Refleksi : Pemerintah jenis apa yang menghendaki pungli? ++++
Pencabutan Aturan Pungli Dikritik Rabu, 01 Agustus 2007 | 01:27 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono menilai rencana pemerintah membatalkan sejumlah peraturan daerah untuk memberantas 'pungutan liar' terhadap angkutan umum tak menyelesaikan masalah. "Pastikan dulu akar masalahnya," katanya kepada Tempo di Jakarta kemarin. Menurut dia, alasan pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap angkutan umum karena butuh dana perawatan prasarana transportasi. Maka ia berpendapat, "Ujung-ujungnya akibat tak berfungsinya manajemen transportasi dari pusat." Bambang mencontohkan, angkutan umum sepanjang jalur Pantai Utara Jawa banyak dikenai pungutan resmi. Sebab, tiap daerah yang dilewati merasa sudah mengeluarkan biaya sarana transportasi seperti jalan dan terminal. Masalah itu tak dijumapai jika pergerakan barang dan jasa di jalur nasional dikoordinir oleh pusat. Ada cari lain, yakni mencarikan dana untuk menutup biaya prasarana misalnya dengan dana alokasi khusus. Sebelumnya, Departemen Perhubungan menyatakan telah bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah yang menjadi payung hukum bagi pungutan terhadap angkutan umum. Tujuannya, meringankan beban bisnis transportasi. "Pungutan liar masalah akut, berantas dulu pungutan yang disahkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar. Menurut catatan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, pungutan oleh pemerintah daerah Rp 20 triliun per tahun dan pungutan liar Rp 18 triliun per tahun. (Koran Tempo, 31 Juli). Anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Abdullah Azwar Anas mendukung langkah pemerintah. "Itu rekomendasi kami setahun lalu," katanya ketika dihubungi di Situbondo, Jawa Timur. Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan sudah 30 peraturan daerah tentang pungutan angkutan umum yang dicabut. "Karena bertentangan dengan kepentingan umum," ucapnya. Kewenangan departemennya membatalkan kebijakan daerah dijamin oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Harun Mahbub
