Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 55 Tahun III - 2007
Sumber:http://www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
PERAN CAGUB DKI ATASI NAIKNYA HARGA-HARGA
Oleh: EKA PANGULIMARA H.[1]
Berita-berita terakhir, baik di koran maupun televisi, bangsa
ini seperti henda! k menghadapi krisis baru. Titiwancinya adalah naiknya
berbagai! macam k ebutuhan masyarakat. Yang paling menonjol cabe merah keriting
yang menembus angka Rp. 30.000/kg, dan minyak goreng hingga Rp. 9.000/kg. Harga
komoditas lain seperti telur, gula, terigu, juga terus bergerak naik.
Ada dua penyebab. Pertama, jelang hari raya Idul Fitri bagi
umat muslim, yang sebentar lagi dirayakan. Telah menjadi siklus bahwa pada
masa-masa seperti ini harga-harga kebutuhan naik lumayan drastis. Utamanya
disebabkan permintaan yang meningkat tajam di saat masyarakat memerlukan
berbagai macam komoditas guna "menikmati" suasana lebaran dalam keadaan serba
cukup.
Kedua, kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah mulai 1
Oktober 2005 yang lalu. Kenaikan rata-rata yang melebihi angka 100% ini
dipastikan mendorong naiknya harga-harga kebutuhan, minimal karena biaya
transportasi yang melonjak.
Penyebab kedua lebih berpengaruh dibanding momentum menjelang
lebaran. Hal ini karena pengaruh naiknya harga BBM lebih material d! aripada
kenaikan jelang lebaran yang seringkali diakibatkan masalah psikologis pada
diri pedagang. Kenaikan harga BBM kemarin juga mendorong pedagang untuk
menaikkan harga untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya. Dengan kondisi daya
beli yang menurun, kaum pedagang tahu kenaikan harga yang "keterlaluan" akan
sangat sensitif bagi pembeli.
Tren naiknya harga menjelang lebaran selama ini dimahfumi
orang banyak. Selewat lebaran, harga-harga komoditas akan bergerak turun
mencapai harga normal. Namun kondisi saat ini tidak ada jaminan seperti itu.
Kenaikan biaya transportasi akibat naiknya harga BBM tidak bisa ditawar lagi.
Akibatnya harga tinggi berbagai macam kebutuhan saat sekarang berpotensi tidak
turun, bahkan naik lagi di waktu-waktu yang akan datang.
Potensi naiknya kembali harga-harga kebutuhan pokok selepas
lebaran disumbang oleh rencana naiknya tarif dasar listrik (TDL), PDAM, tarif
Telkom, BBM industri, elpiji yang harganya ditetapka! n. Naiknya TDL di
awal-awal tahun 2006, misalnya, diprediksika! n akan m emukul usaha konveksi
yang berujung pada PHK massal para pekerjanya. Di samping proyeksi pengusaha
untuk mengubah status para buruh menjadi sistem kontrak/outsourcing yang marak
belakangan ini, ditenggarai dengan cara PHK massal. Semakin mendapat legitimasi
dengan serba tingginya ongkos produksi yang dikeluarkan.
Pendidikan Terancam
Salah satu sektor yang paling terancam adalah dunia
pendidikan dengan prediksi kenaikan angka putus sekolah. Kenaikan BBM menaikkan
biaya transportasi cukup tinggi. Anak sekolah yang biasa menggunakan angkutan
menuju sekolah akan terbebani oleh biaya transport yang melonjak. Kenaikan
sebesar Rp. 500 sekali naik saja berarti orang tua harus menaikkan anggaran
transport sebesar Rp. 30.000/bulan/anak sekolah. Sering anak yang disekolahkan
mencapai 3 sampai 4 anak, sehingga biaya transport saja bisa mencapai
120.000/bulan.
Gambaran ini akan memaksa orang tua berpenghasilan pas-pasan
akan memprio! ritaskan pendidikan anak-anaknya ke level lebih rendah. Kebutuhan
untuk bertahan hidup jelas dinomersatukan. Orang tua dengan anak usia sekolah
yang banyak akan mengurangi jumlah anak yang bersekolah, terutama yang
dikorbankan adalah anak perempuan.
Penyesuaian pemenuhan kebutuhan (ketika harga-harga kebutuhan
naik sementara penghasilan tetap) yang bisa ditempuh adalah dengan mengurangi
asupan gizi atau nilai nutrisi. Tetapi kiat ini bukannya tak beresiko.
Pengurangan gizi secara kontinyu bisa berakibat fatal berupa merebaknya
penyakit-penyakit kekurangan gizi seperti busung lapar (marasmus kwasiorkhor)
dan penurunan kecerdasan.
Siapa yang bertanggung jawab terhadap kemungkinan buruk
tersebut? Tentu saja pemerintah yang telah "tega" menaikkan harga BBM demikian
tinggi. Semestinya pemerintah tidak lepas tangan terhadap dampak buruk naiknya
harga BBM pada rakyatnya sendiri. Pemerintah mesti mendayagunakan seluruh
energinya untuk memb! antu rakyat agar tidak kelimpungan memenuhi kebutuhan
hidup se! hari-har i. Naiknya harga BBM secara otomatis memperkuat APBN.
Masyarakat pantas berharap seluruh devisa yang diperoleh dari kebijakan
menaikkan harga BBM digunakan kembali seluruhnya untuk rakyat.
Namun sejauh ini, selain dana kompensasi langsung, sepertinya
belum ada action pemerintah yang mampu secara signifikan membantu masyarakat
menghadapi melonjaknya harga-harga. Terdapat waktu jeda yang tidak bisa
ditentukan lamanya sampai ada action pemerintah yang memadai. Dan selama itu
pula masyarakat terus dihantui kenaikan harga kebutuhan tanpa ada yang bisa
mengendalikan.
Peran Para Cagub
Kini masyarakat Ibukota haruslah memilih satu di antara dua.
Yang satunya, Fauzi Bowo yang merupakan Cagub yang diangkat oleh koalisi 20
Parpol, dan Adang dengan dukungan PKS sebagai partai tunggal di belakangnya.
Apapun yang mereka lakukan, barulah nampak obralan beribu janji, terkesan
sloganistik. Dan tidak lebih dari jargonistik! dalam masa-masa kampanye seperti
yang sudah-sudah.
Kita tengok kebijakan menaikan harga BBM misalnya, memang
keputusan pemerintah pusat. Gubernur dan DPRD selalu berargumen demikian untuk
menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah di ibukota berikut daerah. Kita
mengamini hal tersebut. Namun seyogyanya pernyataan tersebut tak mengindikasi
lepas tangannya sosok gubernur dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebab
entah dari mana sebuah kebijakan turun, deretan kemiskinan warga Ibukota, tak
selalu lebih baik dari masyarakat daerah.
Oleh karena itu, para Cagub mesti berpikir keras,
menghitung-hitung kemampuan dan kinerja diri nantinya, mencari usulan dari
sana-sini, yang seluruhnya digunakan demi memperkuat ketahanan ekonomi warga
Ibukota. Tentu saja tugas ini adalah hal rutin dan inheren sebagai kerja
gubernur terpilih berikut lima Pemkotnya. Namun intensitas dan besarannya harus
lebih difokuskan dan dipersiapkan betul untuk saat-saat sekarang.
Resiko yang dihadapi cukup besar. Untuk kota Jakarta, terd!
apat kar ekteristik tercetusnya luapan masyarakat yang tidak puas dengan
keadaan melalui jalan kekerasan. Di tahun 1998 kemarin, kota ini mengalami
prahara hebat berupa kerusuhan massa yang meluluhlantakkan hampir seluruh
persendian ekonomi kota. Belum lagi sikap sebagian besar warga Ibukota yang
sudah terlanjur abai dengan elit dan partai politik.
Melakukan intervensi langsung untuk mempengaruhi harga
kebutuhan mungkin mustahil dilakukan. Selain daya dukung APBD tidak memadai,
intervensi harga dapat mendistorsi pasar. Tidak lebih dari dua minggu ke depan,
agaknya para Cagub belum menampakkan strategi operasional di levelan program
penyelesaian kompleksitas problem di Ibukota. Yang dapat dipertontonkan kepada
masyarakat luas.
Ada beberapa tindakan nyata yang lebih realistis. Pertama,
meninjau kembali UMK (upah minimum kota) untuk buruh dan mendorong naiknya upah
buruh sampai mendekati atau setara kebutuhan hidup layak (KHL). Upaya ini akan
mendapat resistensi da! ri pengusaha yang akan makin terbebani. Cagub dalam hal
ini bisa menawarkan pengurangan instrument-instrumen tertentu yang sampai kini
memperbesar biaya produksi. Biaya siluman seperti pungutan liar harus dikikis
habis dan menjadi agenda utama para Cagub untuk membantu dunia usaha yang
hasilnya bisa dinikmati kaum buruh.
Kedua, pengalokasian dana kota ke hal-hal yang semakin
urgent. Biaya-biaya kota harus dikurangi, mobil dinas mewah kalau perlu bukan
cuma diganti tapi dijual (daripada membebani biaya operasionalnya). Biaya
operasional dan pemeliharaan aset negara juga dapat dikurangi. Pengurangan AC
untuk ruang para pejabat. Kondisi gedung tidak perlu terlihat kinclong, sebab
keadaan tersebut justru akan berkebalikan dengan kondisi masyarakat yang serba
payah.
Ketiga, seluruh pejabat tinggi seperti gubernur dan wakilnya,
anggota dewan dan pejabat eselon dipotong gajinya. Jumlahnya mungkin tak
seberapa tapi menyimbolkan kesulitan yang kini dihadapi mas! yarakat juga
dialami para pejabat tinggi. Terdapat suasana sol! idaritas di mana pejabat
tidak berada dalam kesenangan di atas penderitaan rakyat.
Untuk sektor pendidikan, bisa diupayakan perbanyakan
pengadaan bis kota khusus bagi anak sekolah yang langsung menjemput mereka dari
tempat tinggal sampai ke sekolah (tidak perlu berganti-ganti bis kota). Bis
DAMRI dengan subsidi gubernur adalah alternatifnya, di mana pada jam berangkat
dan pulang sekolah disulap khusus sebagai bis sekolah. Anggaran yang dihemat
dari kebijakan pengetatan anggaran maupun potong gaji pejabat bisa dialihkan ke
keperluan ini.
Yang jelas, entah apapun tindakan para Cagub yang terpilih,
setidaknya mewakili gambaran pada masyarakat bahwa pejabat publik tidak pernah
berleha-leha dalam menghadapi situasi terburuk sekalipun.
--------------------------------------------------------------
[1] Penulis adalah anggota Solidaritas Buruh Pelabuhan
Indonesia (SBPI) Jakarta, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa
Rakyat dari simpul Jabodetabek.
[EMAIL PROTECTED]
