Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu ke-2 sudah berlangsung sejak tiga bulan
lalu. Namun, pengaruhnya terhadap perekonomian nasional belum begitu tampak.
Dari berbagai fakta yang ada, perekonomian semakin sulit. Indikatornya cukup
jelas, antara lain, investor yang mulai gerah untuk menanamkan modalnya di
Indonesia bahkan cenderung untuk hengkang dari negeri ini dan nilai rupiah
yang semakin merosot.
Dalam konteks ini, salah satu pilar yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
juga belum menunjukkan fungsi yang optimal sebagai salah satu pilar yang memicu
perekonomian nasional. Tidak optimalnya fungsi tersebut tentunya perlu
dicermati secara lebih mendalam, termasuk kinerja para pejabat dan pemimpin
yang ada dalam Kementerian Negara BUMN serta para anggota direksi BUMN.
Sayangnya, dalam menangani masalah yang terkait dengan BUMN besar, monopoli,
Meneg BUMN yang baru terkesan ragu-ragu dan, kalaupun ada, lebih banyak
menyoroti BUMN yang kurang mendapatkan perhatian publik, serta cendrung tidak
besar., Kasus yang paling terakhir, misalnya, rencana perombakan Dewan Direksi
di BUMN yang bergerak disektor Perumahan , karena dianggap gagal memenuhi
target laba Rp 23 miliar , yang tercapai hanya Rp 17 miliar. Keputusan tersebut
tepat tentu saja patut didukung sepenuhnya rencana perombakan tersebut. Sebab
menempatkan orang-orang tidak profesional pada posisi yang krusial Cuma akan
menambah beban.
Hanya saja, dibandingkan dengan kasus lain yang lebih berat seperti salah
satu BUMN besar yang pimpinannya terlibat dengan masalah hukum, Meneg BUMN
terkesan belum melakukan tindakan. Padahal, kinerja pimpinan salah satu BUMN
ini belum dapat untuk diacungi jempol. Kemudian berbaggai hal seperti misalnya,
Investasi di sektor ketenagalistrikan bagaimana kelanjutanya ? , masih adanya
pemadaman bergilir yang belum secara utuh teratasi di wilayah-wilayah luar Jawa
dan Bali. Masyarakat Sumatera Utara dan Sulawesi bahkan sudah melakukan protes
secara terbuka terhadap BUMN tersebut. Hanya saja, seakan-akan apa yang telah
masyarakat suarakan seolah-olah dianggap tidak ada. Artinya, pemerintah belum
membuka mata serta belum melakukan tindakan apapun, termasuk menegur para
pemimpin BUMN tersebut.
Lambannya Kementrian dalam menangani masalah kepemimpinan di BUMN, terutama
yang besar dan tentunya , tidak hanya satu atau dua BUMN, patut mendapatkan
pantauan publik: menyebabkan timbul pertanyaan di masyarakat, jangan-jangan ada
sesuatu? . Padahal, Meneg BUMN berkomitmen untuk merombak kepemimpinan BUMN,
termasuk para pejabat di lingkungan Kementrian BUMN sendiri. Kelambanan ini
kembali menegaskan bahwa Independensi Meneg BUMN dalam mengambil keputusan
perlu masyarakat tanyakan. kebijakan Meneg BUMN. Kalau itu yang sebenarnya
terjadi, keinginan Meneg BUMN yang baru untuk menjauhkan BUMN dari berbagai
kepentingan akan menjadi jauh panggang dari api. Artinya, retorika lebih
unggul daripada implementasi yang sesungguhnya.
Menjelang usia seratus hari Meneg BUMN yang baru, kesigapan dalam membenahi
dan menata ulang manajemen di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri.
Masyarakat sangat menunggu serta merindukan peran salah satu pilar perekonomian
ini berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sudah pada tahap gawat-darurat.
Seandainya tidak ada gebrakan yang signifikan, masyarakat jangan berharap Gajah
Mati Meninggalkan Gading atau Harimau Mati Meninggalkan Belang. Yang ada cuma
meninggalkan angin yang, mungkin, hanya membuat masyarakat masuk angin.
Salam, Menuju Perubahan Lebih Baik
Yusuf Senopati Riyanto
Magister Hukum UNPAD
Ketua Umum Forum Indonesia Untuk Indonesia
---------------------------------
Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
