Fraksi PDI Perjuangan DPR RI: Stop Ritual Seremonial Presiden Tuesday, 03
July 2007
Jakarta, Suluh Perjuangan
Meski telah berkantor selama tiga hari di dekat lokasi bencana lumpur Sidoarjo,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata belum mampu menyelesaikan masalah
lumpur Lapindo. Ratusan korban lumpur Lapindo awal pekan ini (1/7) kembali
berdatangan di Jakarta untuk memperjuangkan nasib mereka. Kedatangan mereka
menyusul rombongan terdahulu telah sepekan berada di Jakarta dan melakukan
demonstrasi ke berbagai instansi, termasuk ke Wisma Bakrie, kantor pusat
perusahaan pemilik Lapindo.
Kegagalan penanganan masalah Lapindo ini menimbulkan kecaman kalangan DPR.
Bahkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta agar Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menyetop segala bentuk kegiatan yang berbau ritual seremonial. "Stop
ritual seremonial seperti menangis di depan korban lumpur Lapindo beberapa
waktu lalu," ujar Aria Bima, seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR
Presiden RI ke-6 itu memang dikenal suka berpindah kantor. Misalnya, dia tujuh
hari berkantor di Gedung Agung, Jogjakarta, saat terjadi musibah gempa. Saat
tsunami Aceh, presiden juga memboyong perangkat kerjanya ke Serambi Makkah.
Kemudian, presiden melakukan hal serupa dalam kasus Lapindo. Selama tiga hari,
SBY berpindah kantor dari Jakarta ke Sidoarjo.
Aria menilai, wajar presiden ingin tampil populer di depan rakyat. "Tapi,
populer saja tidak cukup. Yang diperlukan rakyat adalah tindakan konkret yang
menyelesaikan masalah," tegasnya. Pemerintah, kata Aria Bima, harus mengatasi
masalah-masalah yang mendasar seperti kelangkaan sembako, lapangan kerja, dan
pembangunan infrastruktur perekonomian. Tidak malah terjebak pada tindakan lips
service seperti berkantor di lokasi lumpur Lapindo.
Sebagai presiden, SBY memiliki infrastruktur politik untuk memenuhi harapan
rakyat tersebut tanpa harus terjebak pada kegiatan penuh seremoni. "Presiden
cukup berinstruksi," ujar anggota komisi VI tersebut.
Sementara itu anggota Fraksi PDI Perjuangan yang lain, Permadi melihat gaya
politik presiden tidak akan berubah. Dalam dua tahun ke depan, politik
pencitraan malah diperkirakan lebih banyak dilakukan presiden. Tapi Permadi
melihat presiden tidak memperoleh manfaat dari hal itu. "Politik pencitraan itu
akan berhadapan dengan kehendak rakyat dan alam," ungkap paranormal tersebut.
---------------------------------
Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot
with the All-new Yahoo! Mail
