Duet Fauzi-Prijanto pasti dapat menangkal merangkaknya Taliban terselubung ke
Ibukota RI, dan sangat diharapkan akan membangun DKI sebagai ibukota
metropolitan yang lebih nyaman untuk warganya serta para pendatang termasuk
pembisnis dan wisman.
DM
HKSIS <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Selasa, 03 Juli 2007 Pilkada DKI
Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto Ditetapkan Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan
Umum Daerah DKI Jakarta akhirnya menetapkan dua pasang calon kepala daerah yang
berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah, Senin (2/7) di Jakarta Pusat.
Kedua pasangan itu adalah Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto.
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Ariza Patria,
penetapan dilakukan karena kedua pasangan sudah mendaftar secara resmi,
menjalani proses klarifikasi, tes kesehatan, dan melengkapi semua berkas
administrasi yang diperlukan. Adang-Dani didukung Partai Keadilan Sejahtera dan
Fauzi-Prijanto didukung koalisi 19 partai politik. Dengan penetapan ini,
kedua pasangan terikat dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku untuk
pilkada. Keduanya juga tidak diperkenankan untuk mundur dan partai pendukung
tidak diizinkan menarik dukungan. "Jika pasangan calon sampai mundur atau
partai menarik dukungan, pasangan itu tidak diizinkan lagi untuk
maju dan partai juga tidak boleh mengajukan calon baru," kata Ariza.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang dihubungi
terpisah, Senin, menegaskan, partainya tidak pernah berpikir menarik dukungan
terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS. "Sekali
PKS memutuskan, pantang membatalkan keputusan sendiri. Itu bukan sikap PKS,"
katanya tegas. Ia menilai Pilkada DKI kali ini diwarnai sejumlah masalah
seperti "pengeroyokan" koalisi partai politik terhadap PKS, praktik politik
uang, kasus daftar pemilih tetap yang sulit diuji kebenarannya, dan kasus tidak
terdaftarnya 32 persen warga DKI yang memiliki hak pilih. "Saya sungguh
memprihatinkan hal ini, tetapi ini bukan alasan buat PKS mundur dari pilkada
dengan menarik dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub yang diusung PKS. Saya
ingin mengingatkan, Pilkada DKI menjadi barometer pilkada di seluruh Tanah
Air," papar Tifatul. Di luar Kantor KPUD, sekitar 200 orang dari
Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Gema Jakarta berunjuk rasa untuk
mendukung kinerja KPUD. Mereka menganggap KPUD sudah bekerja dengan benar.
Kelompok ini hampir bentrok dengan massa mahasiswa dari KAMMI dan BEM Jakarta
Raya yang menuduh KPUD tidak netral dalam kasus pendaftaran pemilih. Namun,
ketegangan bisa diredam satuan keamanan. (ECA/WIN)
http://www.gatra.com/artikel.php?id=105779
Pilkada DKI
Uang Muka Calon Gubernur
Dosis kesibukan Slamet Kirbiantoro, 59 tahun, sudah menurun akhir-akhir ini.
Usai bertarung dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku babak belur.
Selain namanya tidak lolos sebagai calon tetap, pensiunan jenderal itu kini
mengaku harus menanggung banyak utang. Tanggungan kepada pihak ketiga ini,
katanya, adalah biaya pengeluaran ketika dia mencalonkan diri sebagai peserta
pemilihan kepada daerah (pilkada) DKI Jakarta.
Pada bursa pemilihan calon Gubernur Jakarta yang berlangsung selama setengah
tahun terakhir, pensiunan jenderal bintang dua kelahiran Kutoarjo, Jawa Tengah,
18 Maret 1948, itu mengaku "diperas" oleh sejumlah partai politik. Agar namanya
masuk sebagai calon tetap, mantan Pangdam Jaya itu telah mengeluarkan dana
sejumlah Rp 2,25 milyar. Dana ini diberikan kepada pengurus partai agar dirinya
lebih diperhitungkan.
Sumber Gatra yang dekat dengannya mengungkapkan, dana tersebut disetor kepada
pengurus dua partai besar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Masing-masing sebesar Rp 1 milyar dan Rp
1,25 milyar. Kirby, demikian alumnus Akademi Militer tahun 1970 itu dipanggil,
mengaku diberi janji manis calon tetap Gubernur atau Wakil Gubernur DKI.
Untuk itulah, mantan Komandan Satuan Intelijen Badan Intelijen ABRI (BIA)
tersebut mengaku tak ragu melepas fulus. Setoran itu, katanya, diberikan
langsung kepada pengurus teras partai politik bersangkutan. Penyerahannya tidak
kepada bendahara atau ketua partai secara formal, melainkan diterima
perorangan. Tidak pula disertai tanda terima atawa tanda bukti yang lain. Yang
jelas, katanya, di antara penerimanya adalah pengurus partai yang sedang pada
"posisi puncak". Dana yang digelontorkan Kirby itu disetor dalam sembilan giro
bilyet dengan pecahan Rp 250 juta.
Rinciannya, lima giro diserahkan kepada pengurus partai berlambang banteng
gemuk, sisanya diberikan kepada pengurus partai berlogo Ka'bah. Setoran itu
mulai diberikan sejak enam bulan lalu. Intensitasnya semakin meningkat
menjelang penentuan calon tetap, akhir Mei lalu.
Rupanya janji manis partai politik tak sama dengan janji prajurit. Meski sudah
kadung memberi setoran, nama Kirby tak nongol sebagai calon jadi. PDIP dan PPP,
yang merupakan bagian dari 16 partai yang tergabung dalam Koalisi Jakarta,
malah mengusung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto.
Merasa tertipu, Kirby bermaksud menagih kembali dana yang telanjur
disetorkannya. Sayang, itu tak mudah. Rombongan tujuh orang yang diutusnya
menagih ke kantor PDIP DKI Jakarta, Kamis tiga pekan silam, berujung bentrok
dengan satgas tuan rumah. Seorang penagih, Ahmad Soleh, terluka di tangan kena
sabetan belati. Peristiwa ini tengah ditangani Polres Metro Tebet, Jakarta
Selatan.
Beberapa calon gubernur yang namanya sempat muncul dalam bursa penjaringan
pilkada mengaku diporoti partai politik. Jumlah totalnya belasan milyar rupiah.
Selain Slamet Kirbiantoro, tokoh lain yang mengaku diporoti adalah Mayjen
(purnawirawan) Edi Waluyo sebesar Rp 4 milyar, Mayjen (purnawirawan) Djasri
Marin Rp 2,5 milyar, dan Mayjen (purnawirawan) Asril Tandjung Rp 3,7 milyar.
Selain yang memilih blak-blakan, disinyalir banyak "korban" lain yang memilih
diam. Beberapa nama jenderal dan sipil sempat beredar pada babak penjaringan
bakal calon gubernur. Antara lain Agum Gumelar, Bibit Waluyo, Hendro Priyono,
Sjafrie Sjamsoeddin, Farial Sofyan, dan Faisal Basri.
Aliran dana itu tentu saja membuat pundi-pundi partai makin gemuk. Di pihak
lain, calon yang bersangkutan merasa diperas. Padahal, untuk meraih peluang
yang lebih besar, sang calon sering masuk melalui beberapa pintu partai
politik. Masing-masing punya harga sendiri.
Djasri Marin, misalnya, mengaku masuk melalui berbagai pintu. Pada awal
penjaringan, ia mengaku didukung delapan partai Koalisi Jakarta. Dukungan ini
tentu saja tak gratis. Terang saja, kantongnya jadi kebobolan. "Duit kami
dirampok, tapi mereka mendukung yang lain," kata Djasri Marin, salah satu calon
yang kandas melalui pintu PPP dan PDIP. Kepada Gatra ia mengaku telah
mengeluarkan dana besar, tapi ternyata cuma gula-gula politik. "Saya malas
ngomong itu lagi," katanya setengah frustrasi.
Ia melihat, uang yang telah dikeluarkan bukanlah investasi politik. Karena
partai tidak memberi kesempatan kepadanya bertarung dalam kancah pilkada. "Ini
kan tidak fair," ujarnya. Selama masa penjaringan saja, mantan Komandan Puspom
TNI itu mengaku merogoh kocek sebesar Rp 3 milyar. "Untuk mendaftar saja,
mereka memungut hingga Rp 50 juta," katanya.
Sesudah itu, harus menyumbang untuk setiap kegiatan partai, misalnya musyawarah
kerja atau rapat kerja khusus, bahkan acara gerak jalan. Djasri mengaku,
pengeluaran sebesar itu dikucurkan kepada PDIP dan PPP.
Partai-partai besar memang dituding paling banyak menerima dana setoran. Meski
hal ini bukan lagi desas-desus, PDIP memilih menutup kasus ini. "Kami sudah
menutup kasus ini karena penerimaan partai tidak pernah terbukti," kata salah
satu Ketua DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada Gatra.
Padahal, di awal kasus ini merebak, partai tersebut langsung memeriksa lima
pengurus daerah. Mereka adalah Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Agung Imam Sumanto,
Wakil Ketua Bidang Pemilu Audi I.Z. Tambunan, Wakil Ketua Bidang Organisasi
Supandi, Wakil Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa Marsudi Prasetya Edi, dan
Sekretaris Eriko Sotarduga.
Namun serentetan aksi partai ini terkesan hanya formalitas. Penutupnya tetap
happy ending. Menurut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDIP DKI Jakarta, Audi
Tambunan, pihaknya merasa malu dengan tudingan para calon yang tak lolos itu.
Ia menjelaskan, dalam bursa pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang
lalu, pihaknya tidak menerapkan tarif mahar politik seperti ditudingkan selama
ini. Namun ia mengakui adanya sejumlah setoran giro atau uang tunai yang
diberikan beberapa calon kepada partai. "Itu dana sosialisasi," tuturnya.
Dana tersebut digunakan partai untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan
kepentingan pencalonan yang bersangkutan. Hal ini, katanya, secara kelembagaan
dapat dibenarkan. "Kami tidak pernah meminta uang untuk alasan yang tidak
jelas," ia menambahkan. Audi mencontohkan, untuk sebuah pertemuan yang
diselenggarakan antara kandidat dan kader di tingkat cabang, seluruh biaya
dibebankan kepada kandidat, mulai sewa tempat, makan, minum, hingga seragam.
Biaya untuk acara seperti ini bisa cukup tinggi, terutama apabila pertemuan
atau acara lain diselenggarakan di hotel atau gedung. Itu semua, tambahnya, tak
lebih dari biaya politik yang wajar harus dikeluarkan. "Tak mungkin mereka mau
gratis," katanya. Atas segala tudingan yang diarahkan kepadanya, ia mengaku
siap memberikan jawaban. Bahkan ia siap berhadapan di depan hukum. "Daripada
mengirim orang yang membuat keributan," ujar Audi.
Mujib Rahman dan Bernadetta Febriana
[Nasional, Gatra Nomor 33 Beredar Kamis, 28 Juni 2007]
KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007 Menangani Jakarta
Tak Mudah Saratri Wilonoyudho Ketika Jakarta sedang menunggu
gubernurnya yang baru, banyak orang pesimistis terhadap masa depan ibu kota
Indonesia ini meski gubenurnya ganti puluhan kali. Sederhana saja, menangani
Jakarta tidak mudah. Ibarat penyakit, Jakarta sudah mengidap kanker yang
komplikatif. Ada yang menyebut Jakarta sudah terpenjara birokrasi. Benang sudah
ruwet karena kepentingan ekonomi sudah tertancap sehingga susah mengurainya.
Menurut PBB (1991) lebih dari 52 persen penduduk perkotaan dunia ada di
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan penduduk
perkotaan, termasuk Jakarta, disertai dengan peningkatan level of urbanization.
Kalau pada tahun 1950-an hanya 17,1 persen penduduk di negara berkembang yang
tinggal di perkotaan, maka pada tahun 1970-an menjadi 24,7 persen dan pada
tahun 1990-an menjadi 37,1 persen. Diperkirakan pada tahun
2000-2025 angka-angka tersebut menjadi 61 persen! Sebuah angka yang fantastis.
PBB juga memperkirakan sekitar 1 miliar atau 17 persen penduduk dunia saat
ini hidup di perkotaan dengan kondisi perumahan dan permukiman yang kumuh dan
padat, dan hidup di tengah polusi udara yang kotor (termasuk Jakarta). Dari
jumlah itu, 220 juta jiwa tidak memiliki akses ke air bersih, lebih dari 420
juta jiwa tidak memiliki akses WC, dan lebih dari sepertiga sampah padat tidak
terurus (Miller, 2000). Kalau pada tahun 1950-an di Indonesia hanya ada satu
kota metropolitan, yakni Jakarta. Pada tahun 1970-an ditambah lagi Bandung dan
Surabaya. Pada tahun 1990-an sudah tambah lagi Semarang, Medan, Palembang,
Bogor, Makasaar, dan lain-lain. Jumlah ini akan semakin bertambah karena
diperkirakan pada tahun 2025 tingkat urbanisasi di negeri ini menjadi 59,5
persen (Budhy Tjahjati, 2000). Khusus untuk Jakarta saja, kini kota terbesar
di Tanah Air ini sudah nyaris "tenggelam" dengan beban
penduduk 10 juta-12 juta jiwa. Sialnya, dari sebagian besar jumlah itu,
kualitas sumber daya manusia, kedisiplinan, ketidaktertiban, dan lain-lain
masih jadi pertanyaan besar. Rusaknya lingkungan dan kualitas kehidupan di
Ibu Kota tampaknya tidak semata-mata dari beban jumlah penduduknya, tetapi juga
tergantung dari kualitas penduduk dan pemerintahnya. Keadaan Jakarta itu
dapat dipahami sebab, menurut Bishop (2000), persoalan yang muncul di perkotaan
umumnya bersumber dari 1) perkembangan penduduk yang cepat, tidak diimbangi
dengan jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 2) perkembangan kota diatur
oleh kekuatan pasar dibandingkan perencanaan strategis. Akibatnya, koordinasi
kurang, spekulasi tanah meningkat, termasuk KKN; 3) hukum dan peraturan,
manajemen, dan perencanaan hanya lip service dan tidak berjalan; 4)
perkembangan kota masih berdasar kepada prescriptive urban landuse planning
yang berbentuk penggunaan lahan jangka panjang dan masterplan yang tidak
sensitif terhadap perubahan sosial-pasar. Pada akhirnya, visi manajemen
perencanaan tidak diikuti oleh perubahan sikap mental birokrasi pelayanan,
seperti 1) penataan perangkat pemerintah dan dinas-dinas pelayanan
(institutional arrangements); 2) pengaturan luasnya lingkup pelayanan
(jurisdictional size); 3) kepekaan dan daya tanggap birokrasi (responsiveness);
4) pemerataan pemberian pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan
golongan (equity); 5) lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsinya
sebagai kontrol dan penyalur aspirasi. Jakarta perlu mempertimbangkan
dimensi-dimensi dalam perencanaan kotanya. Dimensi antar-ruang, apa yang
terbaik untuk satu kawasan belum tentu baik untuk kawasan lain. Saratri
Wilonoyudho Pengajar Planologi pada Universitas Negeri Semarang
---------------------------------
Boardwalk for $500? In 2007? Ha!
Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
