Refleksi: Apakah pemerintah NKRI serius peduli pada kemakmurkan rakyat? Kalau peduli memakmurkan apa saja garis besar rencananya yang dijalankan secara bertahap atau radikal. Ada yang tahu rencana tsb?
http://www.indomedia.com/bpost/082007/2/opini/opini2.htm Gunakan Kekayaan untuk Memakmurkan Rakyat ORANG terkaya di Indonesia kembali diumumkan. Kini orang nomor satu terkaya adalah Budi Hartono (66), pemilik perusahaan rokok Djarum dengan total kekayaan Rp 37,8 triliun. Di tempat kedua Rahman Halim (60), pengusaha rokok Gudang Garam (Rp 31,5 triliun), menyusul Eka Tjipta Wijaya (84) pemilik Sinar Mas Group (Rp 27,9 triliun). Kemudian Sudono Salim yang lebih dikenal Liem Sioe Liong (92) dari Salim Group (Rp 25,2 triliun), Putra Sampurna (59) mantan pemilik pabrik rokok Sampurna (Rp 19,8 triliun). Masih ada lagi sederet nama orang terkaya seperti Aburizal Bakrie (Menko Kesra), Sultan Hemengku Buwono X (Gubernur DI Yogyakarta), Jusuf Kalla (Wakil Presiden), pengusaha minyak Arifin Panigoro dan lain-lain. Nama-nama di atas diumumkan Executive Chairman Globe Asia Rizal Ramli di Jakarta. Menurut Rizal, mereka hanyalah sebagian dari 150 orang terkaya di Indonesia yang saat ini menguasai kekayaan Rp 419 triliun. Setiap tahun mereka hanya saling geser kedudukan tempat teratas. Yang menarik, di antara mereka adalah pengusaha-pengusaha muda seperti Sandiaga Uno (38), Benyamin Jiaravanon (36), Chaerul Tanjung (45) dan Rahmat Gobel (45). Kita tentu gembira dan bangga atas keberhasilan mereka. Semangat kewirausahaannya telah mengangkat namanya demikian tinggi dalam jajaran dunia bisnis di Indonesia yang sedang terpuruk ini. Mereka orang-orang yang mau memeras keringat dengan membuka lapangan kerja dan memberikan kontribusi pajak yang tinggi kepada negara. Seandainya para taipan di Indonesia bersikap seperti itu niscaya negeri ini tidak akan mengalami krisis berkepanjangan. Sayang sebagian dari konglomerat yang sudah dibesarkan oleh pemerintah justru menjadi pecundang, ngemplang utang dan melarikan diri ke luar negeri termasuk Singapura. Menurut catatan, dari 55.000 orang super kaya di Singapura, 18.000 orang dari Indonesia dengan kekayaan sekitar Rp 800 triliun. Harapan kita, orang-orang terkaya di Indonesia bisa menggunakan kekayaannya untuk membangun bangsa, memakmurkan rakyat dengan mengembangkan suku-suku usaha di Indonesia, tidak menanamkan modalnya di luar negeri. Sebab pada saat Indonesia sedang mengalami krisis seperti ini rasanya tidak nasionalis jika orang memilih membawa modalnya ke luar Indonesia sementara negeri sendiri memerlukan investasi untuk mengangkat pertumbuhan. Kita semua juga tahu bahwa konsumen utama dari produk mereka adalah rakyat. Rokok, misalnya, di manapun orang mengisap rokok. Meski berbagai peringatan akan bahaya rokok terus dikumandangkan, bahkan lewat iklan rokok sekalipun, produksi rokok tidak berkurang. Kalangan yang sadar kesehatan kini memang banyak yang berhenti merokok, tapi jumlahnya tak sebanding dengan hadirnya perokok baru yang terus betambah. Iklan-iklan rokok yang begitu dekat dengan komunitas anak muda terus bermunculan, mengajak anak-anak untuk merokok, bahkan melahirkan kebanggaan tersendiri dengan merek-merek tertentu. Dari segi ini mungkin pengusaha rokok termasuk "berdosa", tapi pemerintah tidak bisa lain karena cukai yang didapat dari tembakau cukup tinggi. Di luar rokok, konsumen minyak goreng, tepung terigu, barang-barang elektronik dan lainnya juga rakyat. Karena itu wajarlah kalau para konglomerat berkewajiban ikut memakmurkan rakyat melalui investasi yang bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pajak. Perilaku pengusaha nasional diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding pengusaha asing yang sering berbenturan dengan rakyat karena hanya ingin mendapat untung besar tanpa memikirkan nasib rakyat. Kasus Newmont di Manado, tambang emas Tembagapura di Papua atau sepatu Nike di Jakarta adalah contoh-contoh kurang tanggung jawabnya pengusaha terhadap nasib rakyat atau buruh. Tentu pengusaha nasional juga harus terus dirangsang agar tidak mengalirkan dananya ke luar. Kecuali perizinan yang mudah, pungutan liar ditekan dan adanya kepastian hukum, masyarakat juga dituntut kesadarannya untuk ikut menciptakan iklim yang tidak membuat takut para investor ***
