KOMPAS - Jumat, 27 Juli 2007
Kekerasan atas Nama Agama
Azyumardi Azra
Insiden ancaman yang kerap berujung kekerasan tampaknya masih
berlanjut di negara ini. Kasus terakhir, 20 Juli, saat sekitar 2.000 orang
datang ke Lembah Karmel, Puncak, memprotes pelaksanaan Konferensi Tritunggal
Mahakudus yang diikuti sejumlah umat Katolik pada 24-29 Juli.
Mereka dihadang polisi di gerbang lokasi. Massa menuntut bukti izin
kegiatan dari polisi; jika tidak, mereka akan membubarkan paksa konferensi
itu.
Kejadian semacam ini sama sekali tidak baru; khususnya sejak masa
pasca-Soeharto. Dari waktu ke waktu, kita menyaksikan berbagai bentuk
ancaman dan kekerasan atas nama agama. Pada satu segi, ini terjadi di antara
kelompok massa Islam— seperti contoh di atas—terhadap penganut agama lain,
khususnya Kristen dan Katolik dan agama-agama lain.
Pada sisi lain orang juga bisa menyaksikan kekerasan di antara para
pengikut agama yang sama; ada beberapa kelompok Islam, yang atas nama Islam,
mengancam atau bahkan melakukan kekerasan terhadap penganut Islam lainnya.
Dan secara tipikal, pelaku ancaman dan kekerasan menganggap kelompok Islam
lainnya sudah sesat, menyimpang; seolah kebenaran Islam menjadi monopoli
mereka sendiri, atau seolah mereka mengambil alih peran Tuhan untuk
menentukan mana yang benar dan mana yang salah.
Mengapa terus terjadi?
Mengapa tindakan-tindakan seperti itu terus terjadi? Jawabannya amat
rumit. Namun, jika bisa disederhanakan dalam perspektif hubungan antaragama
adalah, pertama, masih kuatnya rasa saling curiga di antara umat agama
berbeda. Masih kuat, misalnya, kecurigaan di kalangan umat Islam, bahwa
lembaga, kepemimpinan, dan organisasi Kristiani terus melakukan
"kristenisasi" dengan berbagai cara yang mungkin. Sebaliknya, umat Kristiani
mencurigai umat Islam terus berusaha menciptakan negara Islam di Indonesia.
Kecurigaan yang kuat di kalangan umat Kristiani tentang hal ini bukan tidak
mungkin membuat mereka nervous dan defensif dengan psikologi minoritas
tertentu.
Kedua, belum terejawantahnya dialog-dialog yang workable antara
kepemimpinan agama level tengah dan bawah. Memang dialog-dialog intra dan
antaragama kelihatan terus berlangsung, tetapi— harus diakui—umumnya baru
sampai pada level kepemimpinan puncak, di tingkat nasional maupun daerah.
Jarang sekali terjadi dialog-dialog intra dan antaragama pada level tengah
dan bawah kepemimpinan agama, yang justru bergerak dan amat berpengaruh
terhadap masyarakat tingkat akar rumput. Padahal kepemimpinan agama pada
level inilah yang bisa menghitamputihkan massa, yang bisa membuat massa
murka, atau, sebaliknya, menjadikan mereka lebih tenang dan beradab.
Dalam konteks ini, hemat saya perlu pengembangan dialog-dialog intra
dan antar agama, tidak hanya pada level puncak, tetapi juga pada level
tengah dan bawah kepemimpinan agama. Memang beberapa daerah provinsi dan
kabupaten/kota telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tetapi
dialog-dialog yang diselenggarakan FKUB belum tersosialisasikan ke tingkat
bawah untuk kemudian bisa menciptakan hubungan intra dan antarumat beragama
yang lebih sehat, harmonis, dan dinamis.
Pada segi lain, tetap maraknya ancaman dan tindakan kekerasan atas
nama agama juga karena tidak efektifnya kekuasaan negara, yang biasanya
diwakili polisi di lapangan. Dalam banyak kasus, polisi ada di lapangan,
tetapi mereka tidak mampu mencegah terjadinya kekerasan, seperti dalam kasus
penyerbuan massa anti-Ahmadiyah ke markas Ahmadiyah di Parung atau lokasi
Ahmadiyah lainnya. Bahkan, hanya satu-dua kasus, yang pelaku ancaman dan
tindak kekerasan atas nama agama diajukan ke pengadilan dan mendapat hukuman
tidak setimpal dengan tindakan mengacau kehidupan umat beragama dan
kehidupan publik umumnya.
Negara gagal
Negara seolah tidak memiliki kemauan politik (political will) dan
kapasitas untuk bertindakan tegas guna melindungi setiap dan seluruh warga
negaranya dari ancaman dan tindakan kekerasan dari individu atau kelompok
warga lainnya.
Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya kekerasan yang dapat
kian merebak di antara umat beragama, bahkan negara sendiri dapat menjadi
sebuah "negara gagal" (failed states). Jika Indonesia menjadi "negara
gagal", bisa dibayangkan implikasi dan konsekuensi selanjutnya; integrasi
negara sulit dipertahankan sehingga seolah menunggu waktu bagi terjadinya
apa yang sering disebut sebagai "Balkanisasi".
Oleh karena itu, dalam konteks hubungan intra dan antarumat beragama,
perlu pemulihan kembali kemauan politik dan kapasitas bertindak aparat
negara.
Jika saya menyarankan perlunya sebuah strong state yang memiliki
kemauan politik dan kapasitas untuk melindungi setiap dan seluruh warganya,
tidak berarti saya menyetujui kembalinya negara otoriter dan diktatorial di
Indonesia Sebaliknya yang saya sarankan adalah negara demokrasi yang kuat
karena sesungguhnya demokrasi tidak bisa tegak jika negara memble, tidak
berdaya apa-apa melindungi warganya, tidak mampu menegakkan demokrasi.
Jelas, hanya dengan kepatuhan pada tata hukum, ketertiban, dan keadaban
publik, demokrasi bisa tegak secara lebih otentik.
Tak kurang pentingnya, representasi negara yang diwakili para pejabat
dalam berbagai level harus pula senantiasa memperlihatkan komitmennya pada
penegakan hukum. Hal ini karena bukan tidak jarang pejabat yang memikul
tanggung jawab dalam kehidupan keagamaan, seperti Departemen Agama, tidak
memberi garis yang tegas tentang ketidakbolehan melakukan ancaman atau
kekerasan terhadap penganut atau kelompok keagamaan tertentu. Sebaliknya,
bukan tidak jarang pejabat-pejabat ini mengeluarkan pernyataan dan kebijakan
yang justru seolah menjadi justifikasi bagi tindakan-tindakan melanggar
hukum itu.
Sudah saatnya berbagai pihak melakukan berbagai upaya lebih
komprehensif dan terarah untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang toleran
dan damai di bumi Indonesia. Jika tidak, berarti kita menyimpan bom waktu
yang dapat meledak sewaktu-waktu, bukan hanya menghancurkan umat beragama,
tetapi juga Indonesia tercinta.
Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta
Jumat, 27 Juli 2007
Thailand Selatan
Ekonomi dan Pendidikan Kunci Kemajuan Islam
Patani, Kompas - Pemberdayaan ekonomi dan penguasaan ilmu pengetahuan
melalui pendidikan merupakan kunci penting bagi kemajuan Islam. Itu
sebabnya, umat Islam saat ini harus memfokuskan usahanya untuk mengejar
ketertinggalannya di dua bidang itu demi terwujudnya kesejahteraan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din
Syamsuddin di depan anggota Dewan Penasihat Pusat Administrasi
Provinsi-provinsi Perbatasan Selatan Thailand di Patani, Thailand, Kamis
(26/7). "Muhammadiyah selama ini sudah menjalankan gerakan Islam di bidang
pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah Islamiyah," ujarnya.
Din menawarkan bantuan kepada masyarakat Muslim di Patani, Yala, dan
Narathiwat untuk belajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah di Indonesia.
"Bahkan, bagi yang berminat juga bisa ikut magang sebagai perawat di rumah
sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia," ujarnya.
Apalagi, menurut Din, Raja Bhumibol Adulyadej ketika bertemu dengan
dirinya juga menyampaikan permintaan bantuan untuk mewujudkan perdamaian di
beberapa provinsi di Thailand Selatan. "Beliau meminta agar Indonesia bisa
membantu membuka cakrawala pemikiran masyarakat tentang pentingnya
perdamaian dan kerja sama demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Direktur Jenderal Pusat Administrasi Provinsi-provinsi Perbatasan
Selatan Thailand Pranai Suvannarat mengatakan, Pemerintah Thailand saat ini
sudah melakukan pendekatan damai dan sudah mengajak masyarakat setempat
untuk berpartisipasi dalam mencari perdamaian di Thailand Selatan.
Tugas lain dari Pusat Administrasi Provinsi-provinsi Perbatasan
Selatan Thailand ini, menurut Pranai, adalah mengoordinasikan berbagai
kebijakan pemerintah demi terwujudnya keadilan, kerja sama, dan
kesejahteraan masyarakat.
Wakil Rektor Universitas Islam Yala Maslan Muhammad menilai, langkah
yang diambil pemerintah sudah cukup baik. Meski masih ada kelompok militan,
jumlahnya tidak besar.
"Kelompok militan itu umumnya berasal dari kalangan tidak terpelajar.
Mereka sangat mudah diajak bergabung," ujarnya. (MAM)
