itu memberi rasa aman, membuat mereka bisa 
merencanakan dan mengatur hidup mereka. Bila rakyat mampu 
memberdayakan diri mereka kesejahteraan hidup bisa ditingkatkan. 
Merdeka dan bisa mengatur diri sendiri secara bebas itulah inti 
demokrasi. Dalam negara yang otoriter kemerdekaan dan kebebasan 
sangat sulit didapat. Pada titik inilah sesungguhnya peran media 
dibuktikan. Dan asumsi kita terjawab meski masih menyisakan sedikit 
ragu. 
> 
> Ini sisi keraguan itu: meski sudah mendapatkan kebebasannya, 
seringkali media di Indonesia lupa bahwa mereka bertanggung jawab 
pada publik. Media terjebak pada korporasi yang tujuannya semata 
keuntungan dan melupakan untuk apa mereka hadir. 
> 
> Sebagian media mungkin tidak dekat dengan rakyat kecil. Sebagian 
lain mungkin lebih dekat dengan penguasa dan sibuk melayani 
pemerintah ketimbang mereka yang diperintah (warga). Bila hal ini 
yang lebih dominan, maka satu kesimpulan soal utopia tadi menjadi 
kenyataan. Bahwa media memang tak mampu berperan dalam membangun 
demokrasi apalagi peningkatan kesejahteraan rakyat. 
> 
> Dan orang boleh menggugat: pers ada tetapi mengapa pada 
kenyataannya masih banyak rakyat yang belum terberdayakan dan masih 
banyak pula yang belum sejahtera; mengapa korupsi makin banyak; 
mengapa pula masih banyak rakyat yang termarjinalkan? 
> 
> Padahal media tidak seperti perusahaan tahu, krupuk, atau rokok 
yang tujuan utamanya keuntungan. Media adalah sebuah institusi yang 
punya tanggungjawab untuk mencerdaskan publik, memberikan informasi 
yang bergizi, dan sekali-kali menjadi watchdog pemerintah. Mata hati 
pers pada nurani. Seperti memilih makanan, media semestinya 
memberikan pilihan-pilihan yang dibutuhkan dalam mengembangkan 
potensi warga: mencerdaskan sekaligus memberdayakan. 
> 
> Tapi kita perlu realistis bahwa Pers Indonesia belum lama 
menikmati kebebasannya. Dan bisa jadi ancaman-ancaman pada kebebasan 
pers masih mengintai di kemudian hari. Seperti yang pernah dikatakan 
Sindhunata, melahirkan demokrasi sama sakitnya seperti melahirkan 
bayi. Mungkin sama sakitnya bagi pers dalam membangun demokrasi. 
> 
> Penulis: mantan Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa Untan
>


Kirim email ke