http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=5904&c_id=21&g_id=285
Jumat, Jul 06, 2007 09:59 Bisakah Partai Lokal Jadi Solusi? - berpolitik.com (berpolitik.com): Insiden di Maluku dan Papua sepekan terakhir ini, membangkitkan kembali wacana parpol lokal. Persoalannya, masih terdapat keraguan mengenai manfaat parpol lokal. Selain dikhawatirkan bakal menyuburkan separatisme, parpol lokal yang hanya meniru perilaku parpol nasional diyakini hanya menambah masalah saja. MESKI pemberitaannya sudah surut, tak sepatutnya insiden pengibaran bendera Benang Raja di Maluku dan Bintang Kejora di Papua dianggap selesai. Pesan yang dimaksudkan sudah sampai: keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia masih bersemayan di sebagian penduduk yang tinggal di sana. Menariknya, ada dua hal yang sama-sama diungkit sebagai landasan untuk berpisah dari Indonesia: ketidaksamaan ras dan yang lebih penting lagi, soal sejarah. pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera)tahun 1963 silam . Sekadar mengingatkan, gerakan ingin memerdekakan diri sebenarnya juga pernah meletup di Riau. Sebagian kalangan beranggapan, cara-cara represif di masa lalu-lah yang menjadi pupuk bagi berkecambahnya perasaan ingin melepaskan diri dari Indonesia. Kekerasan fisik, eksploitasi sumber daya alam dan ketiadaan saluran partisipasi politik mengakibatkan pilihan merdeka kerap digaungkan. Padahal, yang dimaksud merdeka sebenarnya tak selalu berarti lepas dari bingkai NKRI. Menurut Almarhum Munir, pengertian merdeka di Aceh, umpamanya, sebenarnya sekadar diartikan sebagai hengkannya tentara dari kampung! Arie Sudjito,Pengamat politik dari UGM, menegaskan akar separatisme biasanya bersumber dari pemerintahan yang sentralisme. Tak hanya soal kebijakan ekonomi dan keputusan politik, tetapi juga menyangkut pengidentifikasian diri. Jadi, otonomi daerah saja tak cukup. Warga di berbagai daerah perlu diberikan ruang untuk mengekspesikan identitas dan juga aspirasi politiknya. Dus, usulan partai lokal menjadi relevan. Masalahnya, ada kekhawatiran partai lokal bakal mendorong tumbuh suburnya separatisme. Pandangan ini, misalnya, pernah dikumandangkan Dr I Ketut Putera Erawan,pengamat perpolitikan dari UGM. Menurut dia, dengan membuka peluang membentuk partai lokal, perjuangan yang tadinya bersifat informal di luar negara menjadi formal. "Parpol lokal itu tahapan untuk merebut kursi politik lokal dan jika berkuasa, akan mulai mempertanyakan pola hubungan dengan pusat," ujarnya. Tapi hal ini disanggah sejumlah pengamat politik lainnya. J Kristiadi, peneliti dari CSIS, pernah menyatakan, alasan partai lokal sebagai sumber separatisme sebagai sesuatu yang mengada-ada.Separatisme tumbuh karena karena ketidakadilan, kesewenangwenangan, tersumbatnya aspirasi di suatu wilayah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Sebaliknya, kata Kristiadi, kehadiran partai politik lokal justru dapat dijadikan kanalisasi dan instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Pasalnya, partai politik berskala nasional tidak mungkin dapat menampung dan mengagregasi kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragam. Argumentasi senada juga dikemukakan oleh Maswardi Rauf, akademisi dari Fisip UI. Partai lokal dalam pandangannya akan lebih mampu memberikan perhatian kepada kepentingan daerah atau kepentingan kelompok tertentu di daerah. Meski begitu, ia meyakini, partai lokal tak akan mempertentangkan kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Soalnya, jika itu yang dilakukan, partai lokal itu bakal gagal mendapat dukungan masyarakat. Hadar Gumay dari Cetro berpendapat peluang dibentuknya partai politik lokal harus dibuka lebar di seluruh Indonesia.Adanya partai lokal, kata pengamat perpemiluan ini, akan membantu desentralisasi dan menggairahkan politik lokal."Jika ada partai lokal, maka mereka bisa membuat tren kebutuhan nasional," ujar Hadar Jika menengok ke belakang, Indonesia sebenarnya sudah berpengalaman dengan kehadiran partai lokal. Ini terjadi dalam pemilu demokratis pertama yang pernah berlangsung di tanah air. Ketika itu sejumlah partai lokal tercatat sebagai kontestan pemilu 1955. Di antaranya: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia (PTI), dan Gerakan Banteng (di Jawa Barat), Gerinda (di Yogyakarta), Partai Persatuan Daya (di Kalimantan Barat),Persatuan Indonesia Raya NTB (di NTB), AKUI (di Jatim). Partai-partai lokal tak menjadi jawara di daerah masing-masingnya. Di Jawa Timur, AKUI hanya menempati urutan ke-19. Di Jawa Tengah, Gerinda berada di urutan ke-18. Di Jawa Barat,Gerakan Banteng di urutan ke-20, PRD ke-21, dan PTI ke-23.Di Kalimantan Barat, Partai Persatuan Daya berada di urutan ke-10. Di NTB PIR NTB malah tidak ada dalam daftar. Menurut Feith, hanya Persatuan Daya yang berhasil mendapat kursi di Konstituante, tetapi tidak di DPR. Meski begitu, tak dipungkiri, kehadiran partai politik lokal juga bisa menimbulkan ekses lain. Menurut Wawan Ichwanuddin dari Pusat Kajian Politik Fisip UI beberapa waktu lalu, parpol lokal akan beragam jenisnya dari mulai yang moderat hingga yang ekstrim. Karena itu, tak tertutup kemungkinan justru terjadi konflik di antara partai lokal sendiri. Pada titik ini, peringatan yang disampaikan Arie Sudjito menjadi penting. Menurut Sekjen Pergerakan Indonesia ini, parpol lokal tidak akan menjadi kanal aspirasi daerah jika tingkah lakunya hanya menduplikasi partai-partai politik nasional yang ada saat ini. Yang ia maksud, kebiasaan oligarki kepemimpinan di segelintir elit, memajukan aspirasi kelompoknya sendiri ketimbang aspirasi konstituen serta fd sogokan politik dalam berbagai bentuk. "Parpol lokal baru menjadi kanal aspirasi jika mampu mendekatkan jarak pengambilan keputusan antara warga dengan pemerintah yang berkuasa,"ujarnya kepada berpolitik.com ketika dihubungi melalui telepon, Kamis malam (5/7).
