http://www.sinarharapan.co.id/berita/0708/01/sh06.html Warga Natuna Apel Bersama Tolak DCA Natuna - Warga Kabupaten Natuna merencanakan apel bersama menolak pelaksanaan Perjanjian Latihan Pertahanan (DCA) Indonesia-Singapura yang mengizinkan Negara Singa berlatih perang di wilayah perairan Natuna. Sekitar 3.000 orang, Sabtu pekan ini, akan berkumpul di halaman kantor bupati menolak DCA, kata Bupati Natuna Daeng Rusnadi di Natuna, Rabu (1/8). Ia mengatakan penolakan DCA warga Natuna tidak pernah didengar pemerintah pusat sehingga diharapkan dengan apel bersama pemimpin negara dapat lebih arif membuat kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Mudah-mudahan Presiden bisa mengambil kebijakan dengan mementahkan DCA dan tidak terpengaruh janji manis Singapura, katanya. Menurut Daeng, sebagai kepala pemerintahan daerah, ia berwenang secara penuh mengamankan wilayah Kabupaten Natuna yang berada di tengah Laut China Selatan. Berdasarkan otonomi daerah, seharusnya saya yang menentukan boleh tidaknya Natuna dijadikan wilayah latihan perang, katanya. Menurut Daeng, DCA banyak merugikan warga Natuna. Selain ketakutan dan depresi dengan penggunaan perlengkapan perang di wilayahnya, latihan pertahanan juga akan membuat Natuna lebih terisolasi. Ia mengatakan penerbangan satu-satunya dari Batam akan terganggu karena rute harus berputar melalui Kalimantan. Tidak ada perang saja tidak ada yang mau datang karena jauh, ada DCA lebih jauh lagi karena pesawat harus berputar, katanya. Latihan perang juga diperkirakan akan mengganggu ekosistem. Padahal, menurut Daeng, sebagian besar warga Natuna adalah nelayan. Bayangkan, nelayan sudah takut melaut karena ada mortir beterbangan, juga tidak bisa mendapatkan ikan karena ikannya lari semua, katanya. Ia menyatakan sejak perjanjian yang satu paket dengan Kerja Sama Ekstradisi (ET) itu ditandatangani April, belum pernah pemerintah pusat ataupun jajaran Menteri Pertahanan dan TNI menghubunginya untuk mendiskusikan DCA. Sementara itu, anggota DPR Harry Azhar Aziz mengatakan aksi diperlukan untuk menunjukkan sikap warga. Tapi jangan anarkis, katanya. Ia mengatakan meskipun DPR bersama DPD telah menolak DCA, namun pemerintah tetap mempertimbangkan melaksanakan latihan di Area Bravo, Natuna. Di Magelang, minggu lalu, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengatakan, prioritas penggunaan suatu tempat sebagai lokasi latihan militer tetap dimiliki pihak TNI. Namun, ia mengatakan hingga saat ini TNI masih menunggu hasil perundingan lanjutan antara menteri luar negeri Indonesia dengan Singapura tentang DCA tersebut. Perundingan pelaksanaan teknis DCA, katanya, antara lain menyangkut daerah latihan, definisi latihan, jumlah personel, batasan ketinggian latihan, tanggung jawab kalau terjadi kerusakan, dan periode latihan. Tentang pengaturan kalau mereka berlatih di satu tempat, daerah latihan yang telah disepakati itu, definisi latihan itu apa, jumlahnya berapa, frekuensi latihan harus berapa, batasan ketinggian, siapa saja yang boleh ikut, kalau ada kerusakan siapa yang bertanggung jawab. Jadi, aturan-aturan yang sangat mengikat, tidak boleh dia setiap hari ke situ, jadi dalam satu periode itu berapa lama, katanya. (ant)
http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=27100&Itemid=97 Apel Akbar, PP Tolak DCA '); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); //--> Rabu, 01 Agustus 2007 BATAM (BP) - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) akan menggelar apel akbar untuk membuat pernyataan sikap menolak perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura (Defense Cooperation Agreement/DCA) di Lapangan Sepakbola Ranai, Sabtu (4/8) mendatang. Gelar apel akbar ini akan dihadiri MPW PP Provinsi Kepri, MPW PP Natuna, nelayan, masyarakat, OKP, Ormas, serta PNS. Ketua MPW PP Provinsi Kepri Banjir Simarmata menjelaskan, apel akbar penolakan kerjasama perjanjian ini sebagai bentuk penolakan dari PP dan masyarakat Natuna dijadikan wilayah Natuna untuk latihan perang. Dalam apel akbar ini, kita akan menyerahkan pernyataan sikap menolak kerjama pertahanan kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah yang direncanakan hadir pada apel akbar tersebut, jelas Banjir Simarmata, kemarin di Sektariat PP Batam Center, kemarin. Banjir menambahkan lebih kurang sekitar 3.000 massa akan hadir pada apel akbar tersebut. Kita bersama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Natuna menolak rencana kerjasa pertahanan RI-Singapura tersebut, jelas Banjir. Menurut Banjir, seharusnya pemerintah pusat sebelum membuat rencana kerjasama pertahanan ini menyosialisasikan kepada masyarakat untung rugi dijadikan Provinsi Kepri khusus Natuna untuk tempat latihan perang Singapura. Ini demi kelangsungan masa depan bangsa ini, jelas Banjir Simarmata yang didampingi ketua MPC PP Kota Batam Moody Alnold Timisela. Pemerintah pusat harus memperhatikan aspirasi masyarakat Natuna yang menolak DCA ini. Karena bagaimana pun masyarakat yang akan merasakan dampak kalau kerja ini berjalan, tegas Banjir. Banjir menjelaskan apel akbar pernyataan penolakan perjanjian kerjama pertahanan ini akan dilakukan gelar pasukan, pembacaan pernyataan penolakan DCA, dan penyerahan pernyataan kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. Rencananya inspektur upacara Ketua DPP PP Yapto yang akan dihadiri ketua MPW PP Sumut, MPW PP Sumbar, MPW PP Jambi, MPW PP Jawa Barat, MPW PP Riau, MPW PP DKI, MPW PP Kaltim, dan MPW PP Jakarta Timur. Sabtu (4/5) malamnya akan melantik pengurus Majelis Pimpinan Cabang PP Kabupaten Natuna , jelas Banjir Simarmata. Banjir menambahkan, persiapam panitia untuk apel akbar penolakan DCA ini sudah seratus persen. Dan rencananya akan mengundang wartawan dari media Singapura dan Malaysia. (kom) http://www.metroriau.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3034&Itemid=1 Tolak DCA, Warga Natuna Kerahkan 3.000 Warga Kamis, 02 Agustus 2007 RANAI - Sekitar 3.000 warga Natuna akan mengelar apel siaga menolak pelaksanaan Perjanjian Latihan Pertahanan (DCA) Indonesia-Singapura, Sabtu (4/8). Pasalnya, dalam perjanjian itu, Singapura diizinkan berlatih perang di wilayah perairan Natuna. "Sekitar tiga ribu warga akan berkumpul di halaman kantor bupati menolak DCA," kata Bupati Natuna, Drs H Daeng Rusnadi, di Ranai, Natuna, Rabu (1/8). Daeng mengatakan, penolakan warga Natuna terhadap DCA tidak pernah didengar pemerintah pusat. Karena itu, dengan apel siaga tersebut diharapkan pemimpin bangsa ini lebih arif dalam membuat kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. "Mudah-mudahan Presiden bisa mengambil kebijakan dengan mementahkan DCA dan tidak terpengaruh janji manis Singapura," katanya. Menurut Daeng, sebagai kepala daerah, ia berwenang mengamankan wilayah Kabupaten Natuna yang berada di tengah Laut China Selatan. "Berdasarkan otonomi daerah, seharusnya saya yang menentukan boleh tidaknya Natuna dijadikan wilayah latihan perang," katanya. Menurut Daeng, DCA merugikan warga Natuna. Selain ketakutan dan depresi dengan penggunaan perlengkapan perang di wilayahnya, ia mengatakan, latihan pertahanan juga akan membuat Natuna lebih terisolir. Ia mengatakan penerbangan satu-satunya dari Batam akan terganggu karena rute harus berputar melalui Kalimantan. "Tidak ada perang saja tidak ada yang mau datang karena jauh, ada DCA, lebih jauh lagi karena pesawat harus berputar," katanya. Latihan perang juga diperkirakan akan mengganggu ekosistem. Padahal, menurut Daeng sebagian besar warga Natuna adalah nelayan. "Bayangkan, nelayan sudah takut melaut karena ada mortir beterbangan, juga tidak bisa mendapatkan ikan karena ikannya lari semua," katanya. Ia menyatakan, sejak perjanjian yang satu paket dengan Kerjasama Ekstradisi (ET) itu ditandatangani, April lalu, pemerintah pusat maupun jajaran Menteri Pertahanan dan TNI menghubunginya untuk mendiskusikan DCA. Sementara itu, anggota DPR Harry Azhar Aziz mengatakan aksi diperlukan untuk menunjukan sikap warga. "Tapi jangan anarkis," katanya, di Ranai Natuna. Ia mengatakan meskipun DPR bersama DPD telah menolak DCA, namun pemerintah tetap mempertimbangkan melaksanakan latihan di Area Bravo, Natuna. Di Magelang, minggu lalu, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengatakan, prioritas penggunaan suatu tempat sebagai lokasi latihan militer tetap dimiliki TNI. Namun, ia mengatakan, hingga kini TNI menunggu hasil perundingan lanjutan antara menteri luar negeri Indonesia dengan Singapura tentang DCA tersebut. Perundingan pelaksanaan teknis DCA, katanya, antara lain menyangkut daerah latihan, definisi latihan, jumlah personel, batasan ketinggian latihan, tanggung jawab kalau terjadi kerusakan, dan periode latihan. "Tentang pengaturan kalau mereka berlatih di satu tempat, daerah latihan yang telah disepakati itu, definisi latihan itu apa, jumlahnya berapa, frekuensi latihan harus berapa, batasan ketinggian, siapa saja yang boleh ikut, kalau ada kerusakan siapa yang bertanggung jawab. Jadi aturan-aturan yang sangat mengikat, tidak boleh dia setiap hari kesitu, jadi dalam satu periode itu berapa lama," katanya. --------------------------------- Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
