Peran serta Modul-45 3pK tentang Wawasan Kebangsaan & Cinta Tanah Air
[www.tigapilar.org] dalam rangka Bina Negara Bangsa dan Karakter Anak Bangsa
adalah sungguh sangat strategis bilamana disimak berita2 sebagai berikut :
KOMPAS, 8 Agustus 2007
Kebangsaan
Nasionalisme Terkikis
Jakarta, Kompas - Kaum intelektual yang selama ini memperoleh pendidikan di
dunia Barat dan kini mengendalikan negara mengalami pengikisan rasa dan
semangat nasionalisme cukup besar. Padahal, rendahnya nasionalisme dan
patriotisme tersebut merupakan kunci berkurangnya kedaulatan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Matahari Bangsa Imam Addaruqutni
dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) di
Jakarta, Senin (6/8).
Dampak dari penurunan nasionalisme kaum intelektual adalah lahirnya berbagai
kebijakan negara yang justru tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan
bangsa sendiri.
Kondisi tersebut terlihat jelas pada diplomat dan sejumlah pejabat Indonesia.
Berbagai kepentingan nasional Indonesia dikalahkan oleh pragmatisme sesaat demi
kepentingan tertentu yang justru merugikan Indonesia dan menguntungkan negara
lain.
"Kaum intelektual Indonesia yang memengaruhi kebijakan negara perlu diperkuat
kembali semangat nasionalismenya," kata Imam (MZW)
SUARA PEMBARUAN DAILY , 7 Agustus 2007 \u003c/p\>\n\u003cdiv
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt;text-align:center\"
align\u003d\"center\"\>\u003cfont face\u003d\"Times New Roman\"\>\n\u003chr
align\u003d\"center\" width\u003d\"100%\"
size\u003d\"2\"\>\n\u003c/font\>\u003c/div\>\n\u003ch2 style\u003d\"margin:auto
0in\"\>\u003cfont face\u003d\"Times New Roman\"\>Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD Diberi Wawasan Nasional\u003c/font\>\u003c/h2\>\n\u003cp\>\u003cfont
face\u003d\"Times New Roman\"\>[JAKARTA] Para gubernur, bupati/walikota,
pimpinan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota ternyata memiliki wawasan
nasional rendah. Salah satu solusinya, mereka akan diberi penataran tentang
nasionalisme dan kebangsaan selama satu sampai tiga bulan, dan dilakukan
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dimulai sesudah Lebaran sampai Desember
mendatang. \n\u003c/font\>\u003c/p\>\n\u003cp\>\u003cfont face\u003d\"Times New
Roman\"\>Gubernur Lemhannas Muladi seusai bertemu Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Senin (6/8) sore membenarkan, penataran
bagi para kepala daerah dan pimpinan DPRD itu bermaterikan nasionalisme dan
ideologi Pancasila. Diakui, euforia reformasi, termasuk otonomi daerah di
dalamnya, tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga negatif, yakni
terjadinya fragmentasi di pemerintahan.
\n\u003c/font\>\u003c/p\>\n\u003cp\>\u003cfont face\u003d\"Times New
Roman\"\>Para kepala daerah dan pimpinan DPRD yang datang dari berbagai latar
belakang, kata Muladi memiliki visi dan persepsi berbeda tentang Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibatnya, timbul persoalan politik dan
hukum, terlebih lagi ketika menjalankan pemerintahan. Penataran ini juga
terkait dengan persoalan kepemimpinan, manajemen dan sistem pengambilan
keputusan. \n\u003c/font\>\u003c/p\>\n\u003cp\>\u003cfont face\u003d\"Times New
Roman\"\>Muladi menyebutkan, Pancasila sebagai ideologi nasional sangat
terlihat ditinggalkan, bahkan oleh para pejabat dan
pemegang pemerintahan. [Y-3]\u003c/font\>\u003c/p\>\n\u003cp
style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003cfont face\u003d\"Times New
Roman\"\> \u003c/font\>\u003c/p\>\n\u003cp style\u003d\"margin:0in 0in
0pt\"\>\u003cfont face\u003d\"Times New
Roman\"\>\u003c/font\> \u003c/p\>\u003c/div\>\n",0] ); //-->
---------------------------------
Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Diberi Wawasan Nasional [JAKARTA] Para
gubernur, bupati/walikota, pimpinan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota
ternyata memiliki wawasan nasional rendah. Salah satu solusinya, mereka akan
diberi penataran tentang nasionalisme dan kebangsaan selama satu sampai tiga
bulan, dan dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dimulai sesudah
Lebaran sampai Desember mendatang.
Gubernur Lemhannas Muladi seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
di Kantor Presiden, Senin (6/8) sore membenarkan, penataran bagi para kepala
daerah dan pimpinan DPRD itu bermaterikan nasionalisme dan ideologi Pancasila.
Diakui, euforia reformasi, termasuk otonomi daerah di dalamnya, tidak hanya
membawa dampak positif tetapi juga negatif, yakni terjadinya fragmentasi di
pemerintahan.
Para kepala daerah dan pimpinan DPRD yang datang dari berbagai latar
belakang, kata Muladi memiliki visi dan persepsi berbeda tentang Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibatnya, timbul persoalan politik dan
hukum, terlebih lagi ketika menjalankan pemerintahan. Penataran ini juga
terkait dengan persoalan kepemimpinan, manajemen dan sistem pengambilan
keputusan.
Muladi menyebutkan, Pancasila sebagai ideologi nasional sangat terlihat
ditinggalkan, bahkan oleh para pejabat dan pemegang pemerintahan. [Y-3]
Catatan :
PAKTA KEBANGSAAN dapat dibahas melalui eMail : [EMAIL PROTECTED]
---------------------------------
Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.
