Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 56 Tahun III - 2007
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------
MENIMBANG CELAH CALON INDEPENDEN
BAGI ORGANISASI MASSA DALAM PILKADA LANGSUNG
Oleh: Triyanti Widiastuti [1]
Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 26 Juli 2007
tentang disahkannya calon perorangan untuk maju menjadi calon gubernur seperti
tidak mendapat respon besar di kalangan masyarakat kita, atau minimal dalam
perbincangan pemimpin organisasi massa saat ini. Calon perorangan yang muncul,
tidak lepas dari pilkada DKI Jakarta yang sedang gencar berproses kampanye ria
sebelum waktunya dan mendapat protes keras dari orang-orang yang tidak lolos
melalui mekanisme partai. Sementara kebanyakan orang sibuk dengan calon
gubernur DKI yang sekarang getol menyebar uang dan janji. Deal-deal kepentingan
jual suara anggota ormas dengan bertukar rupiah dan jabatan atau proyek ke
depan, seperti lebih memabukkan dari pada ! menggagas peluang-peluang yang bisa
dilakukan secara mandiri oleh kekuatan rakyat, walaupun pasti ada ancaman dan
hambatannya.
Melihat sekilas pilkada gubernur DKI Jakarta, saat ini kita
berhadapan dengan dua pilihan: yang satu (kubu Adang) tidak memahami persoalan
dan nampaknya mengandalkan penyelesaian ala neoliberal untuk soal
ketenagakerjaan dan termasuk soal lain; sementara yang lain (kubu Fauzi) jelas
dan tegas bersikap anti-buruh dan hanya menebar janji humanis. Penglihatan
sekilas ini didapat dari debat para jurkam kedua calon di SCTV, 25 juli 2007.
Juga dalam setiap kampanye kedua calon dengan menggaet sejumlah ormas serta
memobilisasi massanya. Namun ini menjadi tidak dipedulikan oleh banyak pimpinan
serikat buruh atau ormas lainnya dan asyik mencari celah dapat duit. Bahkan ada
seorang kawa! n aktifis yang terkenal paling radikal bilang: "kita! injek k
akinya biar keluar duitnya". Ini cermin dari pendirian kelas buruh yang lemah
dan cenderung oportunis. Tentu tidak ada pilihan keduanya untuk dipilih dalam
pilgub atau dalam taktik apapun tidak ada yang bisa mempertemukan cagub dengan
kepentingan ormas dan persoalan rakyat.
Yang begitu menggebu untuk membicarakan soal calon
independen/perorangan hanyalah beberapa individu yang ambisius naik menjadi
calon gubernur dan gagal melalui mekanisme partai. Keadaaan ini seperti memberi
gambaran akan ambisi pribadi dan balas dendam ketika ada sebuah peluang. Watak
mencari untung sendiri dengan menebar berbagai dalih pembenaran atas
dukungannya menunjukkan dominasi watak bojuis hari ini dalam masyarakat kita,
bahkan di dalam diri pimpinan ormas yang disebut maju.
Mencuatkan opini calon independen dengan start pilkada DKI,
sebenarnya menjadi strategi intelektual borjuis yang ingin naik ke tampuk
kekuasaan dengan memanfaatkan program humanis dan asal anti kemapanan atau anti
kekuasaan yang ada di tengah massa mengambang serta kerinduan besar akan
perubahan. Keadaan ini yang seharusnya dijawab terbalik oleh organisasi massa
yang lebih progresif, yakni memanfaatkan momentum untuk mengencangkan ikatan
persatuan antar sektor dan menyusun program yang benar-benar berpihak kepada
rakyat dan anti neoliberlisme. Karena bagaimanapun, membiarkan momentum calon
independen pilkada dilepas kepada intelektual borjuis akan melahirkan
kelompok-kelompok baru yang "asal", anarkis dan tidak terorganisir dalam
kepemimpinan kelas pekerja.
Bergulirnya calon independen bagi DKI Jakarta mema! ng sudah
tidak punya peluang. Pun, di daerah-daerah masih menu! nggu atu ran
pelaksanannya. Ini problem lainnya, karena ribut siapa yang mengatur masih
belum selesai. Apakah KPUD, Presiden atau Mendagri. Dengan tidak mengabaikan
persoalan siapa yang mengatur dan memakai aturan apa, karena hal kecil. Dari
persoalan tersebut organisasi massa dan orpol kelas sudah harus menyiapkan
konsolidasi internal organisasi serta konsolidasi dalam bentuk front persatuan.
Organisasi massa yang memiliki pendirian kelas yang jelas, sudah harus
menimbang celah peluang dan menghitung hambatan dalam rangka mendekatkan kelas
pekerja pada tampuk kekuasaan. Tentu ini dimaknai sebagai kerja keras dari
mulai titik-titik kekuasaan terendah yang paling mungkin direbut oleh kelas
pekerja.
Selain hambatan kecil soal peraturan pelaksana dan siapa yang
mengatur, ada ancaman besar yang harus diwaspadai oleh organisasi yang
mengusung prinsip perjuangan kelas. A! ncaman tersebut adalah:
Pertama, memberikan mimpi selangit bagi pimpinan-pimpinan
ormas. Khususnya penyakit ingin popular dan menduduki jabatan tertentu dengan
memakai massa untuk menjadi "pelontar" ia naik dalam pilkada. Kondisi ini juga
akan "sedikit" menyulitkan karena akan banyak konflik horizontal antar rakyat
dan organisasi. Ini penyakit umum dalam demokrasi liberal yang harus dikikis
habis dalam organisasi yang meyakini dan melandaskan geraknya dengan perjuangan
kelas.
Kedua, menumbuhkembangkan individualisme dan persaingan serta
hilangnya keyakinan akan perjuangan kelas buruh ole! h masyarakat awam. Ini
ancaman besar dalam proses pembangunan ! kekuatan politik kelas, artinya proses
berlawan dan sadar politik dari massa saat ini bisa berjalan mundur dan
menjauhkan perjuangan kelas rakyat Indonesia. Pemahaman ini dipasok pada
propaganda bahwa demokrasi liberal lebih akomodatif, ada kompromi antara
penghisap dan yang dihisap serta selalu disediakan ruang bagi rakyat untuk
berperan serta. Propaganda ini harus dijawab oleh organisasi yang berlandaskan
kepentingan kelas, bahwa politik pengaruh, politik uang dan memanfaatkan suara
massa tetap terjadi dan penipuan ini harus benar-benar dibongkar.
Ketiga, hilangnya kehendak dan keyakinan pada partai politik
sebagai alat politik, khususnya partai kelas buruh. Karena yang tumbuh dalam
era calon independen dalam masyarakat adalah kepercayaan pada individu bukan
kolektivitas.
Menimbang celah peluang calon independen/perorangan dalam
pilkada baik daerah kota/kabupaten maupun propinsi, harus juga dikalkulasi
kekuatan yang riil ormas-ormas yang maju maupun orpol yang berbasiskan kekuatan
dan kepentingan kelas pekerja. Karena syarat untuk bisa memajukan calon
independen yang bisa menjawab kebutuhan dan kepentingan kelas pekerja hanyalah
ketika dipandu oleh kekuatan partai politik yang dipimpin, diisi dan memihak
kelas pekerja. Syarat ini sebenarnya untuk memastikan bahwa ada calon pilihan
dari kelas pekerja dan kekuatan organisasional mampu melakukan instruksinya
serta mampu mengontrol apabila berkuasa. Di sisi lain dibutuhkan tradisi
politik yang baru dalam pilkada, yakni tradisi yang mengedepankan program yang
konkrit berbasis kebutuhan masyarakat dan ikatan organisasional, bukan tradisi
politik uang.
Tentu saja, ! kita tid ak bisa berkeluh kesah dan hanya
melakukan intrik sana-sini. Peluang sekecil apapun harus digunakan untuk
menaikkan kelas pekerja pada tampuk kekuasaan. Di antara ancaman besar tersebut
ada sebuah peluang besar untuk bisa merebut kekuasaan dengan tumbuh kembangnya
organisasi massa yang maju dan menuntun massa-nya memasuki gelanggang politik
riil. Selain itu, kefrustasian massa rakyat pekerja dengan penipuan oleh partai
borjuis serta intelek borjuis bisa dikikis dengan memberikan keyakinan bahwa
dengan membangun kekuatan kelas pekerja bersama bisa menuju kekuasaan riil.
Peluang yang lainnya adalah bahwa organisasi rakyat yang berprinsip perjuangan
kelas bisa berpropaganda terbuka, beroposisi terbuka dengan program dan pilihan
pimpinannya sendiri yang lahir dari massa. Namun ini harus terus diwaspadai dan
organisasi bertindak ekstra hati-hati, karena kapitalisme dengan rezim
kompradornya serta seluruh anteknya tentu tidak akan tinggal diam akan gerakan
yang mengancam mereka.
Dengan keadaan tersebut, maka kita secara bersama sudah harus
menggagas langkah cepat. Pertama, konsolidasi antar organisasi massa yang maju
di semua wilayah untuk membangun kekuatan politik yang dilandaskan pada
kesepakatan kolektif organisasi untuk mengusung calon dari kelas pekerja.
Bentuk persatuan ini bisa front persatuan di tingkat wilayah-wilayah dan
ditargetkan dalam persatuan nsional untuk kepentingan lebih besar.
Kedua, front persatuan di tingkat wilayah dan nasional sudah
harus menegaskan sikap politiknya pada pilkada dan momentum politik apapun,
sehingga terlihat posisi tegasnya terhadap rezim dan pe! main politik serta
keberpihakan pada rakyat. Selanjutnya pendi! dikan po litik terhadap massa dan
kadernya dalam rangka menempatkan calon independen dalam pilkada hanyalah
taktik. Sikap politik lainnya adalah dengan membangun oposisi terhadap rezim di
wilayah lokal oleh front persatuan tersebut. Ini juga sebagai alat pembelajaran
kepada massa pekerja akan konsistensi dalam bersikap.
Ketiga, semua pekerjaan ini harus dilandaskan pada
kepentingan pembebasan kelas pekerja Indonesia dari penghisapan kapitalisme
yang memakai rezim komprador dan seluruh borjuis anteknya. Artinya pembangunan
kekuatan di semua wilayah dan nasional mengharuskan pembangunan partai kelas
buruh yang bebas dari subyektivisme, revisionisme dan merasa besar sendiri.
Partai ini harus didasarkan kekuatan pokok kaum buruh dan ! kaum tani yang
terorganisir secara ideologi, politik dan organisasi.
Memang, ini proses dialektika yang begitu panjang dalam
melawan neoliberalisme oleh kelas buruh. Namun proses ini akan semakin
mematangkan kemampuan kaum buruh, kaum tani dan kelas pekerja secara menyeluruh
dalam berlawan. Tentu saja program yang berlandaskan kebutuhan massa serta
jalan keluar untuk menjawabnya dan dijalankan secara konsistenlah yang akan
menjadi besar dan diikuti oleh massa.
--------------------------------------------------------------
[1] Penulis adalah angg ota Serikat Buruh PT RF Hitec
Indonesia (SBHI) Bogor, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat
Simpul Jabodetabek.
[EMAIL PROTECTED]
